Skip to main content

Perlukah Gedung Baru Untuk DPRD Pamekasan?

Oleh: Abd Aziz

"Saya tidak setuju dengan rencana Pemkab dan sebagian anggota DPRD Pamekasan yang ingin membangun kantor dewan yang baru. Masyarakat masih banyak menderita, pengangguran masih menumpuk dan kemiskinan masih mendera masyarakat kita."

Pernyataan itu disampaikan anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menanggapi usulan sebagian pimpinan DPRD dan Pemkab Pamekasan yang ingin membangun gedung baru, karena kantor dewan yang saat ini ditempati dinilai tidak layak dan lokasinya tidak strategis, karena berdempetan dengan kantor Pemkab.


Iskandar menilai gedung dewan yang ditempati saat ini masih sangat layak. Keinginan membangun gedung DPRD baru, bukan merupakan keinginan mayoritas anggota dewan, namun hanya segelintir orang saja.

"Secara pribadi atau secara kelembagaan kami tidak setuju. Lebih baik dana untuk pembangunan gedung dewan itu disalurkan bagi masyarakat miskin di Pamekasan," ucapnya menegaskan.

Menurut dia, dana sebesar Rp25 miliar untuk rencana pembangunan gedung DPRD, sebaiknya dialihkan untuk membangun sarana prasarana, peningkatan produktivitas pertanian, agroindustri, dan UKM. Juga untuk peningkatan akses dan kesempatan bagi pencari kerja produktif, baik di luar atau dalam negeri.

"Misalnya ke Batam, Hong Kong, Asia Pasifik, yang tentunya bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan pendidikan kejuruan yang ada," paparnya.

Selain itu, anggaran Rp25 miliar juga bisa dialokasikan untuk subsidi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kabupaten Pamekasan memang masih menghadapi banyak persoalan sosial, seperti kemiskinan, kesehatan dan bidang pendidikan.

Mantan aktivis Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim itu memaparkan, jumlah penganggur atau pencari kerja di Kabupaten Pamekasan pada 2010 ini bertambah 2.000 orang. Itu artinya memperbesar angka pengangguran di daerah dari tahun 2009 lalu yang hanya 16.000 orang menjadi 18.000 orang.

Yang lebih memprihatinkan, mayoritas penganggur adalah berusia produktif dan orang terdidik, bahkan banyak diantaranya yang bergelar sarjana.

Sementara perusahaan yang ada di Pamekasan berdaya serap rendah, dengan upah dibawah standar UMK, sehingga masyarakat lebih banyak berburu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pendududk miskin di Pamekasan, sambung Iskandar, tercatat sebanyak 234.019 jiwa dari total 851.690 penduduk, atau sekitar 35,76 persen.

Angka itu masih jauh di atas angka kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang hanya 16,68 persen.

Sementara di bidang kesehatan, di Pamekasan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara layak.

Di Kabupaten Pamekasan dari bulan Januari hingga kini tercatat 10 penderita gizi buruk, jumlah yang tergolong banyak, bahkan satu penderita di antaranya balita asal Kecamatan Proppo meninggal dunia.

Di bidang pendidikan, sampai saat ini masih ada lembaga pendidikan negeri di Pamekasan yang belum memiliki gedung tersendiri, yakni SMP Negeri 4 Pamekasan. Padahal sekolah itu telah berdiri sejak 25 tahun lalu.

Belum lagi persoalan sengketa lahan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

"Haruskah kita menutup mata dengan kondisi seperti ini, dengan membangun gedung dewan yang baru yang biayanya mencapai Rp25 miliar. Kenapa tidak diprioritaskan pada penanganan persoalan sosial dulu," tegas Iskandar.

Rencana pembangunan kantor baru DPRD Pamekasan, juga menuai protes dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) wilayah tersebut.

"Seharusnya dewan mendahulukan kepentingan rakyat di Pamekasan seperti, bantuan untuk lembaga pendidikan yang membutuhkan perbaikan," kata Ketua Aliansi LSM Pamekasan Heru Budi Prayitno.

