Skip to main content

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini

AbdAziz.Info - "Semoga apa yang menimpa saya, tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya. Saya berdoa, semoga kedepannya ada kehidupan yang lebih baik pada saya. ...terima kasih Pak Presiden,....terima kasih Pemerintah Indonesia. Bangkalan, 20 Maret 2018. ... Yang sangat berduka... Mustofa Kurniawan".

Kalimat ini ungkapan hati Mustofa Kurniawan (18), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mochammad Zaini Misrin (53) asal Desa Kebun, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur yang dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejak mendengar kabar bahwa ayahnya Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi, Mustofa mengaku sangat terpukul. Keinginan untuk berkumpul kembali dengan ayahnya, hanya tinggal harapan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim surat kepada Presiden RI agar anak-anak TKI lainnya tidak mengalami hal serupa seperti dirinya.

Duka mendalam Mustofa, remaja yang baru lulus di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bangkalan itu, tentu sangat beralasan. Apalagi ia pernah bertemu langsung dengan ayahnya di Arab Saudi, saat proses persidangan masih berlangsung. Kala itu, Zaini meyakinkan kepada putranya bahwa ia akan kembali lagi ke Bangkalan, Madura, berkumpul bersama keluarga di sana.

Kepada Mustofa, Zaini mengaku, bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan yang disampaikan oleh keluarga majikannya itu. Ayahnya sangat yakin, bahwa dirinya akan bebas dari jerat hukum, namun fakta yang terjadi justru sebaliknya.

Sehari sebelum hukuman pancung digelar, Zaini bahkan sempat menelpon dirinya selama sekitar 1 hingga 2 menit, dan waktu ia menuturkan, tidak bisa berbicara lama, karena khawatir diketahui petugas.

Namun, keesokan harinya, yakni pada 19 Maret 2018, keluarganya mendapat kabar dari pemerintah bahwa ayahnya, Mochammad Zaini Misrin, telah dieksekusi. Mustofa bahkan bahkan mendapatkan kiriman foto dari pamannya yang juga berada di Arab Saudi bergambar makam ayahnya.

Zaini Misrin, TKI asal Bangkalan, Madura, yang bekerja sebagai sopir di Arab Saudi ditangkap oleh Polisi setempat pada 13 Juli 2004 atas tuduhan membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

TKI Zaini Misrin ini, bukan satu-satunya TKI yang bekerja di negara Arab yang mendapatkan hukuman mati. setelah Zaini, masih ada dua WNI lainnya di Arab Saudi, yakni Tuty Tursilawati dan Eti binti Toyib asal Jawa Barat yang menunggu eksekusi mati setelah pada 2010, keduanya divonis bersalah karena kasus serupa.

Sementara, pelaksanaan hukuman mati terhadap TKI di negara ini, telah beberapa kali terjadi. Pada 2015, Siti Zainab, WNI asal Bangkalan, Madura, juga dihukum mati karena kasus pembunuhan pada tahun 1999. Dalam pekan yang sama, Karni binti Medi Tarsim dieksekusi di dekat Madinah.

Upaya Pemerintah
Sebelum eksekusi dilakukan, Presiden Joko Widodo sempat mengirim surat kepada Raja Salman sebanyak dua kali untuk meninjau kembali kasus pidana Zaini.

Kemenlu RI juga berupaya mengajukan permohonan peninjauan kembali karena ada bukti baru dan permohonan itu dikirimkan ke Mahkamah pada 6 Maret 2018. Namun, upaya pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan TKI yang divonis hukuman pancung tersebut, tidak diindahkan.

Lembaga Migrant Care di Indonesia menyebutkan, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati TKI Zaini tanpa memberitakukan terlebih dahulu kepada pihak keluarga, sebenarnya sangat tidak fair, bahkan tergolong bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Disamping itu, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup upaya peninjauan ulang sebagaimana diajukan pemerintah Indonesia, adalah sama halnya dengan mengabaikan fakta hukum baru.

Apalagi, kepada pihak Kepada KJRI Jeddah, Zaini pernah mengaku bahwa dirinya dipaksa untuk mengakui perbuatan pembunuhan terhadap majikan karena mendapat tekanan dari polisi Saudi Arabia dan penerjemah.

Hal inilah yang menurut pihak Migrant Care sebagai bentuk pelanggaran HAM, apalagi Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial selama proses persidangan berlangsung.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengungkapkan, hingga kini masih ada sekitar 20 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang akan menjalani eksekusi mati.

