Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif
AbdAziz.Info - Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.

Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.

Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kilogram. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 hingga 15,30 kilogram.

Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu.

Berdasarkan data yang dirilis Dinkes Jawa Timur belum lama ini menyebutkan, Kabupaten Bangkalan termasuk enam kabupaten di Jawa Timur dengan angka gizi buruk tinggi.

Jumlah penderita gizi buruk di kabupaten paling barat di Pulau Garam Madura itu, tercatat sebanyak 3.247 balita, Kabupaten Probolinggo sebanyak 4.657 balita, Lamongan 4.403 balita, Sumenep sebanyak 3.319 balita, Sampang sebanyak 3.537 balita, dan Jember sebanyak 8.035 balita.

Banyaknya warga yang menderita kasus gizi buruk ini, berbanding lurus dengan kasus kekerdilan atau stunting.

Sebab, berdasarkan rilis dari Kepala Biro Humas Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto belum lama ini menyebutkan, bahwa di daerah Jawa timur masih terdapat enam daerah dengan balita paling parah mengalami gizi buruk kronis, yaitu Sumenep, Sampang, Probolinggo, Lamongan, Jember, dan Bangkalan.

Jawa Timur dengan angka katai tinggi atau prevalensi lebih 40 persen hingga 44 persen. Lima daerah yang masih dalam data Pemprov Jatim dengan kasus katai tinggi itu adalah Kabupaten Jember, Sumenep, dan Bangkalan. Perinciannya, persentase katai di Kabupaten Jember sebesar 39,2 persen, Sumenep 32,5 persen dan Bangkalan sebesar 32,1 persen.

Dua daerah lain, yakni Kabupaten Probolinggo dan Lamongan dengan perincian, Probolinggo sebesar 25,5 persen dan Lamongan 25,2 persen.

Kurangnya Pengetahuan
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan Muzakki menjelaskan, kasus gizi buruk yang menimpa sejumlah balita di kabupaten itu, umumnya bukan karena faktor kemiskinan, akan tetapi juga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua akan asupan gizi.

Di sebagian masyarakat, khusus di perdesaan, kebutuhan gizi balita, terutama saat bayi di dalam kandungan kurang diperhatikan, sehingga tidak sedikit bayi lahir sudah dalam keadaan kurang sehat.

Padahal kebutuhan asupan gizi, bukan saat setelah lahir saja, akan tetapi juga saat dalam kandungan.

Dinkes Bangkalan, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dan program untuk mengatasi permasalah tersebut. Salah satunya melalui kegiatan pos pelaayanan terpadu ke pelosok-pelosok desa yang digelar secara rutin setiap seminggu sekali.

Dinkes juga membentuk kader posyandu di masing-masing desa yang tersebar di 281 desa/kelurahan di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Tujuannya untuk memberikan penyadaran akan pentingnya asupan gizi dan menjaga pola hidup sehat sebagai ibu-ibu hamil dan balita di wilayah itu.

Upaya Pemerintah
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan hendak meningkatkan program gizi seimbang serta menyiapkan total anggaran sekitar Rp60 triliun untuk 12 kementerian/lembaga yang terlibat penanganan katai dan gizi buruk.

Hal ini dimaksudkan, karena kasus kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan. Dimulai pada masa awal kehamilan. Gejala katai baru tampak setelah anak berusia dua tahun.

Apalagi, kasus katai akan berdampak pada tingkat kecerdasan anak yang biasanya mengalami penurunan, kerentanan terhadap penyakit, dan penurunan produktivitas.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani, kerangka penanganan katai terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kedua hal ini membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dengan peran pemda dalam bentuk edukasi dan sosialisasi, makanan tambahan, suplemen, imunisasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur sanitasi, dan bantuan keluarga miskin.

Program ini diharapkan bisa terwujud secara integratif pula di berbagai daerah di Indonesia, terutama di berbagai kabupaten dengan status kabupaten tertinggal yang jumlah penderita gizi buruk dan kekurangan gizi masih tinggi, termasuk kasus katai atau balita yang mengalami kekerdilan.

Kabupaten Bangkalan, tentu masuk dari sasaran program ini, apalagi, Bangkalan masuk dari enam kabupaten di Jawa Timur dengan angka katai tinggi, selain Jember, Probolinggi dan Kabupaten Sampang.

Program Terintegratif
Menurut Kepala Dinkes Pemkab Bangkalan Muzakki, pihaknya telah mencenangkan program terintegratif dalam bentuk percepatan perbaikan gizi melalui "Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)".

program ini, menekankan akan pentingnya kebutuhan asupan gizi bagi bayi, dan pentingnya memberikan air susu ibu (ASI).

Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian serius pada ibu hamil hingga melahirkan sampai usia bayi mencapai dua tahun.

Hal itu dilakukan, karena saat itu adalah masa pertumbuhan otak bersifat permanen, dan apabila seorang anak mengalami gangguan gizi di masa tersebut bersifat permanen dan tidak dapat pulih walaupun kebutuhan gizi di masa selanjutnya terpenuhi.

Khusus untuk melaksanakan program ini, Dinkes Bangkalan membentuk tim khusus dan pembinaan khusus kepada para bidan yang bertugas di masing-masing desa, baik di posyandu maupun polindes.

Ia menjelaskan, saat ini balita di Kabupaten Bangkalan yang terdata mengalami gizi buruk dan kekurangan gizi sesuai laporan dari masing-masing puskesmas sebanyak 240 orang.

Jumlah ini menurun, mengingat sebelumnya pernah mencapai 392 kasus dan penyebabnya, tidak hanya dari sisi kekurangan gizi saja, akan tetapi melibatkan banyak faktor.

Antara lain faktor kemiskinan, pola asuh anak yang salah, serta faktor pengetahuan orang tua dalam merawat anak. Faktor kemiskinan yang menyebabkan balita mengalami kekurangan gizi dan gizi buruk mencapi 31,6 persen, faktor pengetahuan ibu 29,4 persen, faktor pola asuhan yang salah, yaitu 18, 4 persen.

Faktor lainnya seperti berat badan lahir rendah sebanyak 4,4 persen faktor sakit, yakni 16,2 persen, dan untuk faktor lain tersebut, selain dari sisi kesehatan, kini pemkab telah membuat program pendukung, seperti bantuan untuk keluarga miskin, dan program keluarga harapan (PKH).

Kepala Dinkes Bangkalan yakin, dengan adanya program terintegratif yang didukung oleh dinas-dinas lain tersebut, pihaknya yakin, kasus gizi buruk dan katai di Kabupaten Bangkalan dalam waktu dekat bisa segera teratasi. (Jatim.Antaranews.Com, 31 Maret 2018)

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax
AbdAziz.Info - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.

Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.

Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.

Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polres Pamekasan mempersiapkan sedikitnya 3.182 personel gabungan guna mengamankan tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan.

Mereka itu terdiri dari 650 anggota polri dan 100 personel Brimob. Kemudian, 300 personel TNI, serta 200 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Pamekasan, dan 1.932 personel Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Ribuan personel ini dipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada mulai dari tahap pelaksanaan, yakni sejak penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih.

Tidak hanya itu, masing-masing calon juga mendapatkan pengawalan khusus dari Polres Pamekasan dengan jumlah personel masing-masing sebanyak empat orang. Sehingga jumlah total petugas yang diterjunkan guna melakukan pengamanan khusus pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut sebanyak delapan orang.

Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, para personel gabungan itu, mulai melakukan tugas pengamanan sejak 5 Januari hingga 30 Juni 2018. Mereka diterjunkan pada setiap ada kegiatan tahapan pilkada, seperti saat pendaftaran, kampanye, sampai pemungutan suara akan dikawal ketat.

Meski pemungutan suara baru akan digelar 27 Juni 2018, persiapan pengamanan harus dilakukan sejak sekarang. Dengan demikian, SDM serta sarana dipersiapkan secara matang.

Sejumlah lokasi seperti kantor KPU, Panwaslu, dan kantor partai politik menjadi target pengamanan. Pola pengamanan yang diterapkan polisi tidak statis. Aparat kepolisian selalu bergerak ke lokasi-lokasi yang dikhawatirkan terjadi gangguan. Dengan demikian, seluruh lokasi bisa terjangkau operasi pengamanan dengan sandi "Mantap Praja Semeru 2018" itu.

Sasaran operasi itu adalah segala bentuk potensi gangguan. Kemudian, ambang gangguan dan gangguan nyata. Pola pengamanan tidak hanya menerapkan pengamanan terbuka yang biasa dilakukan oleh petugas berpakaian dinas, akan tetapi juga oleh petugas berpakaian preman, atau yang disebut dengan pola pengamanan tertutup.

Antisipasi Hoax
Upaya polisi untuk menciptakan situasi kondusif menjelang dan saat pilkada berlangsung, tidak hanya dilakukan dengan menerjunkan petugas keamanan di sejumlah titik rawan, akan tetapi juga melalui media cyber.

Memasuki 2018, Polres Pamekasan juga mulai menggencarkan patroli di dunia maya, sebagai bentuk antisipasi. Sebab menurut pandangan potensi, pada era informasi yang ditandai dengan kemajuan dunia informasi melalui internet seperti sekarang ini, gangguan keamanan bukan hanya di dunia nyata, akan tetapi juga di dunia maya, atau melalui internet.

Kehadiran media baru, seperti media sosial berupa facebook, twitter dan whatshapp juga sering menjadi media untuk menyebarkan berita bohong (hoax) yang berpotensi memicu terjadinya situasi yang tidak kondusif.

Oleh karena itu, maka patroli di dunia maya atau yang diistilahkan dengan "cyber patrol" juga dilakukan oleh jajaran Polres Pamekasan.

Patroli cyber pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini terbilang baru. Melalui unit khusus, kepolisian melacak potensi pelanggaran kampanye melalui penyebaran ujaran kebencian, berita bohong dan penyebaran isu berbau SARA.

Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Hari Siswo tim "cyber crime" telah terbentuk dan siap melaksanakan tugas dan yang paling urgen ketika dimulainya masa kampanye, dan oleh karenanya, polisi perlu melakukan pemantauan berita hoax tersebut.

Pengawasan di dunia maya akan dilakukan selama 24 jam setiap hari. Selain memiliki personel khusus untuk melakukan pengawasan dan patroli penuh di dunia maya, Polres Pamekasan juga menggandeng Polda Jatim. Pengawasan terhadap potensi penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, hingga penyebaran isu berbau SARA menjadi prioritas utama.

Gerakan Serentak
Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menyatakan, patroli media siber yang dilakukan Polres Pamekasan dalam rangka mendeteksi dan menekan terjadinya berita bohong di media sosial merupakan salah satu upaya bersama yang dilakukan.

Selain untuk kepolisian, institusi penyelenggaran pemilu di Pamekasan juga menggalakkan gerakan "Anti Hoax" dan menggandeng sejumlah pihak, seperti media, kelompok organisasi masyarakat dan organisasi profesi wartawan.

Salah satunya seperti yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan pada 9 Februari 2018, bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Peran tokoh informal, seperti tokoh masyarakat dan ulama di Pamekasan, menurut dia, juga penting dalam menangkal penyebaran berita hoax di masyarakat, termasuk informasi bernuansa SARA yang memojokkan kelompok atau golongan tertentu.

KPU bahkan mendorong agar masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hendaknya menyampaikan kampanye yang mendidik, semisal berupa program yang hendak dilakukan apabila mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.

Secara simbolis, KPU Pamekasan memang telah menggelar deklarasi kampanye damai, anti-hoax, anti politik uang dan kampanye bernuansa Sara.

Deklarasi tersebut, bahkan dihadiri langsung oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan, yakni Badrut Tamam - Raja`e (Berbaur) dan pasangan calon bupati Kholilurrahman - Fathor Rohman (Kholifah).

Hanya saja, deklarasi formal tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan langkah nyata, sehingga dukungan tokoh sangat penting untuk mensukseskan program tersebut. Apalagi para provokator atau pembuat konten berita hoax di sejumlah media sosial umumnya menggunakan akun anonim atau bukan identitas diri yang sebenarnya.

Namun demikian, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah yakin, jika gerakan anti-hoax itu serentak dilakukan oleh semua elemen masyarakat, maka Pilkada Pamekasan damai tanpa hoax, dan hujat-menghujat akan berlangsung sesuai dengan harapan.

Apalagi, gerakan menuju Pilkada Pamekasan damai ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan lahir, akan tetapi juga gerakan batin.

Seperti yang digelar gabungan TNI dan Polri bersama ulama dan para santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan dengan istighatsah bersama.

Selain untuk mendoakan keselamatan bangsa dan keberlangsungan pilkada serentak 2018 yang aman dan damai, juga sebagai bentuk kampanye kepala publik mengenai kekompakan antara TNI-Polri, ulama dan santri.

Para ulama dan satri yang hadir dalam istighatsah ini juga berkomitmen untuk ikut mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di Pamekasan secara khusus dan di Jawa Timur secara umum, agar kondusif.

Kebersamaan dan kekompakan kedua institusi itu dinilai Dandim 0826 Pamekasan Letkol Inf Nuryanto sangat penting, mengingat keduanya merupakan institusi yang memang memiliki tugas khusus dalam bidang keamanan.

Jika kedua institusi tidak kompak, maka pengawasan dan kendali keamanan tidak mungkin bisa dilakukan secara optimal.

Istighatsah gabungan antara TNI-Polri, ulama dan santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan ini, merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, kedua institusi ini juga telah menggelar istighatsah bersama dengan di Kodim 0826 Pamekasan, namun tidak melibatkan ulama dan para santri, serta masyarakat umum.

Di Kabupaten Pamekasan ada dua pasang calon bupati dan wakil bupati yang bersaing memperebutkan dukungan massa untuk pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018. Mereka adalah Barut Tamam-Raja`e (Berbaur) bernomor urut 1, dan Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah) nomor urut 2.

Berbaur diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra. Kholifah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat.  (Jatim.Antaranews, 28 Maret 2018)

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini
AbdAziz.Info - "Semoga apa yang menimpa saya, tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya. Saya berdoa, semoga kedepannya ada kehidupan yang lebih baik pada saya. ...terima kasih Pak Presiden,....terima kasih Pemerintah Indonesia. Bangkalan, 20 Maret 2018. ... Yang sangat berduka... Mustofa Kurniawan".