Heru mengatakan, kantor dewan yang merupakan tempat berkumpulnya para wakil rakyat memang harus bagus, dan representatif. Namun karena masih banyak kebutuhan lain yang perlu didahulukan, maka ia menyarankan sebaiknya pembangunan gedung dewan ditangguhkan.

"Gedung dewan yang ada saat ini, saya kira masih kokoh, tidak seperti kondisi pendidikan yang memprihatinkan, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki gedung," katanya menambahkan.

Seharusnya, sambung dia, yang diperhatikan lebih dahulu adalah persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

"Itu yang semestinya didahulukan, jangan berebut membangun kantor dewan," katanya.

Apalagi, sambung Heru, keinginan membangun gedung DPRD yang baru tersebut hanya atas usulan sebagian kecil pimpinan dewan, bukan merupakan kesepakatan mayoritas.

Sebelumnya, wakil Ketua DPRD Pamekasan Muhdlar Abdullah menyatakan, pembangunan gedung baru tersebut dilakukan karena gedung yang ditempati saat ini sangat sempit dan lokasinya berdampingan dengan Kantor Pemkab.

Kepada wartawan di Pamekasan, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, usulan membangun gedung baru tersebut telah disetujui Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dan rencananya akan dimulai pada 2011 secara bertahap.

"Sebab kalau dana dari APBD kami tidak mampu. Jadi pembangunannya secara bertahap saja," ujar Muhdlar Abdullah.

Rencananya, gedung DPRD baru yang akan dibangun pada 2011 itu di areal seluas 1 hektare di Desa Panempan, sekitar 1 kilometer dari Kota Pamekasan.

"Jika gedung baru DPRD Pamekasan ini dipaksakan dibangun dengan kondisi masyarakat yang sedang karut-marut seperti ini, maka itu sama halnya memperlihatkan kemewahan di atas penderitaan warga," kata Heru Budi Prayitno.

Popular posts from this blog

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini

AbdAziz.Info - "Semoga apa yang menimpa saya, tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya. Saya berdoa, semoga kedepannya ada kehidupan yang lebih baik pada saya. ...terima kasih Pak Presiden,....terima kasih Pemerintah Indonesia. Bangkalan, 20 Maret 2018. ... Yang sangat berduka... Mustofa Kurniawan".

Kalimat ini ungkapan hati Mustofa Kurniawan (18), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mochammad Zaini Misrin (53) asal Desa Kebun, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur yang dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejak mendengar kabar bahwa ayahnya Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi, Mustofa mengaku sangat terpukul. Keinginan untuk berkumpul kembali dengan ayahnya, hanya tinggal harapan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim surat kepada Presiden RI agar anak-anak TKI lainnya tidak mengalami hal ser…

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif

AbdAziz.Info - Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.

Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.

Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kilogram. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 hingga 15,30 kilogram.

Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu.

Berda…

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax

AbdAziz.Info - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.
Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.
Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.
Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polr…

Guruku Sayang, Guruku Malang

Oleh Abd Aziz
Malam itu, 1 Februari 2018, tiba-tiba menyebar kabar secara berantai di berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, dan whatshapp yang mengabarkan bahwa seorang guru seni rupa di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, meninggal dunia.

Ahmadi Budi Cahyanto, demikian nama guru yang meninggal dunia di Rumah Sakit Dr Soetomo di Surabaya, asal Dusun Paleyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang. Sang guru meninggal dunia, setelah dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial HI saat yang bersangkutan menyampaikan materi pelajaran seni menggambar di depan ruang kelas XII.

Kabar tidak baik ini, menyebar sangat cepat. Maklum, tindakan melawan guru, apalagi memukul, bagi warga Madura, merupakan tindakan sangat tercela, sangat buruk, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang menyebut "tidak beradap".

Apalagi posisi guru dalam adat tradisi dan budaya orang Madura, menempati urutan kedua, setelah kedua orang, yakni bapak/ibu. "Bhapa', bhabu' guru,…