Angka tersebut, berdasarkan data Kemenaker tahun 2011-2018. Berdasarkan data tersebut, terdapat 102 TKI yang awalnya divonis hukuman mati, namun, sekitar 79 TKI telah berhasil dibebaskan oleh pemerintah Indonesia.

HAK Negara
Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Moh Hosnan menilai, secara kelembagaan, pihaknya mengecam eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi itu.

Hal ini, karena eksekusi mati tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, utamanya hak hidup. Hukum yang berlaku di dunia internasional, menurut dia, memang harus dihargai sebagai bentuk kebijakan tersendiri dalam sebuah negara.

Namun demikian, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas atas tindakan tersebut, apalagi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia, terlebih, negara itu, mengabaikan fakta-fakta temuan baru yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali atas vonis hukuman mati yang menimpa TKI Zaini.

Kedepan, pemerintah Indonesia harus membuat langkah-langkah konkret guna melindungi warga negaranya yang saat ini sedang bekerja di luar negeri.

Hosnan menilai, tidak cukup hanya sekedar nota protes, akan tetapi dengan cara yang lebih konkret.

Hanya saja, menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan tersebut, Indonesia sendiri masih menerapkan hukuman mati dalam kebijakan pidananya, sehingga disatu sisi pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi atas ketentuan kasus pemidanaan di Tanah Air sendiri.

Hosnan menilai, kasus hukuman mati bukan solusi yang tepat, karena dengan cara seperti itu, maka negara tidak memiliki peran efektif dalam kemanusiaan, dan sama halnya memberikan solusi yang tidak solutif.

Kasus hukuman mati yang menimpa TKI Indonesia selama ini, menurut dia hanya menyisakan luka yang mendalam bahkan menimbulkan persoalan kemanusiaan baru, terutama bagi anak keturunan, serta keluarga TKI yang ditinggalkannya. (Jatim.Antaranews.Com, 25 Maret 2018)


Baca Juga Tulisan Lainnya tentang TKI Madura:

Popular posts from this blog

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif

AbdAziz.Info - Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.

Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.

Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kilogram. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 hingga 15,30 kilogram.

Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu.

Berda…

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax

AbdAziz.Info - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.
Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.
Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.
Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polr…

Logika Filsafat dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Belajar logika filsafat dan pengembangan ilmu pengetahun sangat penting, mengingat, jenis ilmu ini digunakan dalam berbagai karya ilmiah, baik dalam bentuk tulisan lepas, ataupun dalam menulis karya ilmiah dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah, semisal skripsi ataupun tesis di Perguruan Tinggi.

Manusia berada dalam dua dunia, yakni dunia ilmu pengetahuan dan "life world". Ilmu pengetahuan menewarkan data objektif, empiris dan rasional. Ilmu pengetahuan juga menawarkan cara kerja rasional, menggunakan prinsip-prinsip kausalitas. Sedangkan "life world" merupakan pengalaman subjektif menusia, ketika dia lahir, hidup, mengalami penderitaan, kegembiraan, kebodohan dan kebijaksanaan.

Melalui penjelasan awal tentang ilmu pengetahuan dan "life world" ini, "Bu Pingky" juga menjelaskan tentang salah satu upaya dalam menciptakan pemahaman plural di Tabanan Bali, yang menurutnya, itu adalah kerja kemanusiaan yang tidak membeda-bedakan antara etnis dan key…

Burung Merpati itu Simbol Pilkada Damai Pamekasan

Oleh: Abd Aziz
      Dua pasangan Calon Bupati dan Cawabup Pamekasan, Jawa Timur, berkomitmen untuk menggelar kampanye secara damai, selama tahapan pelaksanaannya berlangsung hingga 23 Juni 2018.

Komitmen kedua pasangan Calon Bupati-Cawabup Pamekasan untuk Pilkada 23 Juni 2017, disampaikan pada acara deklarasi kampanye damai tanpa kekerasan, berita bohong dan politik uang yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Minggu (18/2).

Ribuan orang dari institusi penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga di tingkat desa hadir dalam acara deklarasi ini.

Tim pemenangan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk perwakilan pengurus partai pengusung juga diundang hadir oleh KPU Pamekasan, termasuk perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh ulama, se-Kabupaten Pamekasan.

Ada empat hal yang menjadi komitmen pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam deklarasi kampanye damai yang digelar oleh KPU Pamekasan itu.