Kegigihan Sunarmi Memperjuangkan Pendidikan Anak-anaknya

Oleh: Abdul Aziz

Siang itu suasana di Desa Gagah, Kecamatan Kadur, Pamekasan, Madura cuaca sangat panas. Sinar mentari begitu terasa menyengat tubuh.

Di sebuah rumah sederhana berukuran 3 x 6 yang terbuat dari gedek (atap dari anyaman bambu-red) Dusun Daporah di desa itu, terlihat seorang perempuan paruh baya sedang duduk bersandar pada bale-bale di teras rumahnya, menikmati semilir angin pengunungan yang bertiup sepoi-sepoi.

Sesekali perempuan ini mengipas-ngipas tubuhnya dengan bekas koran lusuh, terbitan tahun 1990-an. Sambil sesekali, menikmati wedang jahe yang masih hangat dan baru saja dibuatnya.

Jalan Panjang Pembebasan TKI Terancan Kisas

Oleh: Abdul Aziz

"Tak ada kata-kata yang bisa kami sampaikan selain ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pemerintah Indonesia, karena telah membebaskan saya dan istri saya dari kisas."

Kalimat inilah yang disampaikan Hasin Taufik bin Tasid (40) warga Dusun Glugur, Desa Palengaan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan, kepada sejumlah wartawan yang meliput kedatangannya di pendopo pemkab setempat, Minggu (19/2) sore.

Hasan dijemput dari Bandara Juanda dengan mobil berpelat nomor M 1778 E dan tiba di pendopo Pemkab Pamekasan sekitar pukul 15.30 WIB bersama istrinya Sab'atun. Hasin mengenakan kemeja berwarna hijau lumut dengan kopiah putih dan istrinya berbaju dan rok berwarna coklat.

Catatan Dari Kongres I Bahasa Madura (2)

Ketua Dewan Kesenian Pamekasan (DKP), Syafiudin Miftah menyatakan, ancaman akan kepunahan Bahasa Madura, sama halnya dengan ancaman terhadap kepunahan budaya dan tradisi yang ada di Madura. Sebab bahasa menunjukkan identitas, suatu daerah dalam konteks ke-Indonesia-an.

Kusnadi,M.A, salah satu nara sumber di Kongres I Bahasa Madura dari Universitas Jember (Unej) menyatakan, orang Madura, menyebar di berbagai provinsi yang ada di Indonesia.


Sebagian besar mereka berdomisili di Jawa Timur 6.281.058 jiwa (92,72%), Kalimantan Barat 203.612 jiwa (3,01%), Kalimantan Tengah 62.228 jiwa (0,92%), Jakarta 47.005 jiwa (0,69%), Kalimantan Selatan 36,334 jiwa (0,54%), Kalimantan Timur 30.181 jiwa (0,45%), Bali 18.593 jiwa (0,27%), Jawa Barat 17.914 jiwa (0,26%) dan yang terakhir adalah Jawa Tengah 14.166 (0,21%).

Catatan Dari Kongres I Bahasa Madura (1)

Penutur Bahasa Madura, baik yang berdiam di dalam maupun di luar pulau Madura saat ini diperkirakan di atas 10 juta orang.

Karena itu pembinaan terhadap Bahasa Madura harus dilakukan sebagai upaya pelestarian dan pengembangan agar bahasa tersebut bisa memberikan sumbangan yang berharga bagi pengembangan budaya bangsa.

Inilah yang menjadi salah satu landasan pemikiran tokoh dan pemerhati Bahasa Madura menggelar Kongres I Bahasa Madura pada 15 hingga 19 Desember 2008 di Kabupaten Pamekasan.


Kongres diikuti 250 peserta tetap, utusan dari empat kabupaten di Madura, serta kabupaten lain di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya juga berbahasa Madura, seperti Situbondo, Bodowoso dan Kabupaten Jember.

