Skip to main content

Mengurai Benang Kusut Raskin di Pamekasan

Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah telah mencanangkan berbagai program. Salah satunya adalah bantuan beras masyarakat miskin (raskin) di berbagai daerah di Indonesia.

Program bantuan raskin ini adalah satu dari program pemberantasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat, mengingat angka kemiskinan di negeri ini masih tergolong tinggi.

Tak terkecuali di Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura, sebab angka kemiskinan di Pulau Garam ini mencapai 40 persen lebih dan mereka tersebar di empat kabupaten, termasuk di Kabupaten Pamekasan.

Seperti di berbagai daerah di kabupaten lain, kabupaten Pamekasan juga merupakan kabupaten yang mendapatkan program bantuan raskin dari pemerintah pusat dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 502.710 rumah tangga sasaran (RTS) tersebar di empat kabupaten di Pulau Madura.


Dari empat kabupaten yang ada di Madura itu (Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan), jumlah RTS penerima raskin terbanyak adalah Kabupaten Sampang, yakni sebanyak 150.386 RTS dan daerah yang paling sedikit ialah di Kabupaten Bangkalan, sebanyak 97.519 RTS.

Untuk kabupaten Pamekasan, jumlah RTS penerima bantuan raskin tercatat sebanyak 109.017 RTS atau setara dengan 1.635.255 kilogram per bulan. Sementara untuk kabupaten Sumenep sebanyak, 145.788 RTS.

Sejak bantuan raskin digulirkan pemerintah, berbagai persoalan terus terjadi. Di Pamekasan, masalah bantuan raskin mulai terjadi sejak 1998 berupa dugaan penyalahgunaan wewenang oleh mantan Bupati Pamekasan ketika itu.

Saat itu, orang nomer satu di Pamekasan itu menjual bantuan raskin dan dananya digunakan pembangunan masjid. Alasannya, karena warga tidak ada yang mampu menebus bantuan tersebut.

Masalah raskin tidak berhenti sampai di situ. Belakangan bantuan raskin ini diduga digelapkan oleh oknum aparat desa dengan cara tidak mendistribusikan bantuan itu kepada masyarakat yang berhak menerima bantuan.

Salah satunya seperti yang terjadi di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

Di desa ini, bantuan raskin yang diterima masyarakat hanya 1 kilogram dengan harga tebus Rp4.000 perkilogram. Padahal sesuai dengan ketentuan, bantuan raskin sebanyak 15 kilogram dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram.

Kasus dugaan penyimpangan bantuan raskin lainnya juga terjadi di wilayah Kecamatan Pademawu, yakni berupa penggelapan yang dilakukan oleh korlap raskin di wilayah itu, senilai Rp200 juta lebih.

Terakhir, pada awal 2013, kasus dugaan penggelapan raskin kembali mencuat di Pamekasan dengan nilai kerugian negara sekitar Rp2,6 miliar di Desa Larangan Slampar, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan.

Penggelapan raskin di desa ini terjadi selama kurun waktu 2010 hingga 2013 atau selama sekitar dua tahun lebih. Nilai kerugian yang tidak kecil!.

Bantuan raskin hanya disalurkan selama tiga, padahal bantuan itu semestinya setiap bulan sekali, termasuk bantuan raskin ke-13.

Hasil serap informasi DPRD Pamekasan menyebutkan, masalah raskin bukan hanya terjadi di desa tertentu, tetapi hampir terjadi di semua desa di Kabupaten Pamekasan dengan tingkat penyimpangan yang berbeda-beda. Mulai dari pengurangan jatah bantuan, serta penggelapan bantuan.

Kalangan DPRD sendiri sempat mengusulkan beberapa solusi guna menyelesaikan masalah ini, antara lain dengan pola penyaluran bantuan yang transparan. Seperti mengumumkan jatah bantuan raskin secara 'by name by adrress' atau nama dan alamat lengkap penerima bantuan.

Dengan pola seperti itu, diyakini akan meningkatkan pengawasan oleh sebagian masyarakat, juga akses informasi masing-masing penerima bantuan semakin luas, oleh semua lapisan masayarakat di Pamekasan.

Gagasan lainnya membentuk panitia khusus (pansus) raskin, serta penyaluran bantuan raskin tersebut oleh kelompok masyarakat (pokmas).

Hanya saja gagasan cerdas dalam berupaya menekan penggelapan raskin tersebut hingga kini masih tinggal gagasan. Alasannya, Pemkab Pamekasan membutuhkan kesepakatan semua pihak, terutama para kepala desa untuk merealisasikan gagasan itu.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam mengusulkan, pemerintah sebaiknya menghentikan program bantuan raskin itu, jika depan sistem distribusi tidak bisa diperbaiki dan penyimpangan tetap terjadi.

Gagasan ini disampaikan Khairul, karena ia menilai penyimpangan bantuan raskin terlalu parah dan belum ada perbaikan yang dilakukan pemkab dalam sistem distribusi.

 Dalam kondisi seperti itu, aparat penegak hukum justru kurang memberi respons atas persoalan dengan "korban" adalah rakyat kecil itu. Alasanmya, tidak ada laporan. Kalau pun ada yang sempat dilaporkan, maka kasusnya dihentikan dengan alasan kurang cukup bukti. (*).



(Sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/104259/mengurai-benang-kusut-raskin)

Popular posts from this blog

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini

AbdAziz.Info - "Semoga apa yang menimpa saya, tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya. Saya berdoa, semoga kedepannya ada kehidupan yang lebih baik pada saya. ...terima kasih Pak Presiden,....terima kasih Pemerintah Indonesia. Bangkalan, 20 Maret 2018. ... Yang sangat berduka... Mustofa Kurniawan".

Kalimat ini ungkapan hati Mustofa Kurniawan (18), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mochammad Zaini Misrin (53) asal Desa Kebun, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur yang dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejak mendengar kabar bahwa ayahnya Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi, Mustofa mengaku sangat terpukul. Keinginan untuk berkumpul kembali dengan ayahnya, hanya tinggal harapan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim surat kepada Presiden RI agar anak-anak TKI lainnya tidak mengalami hal ser…

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif

AbdAziz.Info - Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.

Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.

Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kilogram. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 hingga 15,30 kilogram.

Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu.

Berda…

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax

AbdAziz.Info - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.
Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.
Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.
Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polr…

Guruku Sayang, Guruku Malang

Oleh Abd Aziz
Malam itu, 1 Februari 2018, tiba-tiba menyebar kabar secara berantai di berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, dan whatshapp yang mengabarkan bahwa seorang guru seni rupa di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, meninggal dunia.

Ahmadi Budi Cahyanto, demikian nama guru yang meninggal dunia di Rumah Sakit Dr Soetomo di Surabaya, asal Dusun Paleyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang. Sang guru meninggal dunia, setelah dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial HI saat yang bersangkutan menyampaikan materi pelajaran seni menggambar di depan ruang kelas XII.

Kabar tidak baik ini, menyebar sangat cepat. Maklum, tindakan melawan guru, apalagi memukul, bagi warga Madura, merupakan tindakan sangat tercela, sangat buruk, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang menyebut "tidak beradap".

Apalagi posisi guru dalam adat tradisi dan budaya orang Madura, menempati urutan kedua, setelah kedua orang, yakni bapak/ibu. "Bhapa', bhabu' guru,…