Kalimat ini ungkapan hati Mustofa Kurniawan (18), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mochammad Zaini Misrin (53) asal Desa Kebun, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur yang dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejak mendengar kabar bahwa ayahnya Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi, Mustofa mengaku sangat terpukul. Keinginan untuk berkumpul kembali dengan ayahnya, hanya tinggal harapan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim surat kepada Presiden RI agar anak-anak TKI lainnya tidak mengalami hal serupa seperti dirinya.

Duka mendalam Mustofa, remaja yang baru lulus di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bangkalan itu, tentu sangat beralasan. Apalagi ia pernah bertemu langsung dengan ayahnya di Arab Saudi, saat proses persidangan masih berlangsung. Kala itu, Zaini meyakinkan kepada putranya bahwa ia akan kembali lagi ke Bangkalan, Madura, berkumpul bersama keluarga di sana.

Kepada Mustofa, Zaini mengaku, bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan yang disampaikan oleh keluarga majikannya itu. Ayahnya sangat yakin, bahwa dirinya akan bebas dari jerat hukum, namun fakta yang terjadi justru sebaliknya.

Sehari sebelum hukuman pancung digelar, Zaini bahkan sempat menelpon dirinya selama sekitar 1 hingga 2 menit, dan waktu ia menuturkan, tidak bisa berbicara lama, karena khawatir diketahui petugas.

Namun, keesokan harinya, yakni pada 19 Maret 2018, keluarganya mendapat kabar dari pemerintah bahwa ayahnya, Mochammad Zaini Misrin, telah dieksekusi. Mustofa bahkan bahkan mendapatkan kiriman foto dari pamannya yang juga berada di Arab Saudi bergambar makam ayahnya.

Zaini Misrin, TKI asal Bangkalan, Madura, yang bekerja sebagai sopir di Arab Saudi ditangkap oleh Polisi setempat pada 13 Juli 2004 atas tuduhan membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

TKI Zaini Misrin ini, bukan satu-satunya TKI yang bekerja di negara Arab yang mendapatkan hukuman mati. setelah Zaini, masih ada dua WNI lainnya di Arab Saudi, yakni Tuty Tursilawati dan Eti binti Toyib asal Jawa Barat yang menunggu eksekusi mati setelah pada 2010, keduanya divonis bersalah karena kasus serupa.

Sementara, pelaksanaan hukuman mati terhadap TKI di negara ini, telah beberapa kali terjadi. Pada 2015, Siti Zainab, WNI asal Bangkalan, Madura, juga dihukum mati karena kasus pembunuhan pada tahun 1999. Dalam pekan yang sama, Karni binti Medi Tarsim dieksekusi di dekat Madinah.

Upaya Pemerintah
Sebelum eksekusi dilakukan, Presiden Joko Widodo sempat mengirim surat kepada Raja Salman sebanyak dua kali untuk meninjau kembali kasus pidana Zaini.

Kemenlu RI juga berupaya mengajukan permohonan peninjauan kembali karena ada bukti baru dan permohonan itu dikirimkan ke Mahkamah pada 6 Maret 2018. Namun, upaya pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan TKI yang divonis hukuman pancung tersebut, tidak diindahkan.

Lembaga Migrant Care di Indonesia menyebutkan, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati TKI Zaini tanpa memberitakukan terlebih dahulu kepada pihak keluarga, sebenarnya sangat tidak fair, bahkan tergolong bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Disamping itu, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup upaya peninjauan ulang sebagaimana diajukan pemerintah Indonesia, adalah sama halnya dengan mengabaikan fakta hukum baru.

Apalagi, kepada pihak Kepada KJRI Jeddah, Zaini pernah mengaku bahwa dirinya dipaksa untuk mengakui perbuatan pembunuhan terhadap majikan karena mendapat tekanan dari polisi Saudi Arabia dan penerjemah.

Hal inilah yang menurut pihak Migrant Care sebagai bentuk pelanggaran HAM, apalagi Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial selama proses persidangan berlangsung.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengungkapkan, hingga kini masih ada sekitar 20 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang akan menjalani eksekusi mati.

Angka tersebut, berdasarkan data Kemenaker tahun 2011-2018. Berdasarkan data tersebut, terdapat 102 TKI yang awalnya divonis hukuman mati, namun, sekitar 79 TKI telah berhasil dibebaskan oleh pemerintah Indonesia.

HAK Negara
Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Moh Hosnan menilai, secara kelembagaan, pihaknya mengecam eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi itu.

Hal ini, karena eksekusi mati tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, utamanya hak hidup. Hukum yang berlaku di dunia internasional, menurut dia, memang harus dihargai sebagai bentuk kebijakan tersendiri dalam sebuah negara.

Namun demikian, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas atas tindakan tersebut, apalagi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia, terlebih, negara itu, mengabaikan fakta-fakta temuan baru yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali atas vonis hukuman mati yang menimpa TKI Zaini.

Kedepan, pemerintah Indonesia harus membuat langkah-langkah konkret guna melindungi warga negaranya yang saat ini sedang bekerja di luar negeri.

Hosnan menilai, tidak cukup hanya sekedar nota protes, akan tetapi dengan cara yang lebih konkret.

Hanya saja, menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan tersebut, Indonesia sendiri masih menerapkan hukuman mati dalam kebijakan pidananya, sehingga disatu sisi pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi atas ketentuan kasus pemidanaan di Tanah Air sendiri.

Hosnan menilai, kasus hukuman mati bukan solusi yang tepat, karena dengan cara seperti itu, maka negara tidak memiliki peran efektif dalam kemanusiaan, dan sama halnya memberikan solusi yang tidak solutif.

Kasus hukuman mati yang menimpa TKI Indonesia selama ini, menurut dia hanya menyisakan luka yang mendalam bahkan menimbulkan persoalan kemanusiaan baru, terutama bagi anak keturunan, serta keluarga TKI yang ditinggalkannya. (Jatim.Antaranews.Com, 25 Maret 2018)


Baca Juga Tulisan Lainnya tentang TKI Madura:

Guruku Sayang, Guruku Malang

Oleh Abd Aziz
Malam itu, 1 Februari 2018, tiba-tiba menyebar kabar secara berantai di berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, dan whatshapp yang mengabarkan bahwa seorang guru seni rupa di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, meninggal dunia.

Ahmadi Budi Cahyanto, demikian nama guru yang meninggal dunia di Rumah Sakit Dr Soetomo di Surabaya, asal Dusun Paleyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang. Sang guru meninggal dunia, setelah dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial HI saat yang bersangkutan menyampaikan materi pelajaran seni menggambar di depan ruang kelas XII.

Kabar tidak baik ini, menyebar sangat cepat. Maklum, tindakan melawan guru, apalagi memukul, bagi warga Madura, merupakan tindakan sangat tercela, sangat buruk, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang menyebut "tidak beradap".

Apalagi posisi guru dalam adat tradisi dan budaya orang Madura, menempati urutan kedua, setelah kedua orang, yakni bapak/ibu. "Bhapa', bhabu' guru, rato/ bapak, ibu, guru dan raja atau pemimpin". Demikian masyarakat Madura menempatkan hirarki penghormatan kepada mereka.

Kedua orang tua, adalah orang pertama yang harus dihormati, dan guru menempati posisi kedua setelah kedua orang tua, baru yang ketiga adalah pemimpim. Dalam konteks ini, pemimpin bisa berupa pemimpin informal, seperti tokoh agama (ulama), tokoh masyarakat, kepala desa, bupati dan seterusnya.