Kesejateraan GTT di Pamekasan Masih Memprihatinkan

Oleh: Abd Aziz

Suasana pagi di kawasan Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, cukup cerah. Secerah mentari pagi yang bersinar di ufuk timur. Akitivitas warga kota juga mulai terlihat, terutama di sekitar monomen Arek Lancor yang terletak di jantung kota Kabupaten Pamekasan yang sedang mencanangkan program pembangunan Gerakan Masyarakat Islam atau "Gerbang Salam".

Indahnya suasana pagi itu seolah hanya lintasan peristiwa yang berlalu begitu saja. Sebab tidak demikian halnya yang dirasakan ribuan guru dan pegawai yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pamekasan. Wajah ceria tidak tampak di raut wajah mereka.


"Sebutan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, hanyalah predikat yang manis di dengar, tapi tidak demikian dengan kesejahteraan yang kami terima selama ini," kata Hafid, seorang guru tidak tetap di SMA Negeri 1 Pamekasan, sambil mengatur teman-temannya yang hendak berunjukrasa ke kantor DPRD Pamekasan, guna memperjuangkan kesejahteraan mereka.

Sengketa Tanah Ganggu Proses Belajar-Mengajar di Madura

Oleh: Abd Aziz

Pamekasan - Pagi itu, sinar mentari di sekitar Desa Batukarang, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, cerah, secerah wajah siswa SDN I Batukarang yang berangkat dari rumahnya menuju sekolah.
Dengan penuh semangat akan masa depan yang lebih baik, penerus generasi bangsa itu terlihat antusias menuju sekolahnya.

Tapi keceriaan para pelajar desa itu tidak berlangsung lama. Sesampainya di halaman sekolah, mereka tidak bisa berebut masuk ke ruang kelas sebagaimana biasa mereka lakukan setiap hari.
Kayu bersilang dengan paku berukuran besar menempel pada pintu masuk semua ruang kelas. Sekolah yang mereka tempati disegel oleh H Said, warga desa setempat yang memiliki tanah tempat bangunan sekolah itu berdiri.
Menurut H Said, dirinya terpaksa melakukan penyegelan, karena tanah yang ditempati lembaga pendidikan tersebut memang merupakan milik pribadinya. Ia sudah mengusulkan kepada pemerintah setempat memberikan ganti rugi, tapi tak kunjung ditanggapi.

Fenomena Mengemis di Madura

Oleh: Abd Aziz

Pamekasan - Menjelang hari raya Idulfitri, pengemis mulai berdatangan ke Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Mereka datang dari berbagai daerah dan pelosok desa di Pamekasan, bahkan tidak sedikit dari luar kota Pamekasan. Seperti Desa Jaddung, Kecamatan Pragaan, Kebupaten Sumenep.

Kedatangan mereka itu bukan hanya sendirian, tapi berkolompok. Mereka hanya mengandalkan kekompakan yang senasib dan sepenanggungan.

Seolah sudah mengerti tempat-tempat yang harus didatangi, begitu sampai di sekitar monomen Arek Lancor Pamekasan, para pengemis yang umumnya dari kaum perempuan ini langsung memisahkan diri.

Ada yang nongkrong di depan toko pakaian, supermarket, toko elektronik bahkan ada pula di depan ATM dan kantor pos.

Petani Butuh Teknologi Produksi Garam

Oleh: Abd Aziz

Pamekasan, 19/12 (ANTARA) - Musim kemarau basah yang terjadi pada 2010 ini, menyebabkan produksi garam di Indonesia, termasuk di Madura, Jawa Timur, gagal.

Akibatnya, produksi garam di Indonesia, khusus di Madura yang selama ini dikenal sebagai Pulau Garam, juga turun secara drastis, bahkan menurut perkiraan, produksi garam tahun ini hanya sekitar 5 persen saja.

Presidium Asosiasi Petani Garam Bahan Baku (Aspegab) Madura, Yoyok R Effendi mengatakan, penurunan produksi itu terjadi karena produksi garam lokal Madura berkurang akibat sering turun hujan.

Vihara Avalokitesvara Simbol Kerukunan Umat Beragama

Vihara Avalokitesvara Simbol Kerukunan Umat Beragama
Oleh: Abd Aziz
Pamekasan (ANTARA News) - "Tidak ada gunanya perbedaan agama dipermasalahkan, karena agama merupakan keyakinan tiap-tiap pribadi, dalam menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhannya,".

