Skip to main content

Bekas Kraton Bangkalan Jadi Milik Pribadi Warga

Oleh: Abd Aziz

Bangkalan, 27/12 - Bekas Kraton Bangkalan, di Kampung Sak-Sak Tengah, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, diklaim sebagai milik pribadi warga bernama Hansyen Woing.

Hansyen mengklaim sebagai pemilik sah bangunan kuno yang dulunya bekas Kraton Bangkalan itu berdasarkan bukti sertifikat yang ia kantongi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

"Bangunan itu sudah menjadi milik pribadi saya, dan saya telah mengantongi sertifikatnya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan yang dikeluarkan 2010 ini," kata Hansyen.



Pernyataan itu disampaikan Hasyim kepada sejumlah warga di Kelurahan Kraton yang sempat memprotes kepemilikan klaim kepemilikan bekas Karton Bangkalan tersebut.

Menurut dia, bekas Kraton Bangkalan di areal seluas 1 hektare lebih itu, merupakan warisan dari orang tuanya dan sudah diukur sejak 1925 lalu. Namun sertifikatnya baru rampung sekarang ini, ujarnya.

Dulu, bangunan itu ditempati sebagai asrama pejabat di Kabupaten Bangkalan. Namun karena ayahnya kasihan pada orang yang tidak punya rumah, akhirnya rumah itu disuruh tempatinya secara cuma-cuma.

Bangunan yang terletak di Kampung Sak-Sak itu memang terlihat sangat kuno dan tidak pernah direnovasi, serta terlihat kumuh karena kurang terurus. Akibatnya, kondisi bangunan sangat memprihatinkan.

Awal Desember 2010, beredar khabar warga keturunan China mengklaim sebagai pemilik bekas Kraton Bangkalan itu, berencana akan menjual bangunan dengan alasan khawatir ambruk karena tidak terawat.

Bahkan, warga yang tinggal di bangunan itu, diminta segera mengosongkan rumah tersebut.

Khabar yang berkembang di masyarakat sekitar, tiang yang terbuat dari tembaga dalam bangunan ditawar senilai Rp90 juta. Jumlah tiang yang terbuat dari tembaga empat unit.

Tidak hanya itu, ada empat tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati konon telah ditawar dengan harga sangat menggiurkan, yakni Rp135 juta lebih.


Ditentang warga
Rencana Hansyen Woing menjual bangunan kuno yang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu ditentang sejumlah warga Kampung Sak-Sak Tengah, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, termasuk Lurah Kraton, Evi Aisya Andriyani.

Sebab menurut warga dan Lurah Kraton, bekas Kraton Bangkalan yang diklaim milik pribadi Hansyen Woing, merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan.

Bahkan warga meminta sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan ditinjau ulang.

Evi Aisya Andriyani menyatakan, pihaknya tidak menemukan data di kantor kelurahan, jika bekas Kraton Bangkalan itu merupakan milik perorangan, apalagi di dalam bangunannya banyak terdapat benda-benda kuno yang merupakan peninggalan Kraton Bangkalan.

"Di persil juga ngak ada, jika bangunan itu milik perseorangan. Berarti milik negara dan tidak boleh dijual. Namun, harus dilestarikan," kata Evi menegaskan.

Dia mengatakan, pihaknya akan secepatnya menginformasikan penjualan situs bangunan Kraton Bangkalan ini ke Pemkab melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apalagi, Hansye Woing (Hansen) yang selama ini disebut-sebut sebagai pemilik hanyalah memiliki hak guna saja, bukan pemilik sah.


Laporkan BPN
Aksi protes warga dan Lurah Kraton atas klaim kepemilikan bekas Kraton Bangkalan itu juga datang dari Lurah Kraton, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan. Evi Aisya Andriyani juga mengancam akan melaporkan BPN dalam kasus penerbitan sertifikat bekas Kraton Bangkalan ke Polda Jatim.

"Kami akan laporkan kasus ini kepada Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), karena dalam penerbitan sertifikat yang diatasnya merupakan bekas Kraton Bangkalan itu mencurigakan," kata Evi.

Evi menyatakan, dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 1834 seluas 10.650 meter persegi atas nama Hansyem Woing oleh BPN Bangkalan menyalahi prosedur karena beberapa syarat pemberian hak milik tidak terpenuhi.

"Syarat itu antara lain surat keterangan tanah dari Kepala Desa atau Lurah. Dalam hal ini, Lurah Kraton tidak pernah diminta keterangan apapun. Begitu juga dalam pengukuran tanah yang dimohon tanpa pemberitahuan Pada lurah atau RT/RW setempat," ungkapnya.