Kasus penganiayaan oleh siswa HI terhadap gurunya sendiri Ahmad Budi Cahyanto hingga menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia, tentu merupakan tindakan di luar batas kewajaran dari sisi adat, dan budaya masyarakat Madura.

Sebab, pada umumnya, para orang tua di Madura, selalu memasrahkan anak-anaknya kepada para guru, apapun yang akan dilakukan. "Orang tua saya dulu, selalu berterima kasih kepada guru saya, apabila guru saya menghukum saya," kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Machfud MD saat bertakziah ke rumah almarhum guru Budi di Desa Tangkumong, Sampang.

Sikap pasrah dan kepercayaan masyarakat Madura kepada guru ini, bisa jadi sebagai bentuk pengejawantahan dari ajaran sahabat Nabi Muhammad SAW yakni Ali Bin Abi Tholib yang menyatakan bahwa, siapapun yang mengajari anda satu huruf saja, maka dia adalah gurumu.

Dengan demikian, dogma tentang hirarki ketaatan bagi masyarakat Madura, berupa "bhapa', bhabu', guru, rato" sejatinya juga sebagai bentuk implementasi dari masyarakat Madura yang selama ini dikenal sebagai masyarakat agamis.

Maka, ketika terjadi perlawanan pada guru, apalagi penganiayaan yang telah menyebabkan sang guru meninggal dunia, maka persepsi publik Madura, termasuk masyarakat Indonesia yang terjadi, adalah hal tidak pantas, melanggar norma adat budaya, hingga nilai-nilai agama.

Sang murid HI, sudah melampaui batas kewajaran. Ia tidak hanya menodai tradisi akan tetapi juga mencoreng nilai-nilai ke-Islam-an yang telah tertanam kuat di masyarakat.

Namun demikian, menyalahkan sepenuhnya kepada siswa yang masih mencari jadi diri dan membentuk kepribadian di dunia pendidikan, tentu kurang fair. Kurangnya perhatian, atau pendidikan yang kurang tepat dari pihak keluarga dan lingkungan sekitar bisa saja juga menjadi salah satu penyebabnya, mengingat pendidikan di sekolah hanya sekitar enam hingga delapan jam saja.

Tapi selain itu, pengaruh media, sangat memungkinkan, dalam membentuk anak bermental keras dan pembunuh. "Saya malah curiga, kasus siswa yang membunuh gurunya di Sampang itu, karena pengaruh media," ujar Dosen Media dan Komunikasi FISIP Universitas Airlangga Surabaya Dr Djoko W Tjahjo.

Media, yang dimaksud dosen pengampu mata kuliah "Media Ekonomi dan Manajemen Media Massa" ini bukan hanya media pers, akan tetapi juga telepon seluler dan aplikasi jejaring sosial lainnya, seperti facebook, twitter dan youtobe. Apalagi, kini telepon seluler cerdas banyak menyediakan aplikasi yang menyajikan kekerasan, bahkan ada aplikasi bernama "Hit Teacher" atau memukul guru.

Namun demikian, terlepas dari berbagai pandangan, serta faktor penyebab terjadi kekerasan dalam kasus pembunuhan siswa terhadap gurunya sendiri di SMA Negeri 1 Torjun, Sampang, Madura ini, semua pihak sepakat bahwa kasus ini merupakan persoalan serius yang membutuhkan perhatian semua pihak, agak tidak terulang lagi di kemudian hari.

(Tulisan ini dimuat di jatim.antaranews.com, Sabtu, 10 Februari 2018 13:32 WIB)

Burung Merpati itu Simbol Pilkada Damai Pamekasan

Oleh: Abd Aziz
      Dua pasangan Calon Bupati dan Cawabup Pamekasan, Jawa Timur, berkomitmen untuk menggelar kampanye secara damai, selama tahapan pelaksanaannya berlangsung hingga 23 Juni 2018.

Komitmen kedua pasangan Calon Bupati-Cawabup Pamekasan untuk Pilkada 23 Juni 2017, disampaikan pada acara deklarasi kampanye damai tanpa kekerasan, berita bohong dan politik uang yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di area Monumen Arek Lancor, Pamekasan, Minggu (18/2).

Ribuan orang dari institusi penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga di tingkat desa hadir dalam acara deklarasi ini.

Tim pemenangan masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati, termasuk perwakilan pengurus partai pengusung juga diundang hadir oleh KPU Pamekasan, termasuk perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh ulama, se-Kabupaten Pamekasan.

Ada empat hal yang menjadi komitmen pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam deklarasi kampanye damai yang digelar oleh KPU Pamekasan itu.

Pertama, siap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedua, siap melaksanakan kampanye pemilihan daerah tahun 2018 yang damai, demokratis, dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih.

Ketiga, siap melaksanakan kampanye pemilihan daerah tahun 2018 tanpa hoax, politisasi Sara dan praktik politik uang.

Sedangkan pada poin keempat, keduanya Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pamekasan ini berjanji akan tunduk dan patuh pada berbagai jenis ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah memandu secara langsung deklarasi kampanye damai yang digelar dalam rangka menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Pamekasan itu.

Usai pembacaan deklarasi, Ketua KPU bersama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan serta Ketua KPU Pamekasan Abdullah Saidi melakukan pelepasan burung merpati.

Pelepasan burung ini, menandai pelaksanaan deklarasi kampanye damai di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur untuk pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan yang akan digelar pada 27 Juni 2018.

   
Dua Pasangan
    Deklarasi kampanye damai yang digelar di area Monumen Arek Lancor, Kota Pamekasan, Madura, Ahad itu dihadiri oleh dua pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pamekasan, masing-masing Badrut Tamam-Raja'e (Berbaur) dengan nomor urut 1 dan Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah) dengan nomor urut 2.

Pasangan Calon "Berbaur" diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra.

Sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kholifah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrat.

Kedua calon bupati yang akan bersaing pada Pilkada Pamekasan 27 Juni 2018 itu masih memiliki hubungan famili, yakni antara paman dan ponakan, bahkan keduanya berasal dari partai politik yang sama, yakni Partai Kebangkitan Bangsa.

Kedua, yakni Kholilurrahman dan Badrut Tamam juga merupakan wakil rakyat yang terpilih pada pemilu 2014 dari PKB.

Kholilurrahman menjadi wakil rakyat di tingkat pusat yakni DPR RI untuk daerah pemilihan (dapil) XI Madura, sedangkan Badrut Tamam menjadi wakil rakyat di tingkat Jawa Timur atau DPRD Jatim, juga dari dapil XI Madura.

Hanya saja, dari dua calon bupati itu, yang resmi direkomendasi partai ialah Badrut Tamam, sedangkan Kholilurrahman tidak.

"Kami tidak merekomendasikan Kholilurrahman, karena yang bersangkutan sebenarnya sangat kami butuhkan di DPP PKB pusat," kata Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam sebuah kesempatan.

Namun, Kholilurrahman tidak terima dengan keputusan PKB itu, sehingga ia menggalang dukungan dari partai lain, hingga akhirnya yang bersangkutan juga bisa maju pada pilkada 2018 ini berkat dukungan PPP, Demokrat, Nasdem dan Partai Golkar.

