Skip to main content

Menekan Kemiskinan Melalui Transmigrasi

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar belum lama ini mengatakan pasar kerja Indonesia berkembang cukup berarti dan hal ini ditunjukkan dengan turunnya jumlah penggangguran menjadi hanya 6,14 persen pada Agustus 2012 atau berkurang sebanyak 460.000 orang dibanding Agustus 2011. 

Meski telah mengalami penurunan pemerintah masih menargetkan angka pengangguran ini bisa terus turun hingga 5,1 persen pada 2014. Upaya untuk menekan angka pengangguran tersebut hingga kini terus dilakukan secara rutin. Salah satunya dengan menggelar Program Aksi Gerakan Penanggulangan Pengangguran (GPP) di berbagai daerah di Indonesia.

Setiap tahun, pemerintah terus merancang strategi untuk menciptakan lapangan kerja, baik di sektor formal maupun di sektor informal, dengan harapan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya sehingga pengangguran bisa terus ditekan.


Berbagai program yang dicanang pemerintah untuk menekan pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja ini antara lain, pengutan modal usaha bagi kelompok usaha kecil dan menengah, pengembangan koperasi, dan program transmigrasi.

"Program transmigrasi ini sebenarnya merupakan program lama yang telah dicanangkan pemerintah sejak masa Orde Baru dulu dan sampai saat ini masih berlangsung," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Sampang, Malik Amrullah.

Dari beberapa program tersebut, beberapa sektor memang terbukti berhasil dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Data BPS menyebutkan, selama Agustus 2011-Agustus 2012, jumlah penduduk yang bekerja memang terbukti mengalami kenaikan terutama di sektor industri hingga mencapai 830.000 orang atau 5,71 persen, sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 450.000 orang atau 2,70 persen.

Akan tetapi ada juga beberapa sektor yang mengalami penurunan, yakni sektor pertani, pedagangan, transportasi, pegudangan dan komunikasi.

BPS mencatat di sektor pertanian tenaga kerja yang terserap selama kurun waktu 2011 hingga 2012 itu hanya sebesar 450.000 orang atau 1,14 persen, sektor perdagangan sebesar 250.000 orang atau 1,07 persen, dan sektor transportasi, pergudangan, serta Komunikasi hanya sebanyak 80.000 orang atau 1,57 persen. 

Rendahnya serapan tenaga kerja di sektor pertanian ini salah satunya karena dipengaruhi oleh makin sempitnya lahan pertanian di sejumlah daerah padat penduduk, seperti di Pulau Jawa, serta kurangnya kreatifitas petani itu sendiri dalam berupaya menciptakan lapangan pekerjaan.

Disamping itu, lahan pertanian yang kritis juga diduga menjadi salah satu pemicunya. Sebab di Jawa Timur, tidak semua daerah padat penduduk, akan tetapi banyak juga daerah yang jarang penduduknya, namun lahan pertanian justru gersang dan banyak kritis. Salah satunya seperti di Pulau Madura.

"Atas dasar itulah maka pemerintah mendorong masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan tujuan agar kehidupan mereka di daerah rantau nantinya bisa lebih layak dari sisi ekonomi," kata Malik Amrullah menjelaskan.

33 KK Transmigrasi
Kepala Dinsosnakertrans Sampang Malik Amrullah menuturkan, pada tahun 2012, pemkab Sampang memberangkatkan sebanyak 33 kepala keluarga (KK) untuk mengikuti program transmigrasi.

Ke-33 KK tersebut terbagi di 3 unit pemukiman. Masing-masing sebanyak 10 KK di UPT Mahaluna, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, 13 KK di UPT Mopu Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, dan sebanyak 10 KK sisanya di Maedi Kota Tidore Provinsi Maluku Utara.

"Program transmigrasi ini sebenarnya sangat cocok untuk masyarakat Madura khususnya di Sampang ini, karena rata-rata penduduk disini adalah patani," kata Malik.

Di tempatnya yang baru, kata Malik, masyarakat akan mendapatkan sejumlah fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan mereka akan mendapatkan jaminan sembako dari pemerintah selama 1 tahun sejak tiba di lokasi transmigrasi.

Tidak hanya itu saja, mereka juga akan mendapatkan rumah dan lahan pertanian seluas 2 hektare per KK.

"Bagi petani di Madura, lahan pertanian seluas 2 haktare ini sudah sangat banyak. Sebab selain lahan yang diberikan subur, petani disini rata-rata memiliki lahan tidak sampai 1 hektare," katanya menjelaskan.

Sebelumnya Dinsosnakertrans Sampang juga pernah memberangkatkan sebanyak 12 KK untuk mengikuti program transmigrasi itu dengan tujuan ke UPT Arungu Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan sebanyak 10 KK ke UPT Bekai Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, sehingga jumlah KK asal Sampang yang mengikuti program itu sebanyak 53 orang.

Malik menjelaskan, sebenarnya persyaratan untuk mengikuti program transmigrasi ini tidak terlalu rumit bahkan sangat mudah, yakni berkeluarga dengan usia maksimal 50 tahun dan mempunyai keterampilan minimal bercocok tanam.