Di samping itu, sambung Evi, lurah tidak pernah menerima pengumuman tentang pendaftaran tanah yang dimohon oleh Hansyen Woing. Kemudian lurah tidak merasa ikut sebagai anggota panitia oleh pihak BPN.

"BPN juga tidak pernah memperhatikan atau tidak mengindahkan surat bupati tentang perubahan status tanah negara dan percaton desa, dengan tidak melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Pemkab Bangkalan," ucapnya.

Bahkan ia menilai, BPN Bangkalan dalam melakukan tindakan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan pada sertifikat atas nama Hansyen, tidak hati-hati. Tidak memperhatikan asas umum pemerintah yang baik, antara lain kecermatan, ketelitian, asas keterbukaan, dan asas persamaan.

"Dengan ditemukan cacat administrasi pada penerbitan sertifikat itu, maka segera dilakukan pembatalan pada sertifikat tersebut. Jika tidak selama batas waktu tertentu, maka permasalahan ini kami selesaikan melalui badan peradilan," ucapnya.

Di samping itu, kata Evi, agar kasus tersebut tidak terulang lagi serta selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya menciptakan tertib administrasi bidang pertanahan.

Namun BPN Kabupaten Bangkalan, membantah jika proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama Hansyen Woing, tidak prosedural.

Dalam keterangan pers kepada kepada sejumlah wartawan di Bangkalan Pelaksana Tugas (Plt) BPN Bangkalan Aris menyatakan, penerbitan sertifikat tanah tersebut sudah prosedural, tidak seperti yang disampaikan sebagian warga dan Lurah Kraton.

"Dalam pembuatan sertifikat atas kepemilikan bekas Kraton Bangkalan oleh Hansye Wongi itu, sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada yang menyimpang," katanya menjelaskan.

Ia mengemukakan, pihaknya sudah melibatkan beberapa pihak dalam proses pembuatan sertifikat yang diatasnya ada bangunan kuno yang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu, termasuk koordinasi dengan Lurah Kraton, Kecamatan Kota, sebagai pejabat yang berwenang di kawasan tersebut.

"Kami sudah libatkan Lurah dalam proses pembuatan sertifikat. Namun, bukan lurah yang sekarang (Evi Aisya Andriyani), melainkan yang sebelumnya," ungkap mantan kepala BPN Sampang ini tanpa menyebutkan nama lurah yang menjabat saat itu.


Perhatian dewan
Klaim kepemilikan bekas Kraton Bangkalan oleh warga bernama Hansyen Woing (Hansen) tidak hanya menjadi perhatian warga dan Lurah Kraton, tapi juga kalangan anggota dewan.

DPRD Bangkalan, menyatakan akan memanggil Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk mengklarifikasi bangunan kuno, bekas kraton yang kini diklaim sebagai milik pribadi warga, termasuk pihak BPN.

"Kami akan memanggil Disporabudpar Bangkalan untuk mencari tahu permasalahan terkait bangunan kuno yang merupakan bekas kraton Bangkalan tersebut yang kini diklaim sebagai milik pribadi warga," kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Mukaffi Cholil.

Menurut Mukaffi, di samping mencari tahu seputar informasi bangunan yang diduga sebagai bekas Kraton Bangkalan itu, pihaknya juga ingin meluruskan sebuah informasi yang beredar luas di masyarakat.

"Nanti, kalau sudah dipanggil, akan diketahui asal usul dari bangunan kuno yang terletak di kampung Sak-sak, Kelurahan Kraton, termasuk status dari bangunan itu sendiri apakah cagar budaya atau tidak," ucapnya.

Jika benar bangunan kuno adalah kraton dan milik negara, pemerintah setempat harus melakukan penyelamatan. Sebab, hal tersebut menyangkut aset yang dimiliki negara.

"Permasalahan ini harus diluruskan karena menyangkut aset negara. Merujuk pada pernyataan Lurah Kraton yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan sertifikat, itu menyalahi aturan yang ada. Apalagi status tanah HGB dan sudah mati masa berlaku," katanya.


Memang bekas Kratos
Mayoritas warga di Kampung Sak-Sak Tengah, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, menyatakan, bekas bangunan kuno yang diklaim milik warga bernama Hansyen Woing tersebut memang dulunya merupakan bekas Kraton Bangkalan.

Termasuk pengakuan bibinya Hansen sendiri Lie Pik Nio dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan Lurah Kraton, Bangkalan.

"Bangunan yang diklaim milik ponakan saya itu, memang merupakan bangunan bekas kraton Bangkalan," katanya menegaskan.

Ia menuturkan, dulunya bangunan kuno yang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu memang tempat punggawa Kraton.