Sebenarnya, ada tiga pasangan yang mendaftar ke KPU Pamekasan sebelum institusi ini menetapkan pasangan calon pada 11 Februari 2018, dari calon perseorangan, yakni Marzuki dan Hariyanto Waluyo (Mahar).

Hanya saja, calon ini ditolak oleh KPU Pamekasan, karena tidak memenuhi persyaratan minimal berkas administrasi yang disetorkan ke KPU oleh pasangan tersebut.

Massa pendukung Mahar sempat berunjuk rasa ke KPU Pamekasan, bahkan memproses secara hukum keputusan KPU ke PTUN, akan tetapi, hasilnya tetap nihil, sehingga pasangan akademisi dan mantan kepala desa ini gagal menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan untuk pilkada 2018.

   
Pentingnya Deklarasi Damai
     Ketua KPU Kabupaten Pamekasan Moh Hamzah menyatakan, deklarasi kampanye dama Pilkada Pamekasan penting digelar sebagai salah satu upaya agar pelaksanaan pilkada bisa berlangsung aman, kondusif dan sesuai harapan.

"Jadi, deklarasi yang kami gelar ini sebagai bentuk peneguhan komitmen yang perlu diketahui oleh publik dan oleh karenanya pasangan calon kita undang," ujar Hamzah.

KPU bukan satu-satunya institusi yang menggelar deklarasi pilkada damai. Sebelumnya, komunitas wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan juga menggelar deklarasi pilkada damai, saat momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Selanjutnya, Panitia Pengawas Pemilu (Panwalu) Kabupaten Pamekasan mengikuti upaya kelompok profesi wartawan ini, dengan menggelar deklarasi pilkada anti-politik uang, politisasi Sara dan kampanye hitam atau berita hoax.

"Semakin banyak kelompok masyarakat yang mendeklarasikan komitmennya untuk melaksanakan pilkada damai, maka dorongan untuk melaksanakan pilkada sesuai dengan ketentuan, dan tanpa kecurangan, tentuanya akan semakin kuat," ujar Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah.

Instansi terkait seperti Polres Pamekasan menilai, deklarasi damai yang telah digelar selama ini merupakan kegiatan positif untuk menguatkan komitmen kepada masyarakat Pamekasan, secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum pada pilkada serentak yang ada digelar 27 Juni 2018 nanti.

(Lipsus tentang pilkada ini dimuat di jatim.antaranews.com, Senin, 19 Februari 2018 2:36 WIB)

Asusila dan LGBT dalam Framing Media

Oleh: Abd Aziz*
Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Ajeng Gandini, berpendapat bahwa perluasan pasal zina dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan over krimininalisasi. Demikian dilansir situs kompas.com pada 1 Februari 2018.

Zina merupakan hubungan seksual tanpa nikah, antara laki-laki dan perempuan dan jenis perbuatan ini dinilai melanggar norma agama dan norma sosial masyarakat di Indonesia.

Menurut Ajeng, jika perluasan pasal tindak pidana zina disahkah DPR, akan menyasar orang-orang yang mempraktikkan nikah siri dan poligami. Sebab, nikah siri, poligami, dan nikah secara adat juga bisa dipidana. Dengan demikian, jika RKUHP ini disepakati, maka para pelaku nikah siri tersebut bisa dipidana.

Memang, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah yang dilakukan berdasarkan hukum agama dan dicatatkan oleh negara. Sementara nikah siri dan poligami yang tidak disertai izin istri pertama dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah secara hukum karena secara administrasi kependudukan tidak dicatat.

Sementara pada Pasal 484 Ayat (1) Huruf e pada rancangan RKUHP berdasarkan hasil rapat antara pemerintah dan DPR per 10 Januari 2018 menyatakan, laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

Jika mengacu kepada ketentuan sebagaimana menjadi Rancangan KUHP diatas, maka nikah siri, yakni menikah menurut ketentuan "agama" akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bisa dikenakan sanksi pidana dan masuk dalam kategori persinahan dalam perspektif itu. Sebab, ketentuannya menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan oleh negara.

Dengan demikian, maka secara otomatis pula, makna perluasan zinah dalam Rancangan KUHP itu, berpotensi menyasar kepada menyasar kriminalisasi terhadap masyarakat miskin. Sebab, banyak orang memutuskan menikah siri karena faktor ekonomi dan geografis.

Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil kerap menikah secara adat atau agama dan tidak dicatatkan karena jarak kantor pencatatan sipil yang sangat jauh. "Banyak juga orang karena faktor ekonomi atau geografis hanya menikah siri, tidak dicatatkan karena jarak antara rumah dan kantor KUA sangat jauh," kata Ajeng.

Masih dalam laporan media daring, kompas.com, usulan memperluas pasal zina agar bisa dipidana, sebagaimana dalam berita berjudul "Rancangan KUHP, Nikah Siri dan Poligami Bisa Dipidana" itu khususnya bagi yang tanpa ikatan perkawinan yang sah, direncanakan masuk dalam delik aduan.

Pasal Zinah Dirombak
Pasal tentang perzinahan merupakan salah satu pasal yang memang akan dirombak dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu media daring yakni cnniindonesia.com pada 19 Desember 2017 menerbitkan berita berjudul "Delik Zina dan LGBT Bakal Dirombak dalam Rancangan KUHP".

Dalam laporan itu dijelaskan, bahwa Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berencana memperluas delik sejumlah pasal yang berkaitan dengan tindak pidana asusila dalam pembahasan Rancangan KUHP.

Itikad ini, demikian laporan tersebut, berpotensi memperluas penafsiran tentang delik atau perbuatan asusila yang dapat dikenakan hukuman karena dianggap melanggar undang-undang.

Perombak KUHP di DPR dalam hal ini merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi pasal perzinahan, pemerkosaan, dan hubungan sesama jenis (LGBT) sebagaimana diatur dalam KUHP.

"Kemungkinannya tidak tertutup (perlusaan delik zinah, pemerkosaan, dan LGBT),” ujar anggota Panja RKUHP dari Fraksi PPP Arsul Sani seperti dilansir situs itu Selasa (19/12/2018).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan salah satu dari mayoritas fraksi yang mendukung perluasan tentang materi delik dalam pasal yang berkaitan dengan tindak pidana asusila.

Menurutnya, perluasan delik dalam pasal-pasal tersebut bisa memperjelas proses pemidaan terhadap pelaku tindak pidana asusila. "PPP termasuk yang setuju dan akan memperjuangkan perluasan cakupan delik zina tersebut di KUHP baru," ujarnya kala itu.

Gagasan untuk merombah pasal tentang asusila ini, setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang disampaikan pengadu berkaitan dengan perluasan pasal asusila tersebut, yakni Pasal 284, 285, dan 292 KUHP.

Dalam gugatannya, pemohon meminta delik dalam pasal 284 tidak sebatas menerapkan pidana perbuatan zina bagi pasangan yang punya ikatan perkawinan. Pasal tersebut juga digugat agar penerapannya tak mengharuskan lewat aduan.

Pemohon juga meminta Pasal 285 mengatur agar pemerkosaan mencakup semua kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh --baik yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya.

Sementara pada Pasal 292, pemohon meminta frasa 'belum dewasa' dihapus agar semua perbuatan seksual sesama jenis dapat dipidana.