"Jadi dari sisi ekonomi, program transmigrasi ini sebenarnya lebih bernilai ekonomis dan membina masyarakat untuk hidup lebih mandiri di tempat barunya. Dan kebanyakan diantara yang ikut program ini adalah sukses, berdasarkan hasil evaluasi yang kami lakukan," katanya menjelaskan.

Hanya saja, meski program transmigrasi ini bernilai ekonomis, akan tetapi sebagian masyarakat Sampang dan Madura pada umumnya justru lebih tertarik di negeri rantau dengan menjadi TKI.

Hal itu terbukti dengan lebih banyaknya warga yang berangkat ke luar negeri menjadi TKI yakni hingga mencapai ribuan orang.

"Awal Januari hingga Maret 2013 ini saja kami mencatat sebanyak 285 warga Sampang menjadi TKI," kata Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinsosnakertrans Sampang Teguh Waluyo.

Lebih Terhormat
Anggota DPR RI asal Madura MH Said Abdullah menilai, sebenarnya mengikuti transmigrasi ini jauh lebih terhormat dibandingkan harus bekerja di luar negeri menjadi TKI.

Selain lebih terhormat dan lebih mandiri, legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga menyatakan, transmigrasi juga untuk ketahanan nasional.

"Artinya, kalau memang harus memilih, transmigrasi ini jauh lebih baik," katanya menjelaskan.

Hanya saja, kata dia, yang saat ini menjadi masalah, karena sebagian masyarakat menganggap bekerja di luar negeri lebih menarik dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena karena dari sisi penghasilan dianggap jauh baik.

Padahal, kata dia, program transmigrasi itu sebenarnya tidak kalah dari sisi potensi ekonomi dibandingkan bekerja di luar negeri, karena pemerintah memberikan sejumlah fasilitas, seperti rumah tinggal dan lahan pertanian seluas 2 hektare untuk dikelola.

Oleh karenanya, Said mendorong agar pemerintah kembali berupaya menggiatkan program ini, dengan cara terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di daerah padat penduduk.

"Salah satu caranya tentu harus ada komunikasi intensif antarkepada daerah asal dengan kepala daerah yang menjadi tujuan transmigrasi itu," katanya menjelaskan.

Di Pulau Madura sendiri, program transmigrasi ini pernah sukses dan banyak warga di Pulau Garam itu mengikuti program yang dicanangkan pemerintah sejak puluhan tahun lalu.

Hanya saja, sejak terjadi kasus bernuansa Sara di Sampit, Kalimantan beberapa tahun lalu, kini program transmigrasi kurang diminati lagi, bahkan masyarakat cenderung mengaku trauma.

Dari adanya kasus itu diketahui, bahwa warga Madura yang paling banyak mengikuti program transmigrasi adalah asal Kabupaten Sampang dibanding tiga kabupaten lain yang ada di pulau itu, yakni Sumenep, Pamekasan dan Kabupaten Bangkalan.

"Ini tentu karena adanya situasi politik itu tadi. Makanya pemerintah harus melakukan penyelesaian melalui upaya-upaya politik pula," kata Said Abdullah menambahkan.

Said Abdullah juga menyarankan, perlunya pemerintah melakukan kajian strategis untuk lima dan 10 tahun ke depan untuk sebaran penduduk, karena salah satu tujuan program itu juga untuk penyebaran penduduk Indonesia, selain untuk menekan angka kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. 








Popular posts from this blog

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini

AbdAziz.Info - "Semoga apa yang menimpa saya, tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya. Saya berdoa, semoga kedepannya ada kehidupan yang lebih baik pada saya. ...terima kasih Pak Presiden,....terima kasih Pemerintah Indonesia. Bangkalan, 20 Maret 2018. ... Yang sangat berduka... Mustofa Kurniawan".

Kalimat ini ungkapan hati Mustofa Kurniawan (18), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mochammad Zaini Misrin (53) asal Desa Kebun, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur yang dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejak mendengar kabar bahwa ayahnya Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi, Mustofa mengaku sangat terpukul. Keinginan untuk berkumpul kembali dengan ayahnya, hanya tinggal harapan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim surat kepada Presiden RI agar anak-anak TKI lainnya tidak mengalami hal ser…

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif

AbdAziz.Info - Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.

Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.

Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kilogram. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 hingga 15,30 kilogram.

Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu.

Berda…

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax

AbdAziz.Info - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.
Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.
Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.
Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polr…

Guruku Sayang, Guruku Malang

Oleh Abd Aziz
Malam itu, 1 Februari 2018, tiba-tiba menyebar kabar secara berantai di berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, dan whatshapp yang mengabarkan bahwa seorang guru seni rupa di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, meninggal dunia.

Ahmadi Budi Cahyanto, demikian nama guru yang meninggal dunia di Rumah Sakit Dr Soetomo di Surabaya, asal Dusun Paleyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang. Sang guru meninggal dunia, setelah dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial HI saat yang bersangkutan menyampaikan materi pelajaran seni menggambar di depan ruang kelas XII.

Kabar tidak baik ini, menyebar sangat cepat. Maklum, tindakan melawan guru, apalagi memukul, bagi warga Madura, merupakan tindakan sangat tercela, sangat buruk, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang menyebut "tidak beradap".

Apalagi posisi guru dalam adat tradisi dan budaya orang Madura, menempati urutan kedua, setelah kedua orang, yakni bapak/ibu. "Bhapa', bhabu' guru,…