Pertama kata "Pikri" sapaan akrab Lie Pik Nio, bangunan kuno tersebut milik Adipati Ariocakraningrat. Kemudian bangunan tersebut jatuh pada "Loa Tikyu" yang tidak lain merupakan kakek dari sang suami, Ong Gwan King.

"Namun, beberapa tahun ini ayah Hansyen sakit, kemudian saya disuruh tanda tangan lembaran-lembaran kosong bersama adik ipar, Ganol. Saya tidak tahu maksudnya, ternyata bangunan kraton itu sudah disertifikat atas nama Hansyen. Setelah tahu, saya tidak mengurus masalah ini lagi," ucapnya.

Menurut Pikri, pihaknya berani mengatakan kalau bangunan tersebut adalah kraton karena pernah menjual kaca yang berlambangkan Cakraningrat dan bertuliskan Adi Cakraningrat. Hal itu dilakukan karena kaca peninggalan kraton Bangkalan telah rusak.

"Saya minta sama mertuaku untuk menjual kaca yang ada dalam bangunan karena telah rusak. Sebenarnya di situ ada dua kaca, namun yang kondisinya masih bagus juga telah dijual oleh keluarga saya," paparnya.

Pikri menambahkan, di bangunan kuno juga terdapat sebuah kursi peninggalan dari kraton. Namun, kursi tersebut telah dijual oleh ayah Hansyen.

Kini, benda-benda peninggalan kraton Bangkalan yang ada dalam bangunan tersebut telah habis. Hanya tinggal bangunan kraton sendiri, itu pun kondisinya sudah rusak.

Sejumlah warga yang pernah menghuni bangunan kuno tersebut menyatakan, itu bekas Kraton berdasarkan ornamen yang ada di dalam bangunan tersebut.

Bahkan, di setiap bagian atas daun pintu terdapat lambang Cakraningrat seperti yang disampaikan Ipda Imron, salah seorang personel Polres Bangkalan yang juga pernah menghuni bangunan kuno tersebut.

"Dulu di sana banyak lukisan dan gambar-gambar kuno yang merupakan peninggalan zaman kerajaan. Tapi karena catnya diganti, maka semuanya habis," kata Imron menjelaskan.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Bangkalan, Saad Ashari.

"Tapi kalau saat ini bangunan kuno yang dulunya memang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu sudah menjadi milik pribadi warga berdasarkan bukti sertifikat, kami tidak bisa berbuat banyak lagi," katanya.

Popular posts from this blog

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini

AbdAziz.Info - "Semoga apa yang menimpa saya, tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya. Saya berdoa, semoga kedepannya ada kehidupan yang lebih baik pada saya. ...terima kasih Pak Presiden,....terima kasih Pemerintah Indonesia. Bangkalan, 20 Maret 2018. ... Yang sangat berduka... Mustofa Kurniawan".

Kalimat ini ungkapan hati Mustofa Kurniawan (18), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mochammad Zaini Misrin (53) asal Desa Kebun, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur yang dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejak mendengar kabar bahwa ayahnya Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi, Mustofa mengaku sangat terpukul. Keinginan untuk berkumpul kembali dengan ayahnya, hanya tinggal harapan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim surat kepada Presiden RI agar anak-anak TKI lainnya tidak mengalami hal ser…

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif

AbdAziz.Info - Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.

Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.

Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kilogram. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 hingga 15,30 kilogram.

Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu.

Berda…

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax

AbdAziz.Info - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.
Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.
Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.
Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.
Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polr…

Guruku Sayang, Guruku Malang

Oleh Abd Aziz
Malam itu, 1 Februari 2018, tiba-tiba menyebar kabar secara berantai di berbagai media sosial, seperti facebook, twitter, dan whatshapp yang mengabarkan bahwa seorang guru seni rupa di SMA Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, meninggal dunia.

Ahmadi Budi Cahyanto, demikian nama guru yang meninggal dunia di Rumah Sakit Dr Soetomo di Surabaya, asal Dusun Paleyang, Desa Tanggumong, Kecamatan Kota Sampang. Sang guru meninggal dunia, setelah dianiaya oleh siswanya sendiri berinisial HI saat yang bersangkutan menyampaikan materi pelajaran seni menggambar di depan ruang kelas XII.

Kabar tidak baik ini, menyebar sangat cepat. Maklum, tindakan melawan guru, apalagi memukul, bagi warga Madura, merupakan tindakan sangat tercela, sangat buruk, dan bahkan ada sebagian masyarakat yang menyebut "tidak beradap".

Apalagi posisi guru dalam adat tradisi dan budaya orang Madura, menempati urutan kedua, setelah kedua orang, yakni bapak/ibu. "Bhapa', bhabu' guru,…