Namun, MK menolak gugatan uji materi tiga pasal tersebut dengan keputusan dissenting opinion. Lima dari sembilan hakim menolak gugatan tersebut. MK berpendapat, permohonan untuk memperluas makna zina maupun membuat aturan pidana bagi hubungan sesama jenis tergolong perumusan delik atau tindak pidana baru yang menjadi kewenangan legislatif.

Masih dalam laporan situs cnnindonesia.com, Arsul Sani juga menegaskan, perluasan delik dalam RKUHP bukan sengaja untuk memidanakan kalangan LGBT. Kalangan LGBT menurut dia, hanya akan dipidana jika melakukan hubungan intim atau memperkosa sesama jenis. "Jadi kalau orang itu LGBT tapi tidak melakukan perbuatan pidana ya tidak dihukum," ujar Arsul.

Konten Pasal Asusila dalam KUHP
     Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KHUP) yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki laki atau perempuan yang sudah kawin dengan perempuan atau laki laki yang bukan istri atau suaminya.

Dalam konteks ini, pengertian zinah yang masuk dalam kategori tindak pidana kriminal, yang tidak didasarkan atas suka sama suka atau dalam pengertian lain ada unsur pemaksanaan dari salah satu pihak. Zina yang masuk dalam kategori ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam ikatan perkawinan, bukan laki-laki bujang dengan perempuang bujang.

Namun demikian, tidak termasuk dalam kategori ini, apabila perbuatan keduanya itu dilakukan dengan paksaan (pasal 284), pemerkosaan, persetubuhan mencakup kekerasan dengan perempuan ataupun laki-laki dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (pasal 285) dan persetubuhan dengan perempuan yang belum cukup umur (pasal 292).

Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinaan berbunyi dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan, bagi laki laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHPerdata (sipil) berlaku padanya, b Perempuan yang bersuami berbuat zina, 2.a) laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami, 2.b) perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahinya bahwa kawanya itu beristri dan pasal 27 KUHPerdata berlaku pada kawanya.

Pasal ini melegalkan apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah melakukan hubungan layaknya suami istri, akan tetapi didasarkan atas suka sama suka.

Dengan demikian, pelaku yang dapat dijerat dengan pasal ini adalah orang yang sudah menikah saja, sedangkan untuk orang yang belum menikah tidak dapat dikenakan pasal ini.

Pendapat sebagian politikus dari partai Islam, seperti PPP menilai, ketentuan mengenai pasal zina sebagaimana diatur dalam KUHP tersebut, kurang merepresentasikan nilai-nilai ke-Islam-an yang melarang berbagai perbuatan zina dalam berbagai jenisnya.

Bisa jadi, para politikus PPP seperti Asrul Sani dan kawan-kawan mengacu kepada pesan moral Islam yang menyebutkan bahwa zina dalam berbagai jenisnya adalah perbuatan terlarang, kendatipun didasarkan pada suka sama suka antarpelaku. Apalagi, hukum nasional yang ada sekarang merupakan gabungan tiga jenis hukum yaitu hukum agama, hukum adat, dan hukum barat.

Ketiga hukum ini lah yang menjadi pilar dalam hukum nasional bangsa ini. Tentu saja banyak terdapat perbedaan yang dominan dari ketiga hukum ini salah satunya adalah mengenai defenisi dari zinah menurut hukum "barat" yakni (KUHP), dengan hukum Islam dan hukum adat.

Selain itu, pasal 284 KUHP adalah termasuk delik aduan absolut yang tidak memungkinkan perbuatan itu dipidana jika tidak ada yang mengadukan dari pihak yang dirugikan (suami atau istri yang dikhianati pasangannya).

Perubahan Melalui MK
     Gagasan untuk mengubah pasal asusila ini, awalnya diajukan oleh kelompok masyarakat yang mengatas namakan diri Aliansi Cinta Keluarga (AILA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Akan tetapi institusi ini menolak permohonan memperluas pasal perzinahan di KUHP tersebut. Putusan MK dihasilkan lewat 'dissenting opinion' dengan komposisi 5:4.

"Amar putusan mengadili menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Arief Hidayat di persidangan , Kamis (14/2/2018), seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Tito Sianipar.

Dalam putusan itu dinyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan baru. MK juga menyatakan bahwa pasal-pasal KUHP yang dimohonkan untuk diuji-materi, tidak bertentangan dengan konsitusi.

Pengajuan uji materi dimohonkan oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA) Indonesia.Sidang dimulai pukul 09.00 WIB dimulai dengan pembacaan amar putusan oleh masing-masing hakim konstitusi.

Ketua MK Arief Hidayat mengatakan di persidangan bahwa ada empat hakim konstitusi yang melakukan "dissenting opinion", atau berbeda pendapat dengan putusan. Yakni dirinya sendiri, dan tiga hakim lain: Anwar Usman, Wahiduddin Adams, dan Aswanto.

Sementara lima hakim konstitusi yang menolak permohonan pemohon adalah Saldi Isra, Maria Farida, I Dewa Gede Palguna, M. Sitompul, dan Suhartoyo.

Dengan demikian, empat dari sembilan hakim, termasuk Ketua Mahkamah Konstitusi, menyampaikan perbedaan pendapat, namun putusannya adalah menolak permohonan uji materi itu. Ada tiga pasal KUHP yang dimohon untuk diuji oleh Mahkamah Konstitus, yakni Pasal 284 tentang perzinahan, yang tadinya terbatas dalam kaitan pernikahan dimohonkan untuk diperluas ke konteks diluar pernikahan.

Pasal 285 tentang perkosaan, yang tadinya terbatas laki-laki terhadap perempuan, dimintakan untuk diperluas ke laki-laki ke laki-laki ataupun perempuan ke laki-laki.

Dan Pasal 292 tentang percabulan anak, yang asalnya sesama jenis laki-laki dewasa terhadap yang belum dewasa dimintakan untuk dihilangkan batasan umurnya.

Euis Sunarti, salah seorang anggota AILA, mengatakan, "Kami tentu sedih. (Padahal) kami berharap banyak pada lembaga MK ini," tambah guru besar bidang ketahanan keluarga Institut Pertanian Bogor ini.

Ia menampik salah satu pertimbangan dalam penolakan majelis adalah karena pemidanaan akan membuat penjara Indonesia tidak muat menampung. "Jangan bandingkan persoalan teknis kerepotan itu dengan bencana sosial dan bencana moral yang terjadi," ujar Euis.

Namun Koalisi Perempuan yang juga Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) ini menilai pemidanaan tidak beralasan karena zinah adalah urusan domestik keluarga sehingga berbagai alasan yang membuat perempuan atau istri tidak mengadukan perzinahan oleh suaminya, harus dihargai.

Koalisi Perempuan justru menganggap putusan ini menunjukkan MK 'memenangkan akal sehat,' sebagaimana dikatakan salah satu anggotanya yang haditr di sidang itu, Dian Kartikasari.

Ia mengutip saksi ahli Budhi Munawar Rahman dalam sidang di MK, yang menyebut keluarga merupakan tempat pengampunan dan merangkul kasih sayang bagi anggotanya yang berzinah, cabul, maupun orientasi seksual berbeda. "Biarlah masalah itu diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan nilai-nilai dalam agama, budaya, termasuk Pancasila yang sudah hidup dalam masyarakat," jelas Dian Kartikasari.

Dalam wawancara beberapa waktu lalu dengan BBC Indonesia, demikian laporan BBC.Com, Ketua AILA Rita Hendrawaty Soebagio, menyangkal anggapan bahwa upaya mereka tidak dimaksudkan untuk masuk ke wilayah pribadi. "Hukum berhenti di depan pintu kamar atau pintu rumah," kata Rita Soebagio waktu itu.

Namun Sri Agustin dari Ardhanari Institute mengatakan, di lapangan berbeda, pintu itu bisa didobrak, baik oleh aparat resmi maupun masarakat biasa. "Sekarang-sekarang saja sudah banyak penggrebekan terhadap tempat-tempat kos kawan-kawan perempuan lesbian, juga pelecehan terhadap kawan-kawan buruh perempuan yang ekspresi gendernya maskulin," kata Sri Agustine.

Di Rusia, ada UU yang melarang propaganda LGBT. Di Indonesia Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengeluarkan aturan yang melarang penambilan tertentu di televisi yang dianggap mempromosikan LGBT -termasuk lelaki yang dianggap tampil 'kemayu.' Pernyataan para politisi dan kelompok tertentu juga kerap menggunakan isu 'propaganda/promosi LGBT' terkait tekanan yang diderita kalangan minoritas seksual itu.

Putusan ini dipuji berbagai pihak. Antara lain LBH Masyarakat, yang menyebut bahwa dengan utusan itu MK "menolak menjadi lembaga yang dapat mengkriminalisasi suatu perbuatan,' dan "menegaskan kewenangannya sebagai negative legislator dan tidak bisa menjadi positive legislator sebagaimana dimintakan oleh pemohon."

Topik-topik Pemberitaan Tiga Media
     Tiga diantara banyak media di Indonesia merupakan media yang selalu mengekplorasi pemberitaan yang berkaitan dengan rencana perubahan pasal asusila dan perluasangan makna perzinahan dalam rancangan KUHP. Masing-masing CNNIndonesia.Com, BBC.Com dan Kompas.Com.

Ketiga media ini, bahkan mulai memframing tema-tema pemberitaan seputar LGBT, dan kesusilaan sejak sebelum putusan MK yang menolak perluasan pasal zinah diputuskan.

Kompas.Com merupakan media yang paling banyak membahas isu-isu tentang LGBT di Indonesia, lalu CNNIndonesia yang ketiga adalah BBC.Com.

Volume tentang pemberitaan di tiga media bisa ditemukan melalui pola pencarian yang tersedia di masing-masing media. Dengan kata kunci yang sama, yakni "LGBT Indonesia" maka ditemukan jumlah konten media yang membahas tentang LGBT untuk kompas.com sebanyak 17,400 dokumen, CNNIndonesia sebanyak 226 dokumen dan BBC.Com sebanyak 47 berita atau dokumen.

Meski volume atau jumlah berita di tiga media ini berbeda, namun, ketiga juga mengawal pemberitaan-pemberitaan tentang LGBT yang dinilai oleh sebagian orang melanggar asusila itu sejak sebelum kasus itu diperkarakan di Mahkamah Konstitusi.

Berita tentang LGBT di tiga media ini ada sejak tahun 2016, meskipun kasus permohonan perubahan pasal asusila baru diputuskan di MK pada 14 Desember 2017.

Berikut ini merupakan sebagian tema-tema pemberitaan yang dibingkai oleh ketiga media, yakni CNNIndonesia.com, BBC.Com dan Kompas.Com.

CNNIndonesia.com
1). Hakim Beda Pendapat, MK Tolak Gugatan Pasal Zina dan LGBT (Kamis, 14/12/2017 13:18 WIB)
2). Perdebatan Hakim MK soal Perluasan Arti Zina dan LGBT (Kamis, 14/12/2017 17:56 WIB)
3). 'Perluasan Makna Zina Rugikan Penganut Aliran Kepercayaan' (Senin, 17/10/2016 21:41 WIB)
4). Pemuka Agama Katolik Tolak Zina Diatur dalam Perkara Kriminal (Selasa, 06/12/2016 17:30 WIB)
5). Nikah Bawah Tangan Dipandang Setara Legalisasi Prostitusi (Jumat, 13/03/2015 08:35 WIB)
6). Hasil pencarian: "LGBT Indonesia" ditemukan dalam 226 dokumen di situs CNNIndonesia.Com.

BBC.Com
1). MK tolak kriminalisasi LGBT dan hubungan di luar nikah (14 Desember 2017)
2). Putusan MK 'angin segar' dan 'memulihkan martabat' penghayat kepercayaan (8 November 2017)
3). "Mayoritas rakyat Indonesia menerima hak hidup LGBT" : Survey (25 Januari 2018)
4). 'Politisasi' isu LGBT di balik pembahasan RUU KUHP (23 Januari 2018)
5). Politisasi atau kriminalisasi LGBT: dari 'lima partai pendukung' sampai 'kucuran dana asing' (22 Januari 2018)
6). Tujuh orang yang mengubah sejarah LGBT (29 Juli 2017)
7). Menjumpai komunitas LGBT Indonesia (1 Maret 2016)
8). Pemberitaan LGBT dengan kata kunci "LGBT Indonesia" sebanyak 47 berita

KOMPAS.Com
1). MK Tolak Permohonan Uji Materi Pasal Kesusilaan di KUHP (14/12/2017, 12:23 WIB)
2). Diskriminasi Kelompok LGBT dan Pemerintah yang "Tutup Mata" (21/08/2016, 23:05 WIB)
3). Alasan MK Tolak Permohonan Uji Materi Pasal Kesusilaan di KUHP (14/12/2017, 16:40 WIB)
4). Empat Hakim MK Beda Pendapat soal Putusan Uji Materi Pasal Kesusilaan di KUHP (14/12/2017, 16:31 WIB)
5). ICJR Berharap MK Tolak Uji Materi Pasal Kesusilaan di KUHP (13/12/2017, 23:08 WIB)
6). Pasal Kesusilaan dalam RUU KUHP (12/10/2015, 15:35 WIB)
7). Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina dan LGBT (17/12/2017, 16:23 WIB)
7). Pencarian "LGBT INDONESIA" About 17,400 results (0.32 seconds)

Model Framing Media
     Jika dilihat dari tema-tema atau judul pemberitaan yang disiarkan di tiga media ini, kompas.com nampaknya lebih memiliki perhatian khusus terhadap LGBT dan pasal asusila yang diperkarakan oleh  Aliansi Cinta Keluarga (AILA) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Buktinya, media ini selalu menyajikan secara detail tentang alasan pembenar hakim Mahkamah Konstitusi ketika menolak perluasan makna tentang perzinahan, dan kriminalisasi terhadap pelaku zinah tersebut. Media ini juga memberitakan secara khusus, dukungan atas putusan MK melalui mantan Ketua MK yang juga dikenal sebagai hukum di Indonesia, yakni Dr Machfud MD dalam berita berjudul "Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina dan LGBT" pada tanggal 17 Desember 2017 pukul 16:23 WIB.

Jika mengacu kepada model analisa framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yakni sebuah analisa yang digunakan untuk melihat realitas di balik wacana dari media massa, framing pemberitaan tentang penolakan pasal asusila oleh MK ini, kompas.com berupaya membingkai berita ini, dengan cara menjelaskan secara detail tentang alasan pembenar yang dilakukan institusi itu, hingga akhirnya menolak gugatan pemohon.

Narasumber dari kalangan ahli dan profesional yang menjadi pilihan wartawan dan media ini, seolah menggambarkan bahwa pasal zinah dalam definisinya sudah sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan institusi publik dan penegak hukum.

Kompas.com dalam pendapat model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki mengasumsikan bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Tentunya, dalam hal ini digunakanlah sebuah perangkat yang dapat dikonseptualisasikkan ke dalam elemen konkrit dalam suatu wacana, kemudian disusun dan dimanipulasi oleh pembuat berita, sehingga dapat dikomunikasikan dalam kesadaran komunikasi.

Perangkat ini, kemudian dipretasikan ke dalam empat struktur besar, sintaksis, skrip, tematik, dan retoris.

Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa-pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk umum susunan berita. Hal ini dapat diamati dari bagan berita (lead yang dipakai, latar, headline, kutipan yang diambil, dan sebagainya). Pada intinya dari sintaksis ini diamati bagaimana wartawan memahami peristiwa yang dapat dilihat dari cara ia menyusun fakta ke dalam bentuk umum berita.

Skrip berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau meceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita, dan struktur ini melihat bagaimana strategi cara bercerita atau bertutur yang dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa ke dalam bentuk berita.

Sedangkan tematik berkaitan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Pada bahasan struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan.

Sedangkan struktur retoris berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu ke dalam berita. Struktur ini dapat dilihat bagaimana wartawan dalam pemberitaan tentang pasal asusila tersebut memakai pilihan kata, idiom, grafik, dan gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan juga menekankan arti tertentu kepada khalayak.

Dalam hal penyajian berita berjudul "Mahfud MD: Yang Kurang Paham, Menuduh MK Perbolehkan Zina dan LGBT" yang isinya menjelaskan tentang landasar keputusan MK yang menolak pasal asusila ini, kompas.com juga menampilkan foto Machfud MD dengan memakai songkok dari kain batik, ketika acara pembukaan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4, di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Tampilan gambar Pakar Hukum dan Tata Negara ini, seolah mengambarkan kepada publik, bahwa Machfud sebenarnya juga mengakui adanya keragaman budaya daerah, sehingga ia bersedia memakai songkok produk lokal, hasil kerajinan masyarakat Jember, Jawa Timur.

Pemilihan narasumber yang sependapat oleh kompas.com mengenai alasan hakim MK menolak pasal asusila yang diajukan ke institusi itu dengan mewawancarai Direktur Eksekutif Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Widodo Eddyono, seolah menguatkan bahwa putusan itu memang benar, yang menjelaskan, bahwa kewenangan MK adalah sebagai negative legislator bukan dalam pemahaman sebagai pembentuk undang-undang atau positive legislator.

Maka, ketika menyangkut norma hukum pidana, MK dituntut untuk tidak memasuki wilayah kebijakan pidana atau politik hukum pidana. Pengujian pasal 284, 285 dan 292 KUHP, kata narasumber kompas.com, Supriyadi kala itu, pada pokoknya berisikan permohonan kriminalisasi maupun dekriminalisasi terhadap perbuatan tertentu.

"Hal itu tidak dapat dilakukan oleh MK karena merupakan bentuk pembatasan hak dan kebebasan seseorang dimana pembatasan demikian sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 adalah kewenangan ekseklusif pembuat undang-undang," kata Supriyadi, seperti dilansir situs itu.

Dalam konteks pemberitaan tentang pasal asusila ini, kompas.com berupaya mengorganisasi pengalaman dan petunjuk tindakan, baik secara individu maupun kolektif yang pada akhirnya akan menentukan dalam partisipasi gerakan sosial sebagaimana pendapat William A. Gamson, yakni seorang sosiolog yang menaruh minat besar pada studi media, dan salah satu ahli yang paling banyak menulis tentang framing.

BBC dan CNN Indonesia, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kompas.com dalam memframing berita-berita seputar perluasan makna pasal asusila yang ditolak MK tersebut.

Hanya saja, volume berita yang disajikan kedua media ini, jauh lebih sedikit dibanding dengan volume berita yang disiarkan oleh kompas.com. Baik CNN Indonesia maupun BBC, sebenarnya sama-sama berupaya memberikan pemahaman kepada publik bahwa LGBT merupakan realitas yang ada saat ini di Indonesia. Bahkan CNN Indonesia pernah menyajikan berita berjudul "'Perluasan Makna Zina Rugikan Penganut Aliran Kepercayaan'", jauh sebelum kasus pasal asusila itu diperkarakan, yakni pada 17 Oktober 2016.

Berita ini ingin mengkonstruk pikiran publik bahwa Indonesia terdiri dari berbagai aliran kepercayaan yang juga menjadi bagian dari Indonesia dan perlu menjadi perhatian pemerintah.

Sebagaimana kompas.com, media ini juga menjelaskan secara detail tentang alasan MK menolak permohonan perluasan pasal zinah tersebut, kendatipun tidak selengkap kompas.com yang menyajika narasumber dari sejumlah pihak berbeda dan menguatkan putusan MK.

Demikian halnya dengan BBC. Media asing berbahasa Indonesia ini, bahkan memberita pemahaman lengkap tentang realitas LGBT di Indonesia dengan menerbitkan berita berjudul "'Politisasi' isu LGBT di balik pembahasan RUU KUHP" pada 23 Januari 2018 dan "Mayoritas rakyat Indonesia menerima hak hidup LGBT".

Berita kedua yang diterbitkan media ini pada 25 Januari 2018 tersebut merupakan hasil survei yang menjelaskan, bahwa masyarakat Indonesia sebenarnya meneria keberadaan mereka. Bahkan sebelumnya BBC juga menerbitkan berita tentang realitas sosial LGBT di Indonesia dengan sebuah berita berjudul "Menjumpai komunitas LGBT Indonesia 1 Maret 2016.

Berita ini mengungkap pengalaman pribadi kaum LGBT, baik gay, dan lebian yang ada di Indonesia, berapa mereka hidup dalam hinaan, padahal keadaan itu, bukanlah kehendak pribadi, akan tetapi, naluri yang memang timbul secara alamiah.

Meski volume pemberitaan BBC tidak sebanyak kompas.com dan CNNIndonesia.Com, akan tetapi BBC menyajikan berita tersebut secara lengkap, terinci dan lebih banjang dengan beragam narasumber.

Ketiga media ini, yakni kompas.com. CNNIndonesia.com dan BBC.com, memang tidak mengabaikan suara masyarakat yang menolak LGBT sebagaimana kelompok yang mengatasnamakan Islam, dan anti-asusila dan LGBT. Hanya saja, volusi dan sudut pandang pemberitaan dikemas sedemikian rupak, dan berita tentang penolatan tidak menjadi teras berita, melainkan hanya bagian dari isi berita yang disajikan.

Jika mengacu kepada pendapat Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang menjelaskan, bahwa framing sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas luar dirinya, dan fungsinya membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi karena sudah ditandai dengan label tertentu, maka bisa jadi, ketiga media berkepentingan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada publik tentang realitas tersebut memang ada dan perlu diperhatian oleh pemangku kebijakan di negeri ini.

* Penulis merupakan mahasiswa pada Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dan tulis ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah "Media, Seksualitas dan Multikulturalisme".