Kalimat inilah yang disampaikan Ketua Yayasan Vihara Avalokitesvara, Dusun Candi, Desa Polagan, Kecamatan Galis, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Kosala Mahinda kepada ANTARA saat ditanya tentang perlunya menghormati keyakinan masing-masing individu dalam beragama.


Keyakinan bahwa agama merupakan sesuatu yang sangat individu dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhan ini, ternyata tidak hanya dalam tataran konsep hasil pemikiran, namun termanifestasi dalam kehidupan dunia nyata. Seperti halnya di Vihara Avalokitesvara ini.

Vihara Avalokitesvara, terletak sekitar 17 kilometer dari Kota Pamekasan, dibangun pada abad 17 atau sekitar tahun 1700 sebelum Masehi.

Menurut Kosala Mahinda, Vihara yang terletak di Dusun Candi, Desa Polagan, Kecamatan Galis di atas areal seluas 3 hektare ini dibangun sebelum Kerajaan Jambringin yang terletak di wilayah Kecamatan Proppo, Pamekasan, berdiri.

Awalnya hanya tiga unit bangunan, namun lama kelamaan menjadi 15 unit, yang meliputi berbagai gedung. Seperti gedung bangunan untuk tempat ibadah, tempat peristirahatan hingga ruang pentas kesenian.

Sepintas tempat ibadah umat Budha di Dusun Candi terkesan biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa, sama seperti tempat-tempat ibadah umat beragama lainnya yang ada di Pamekasan.

Namun, dari lokasi yang biasa-biasa saja inilah, simbol dan benih-benih kerukunan umat beragama tertanam. Di lokasi Vihara ini juga terdapat tempat ibadah umat beragama lain, seperti tempat umat beribadah untuk umat Hindu berupa Pura dan tempat ibadah untuk umat Islam, berupa mushalla.


Asal mula

Menurut Ketua Yayasan Vihara Avalokitesvara, Kosala Mahinda, dari dua tempat ibadah yang ada di lokasi Vihara itu, tempat ibadah umat Islam berupa mushalla yang ada dibangun lebih dahulu dibanding tempat ibadah untuk umat Hindu.

"Soalnya tradisi rumah adat di Madura dulu itu kan setiap rumah, pasti ada tempat di halaman rumahnya yang bernama `langgar`," katanya.

Langgar, kata Kosala, awalnya merupakan tempat para keluarga beristirahat di siang hari seusai kerja di ladang atau tempat menerima tamu laki-laki. Biasanya terbuat dari kayu, dan bangunan berbentuk seperti rumah panggung, namun berbentuk bale-bale.

Oleh umat Islam di Madura, langgar biasanya dijadikan tempat ibadah, seperti menunaikan shalat lima waktu, atau melaksanakan shalat Id pada hari raya, baik pada Hari Raya Idul Fitri, maupun pada para Hari Raya Idul Adha.

"Jadi meskipun kami beragama Budha, namun keluarga kami dulunya juga memiliki langgar itu," katanya.

Seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran budaya, serta tingkat kemampuan ekonomi masyarakat Madura yang kian membaik, langgar akhirnya menjadi kurang populer.

Mereka yang memiliki uang cukup mengubah `langgar` dari yang awalnya hanya terbuat dari kayu menjadi gedung sehingga disebut dengan mushalla. Demikian juga halnya dengan `langgar` yang ada di lingkungan Vihara Avalokisvara tersebut.

Dibanding dengan tempat ibadah umat Budha, mushalla yang ada ada di lingkungan Vihara Avalokisvara ini memang tidak terlalu besar. Ukurannya hanya 4x4 meter.

Namun sebagaimana Vihara, perlengkapan ibadah di mushalla ini juga tersedia. Seperti tempat berwudu, sajadah dan tasbih untuk mereka yang ingin berdzikir seusai melaksanakan shalat.

Jarak antara tempat ibadah umat Islam (mushalla) dengan tempat ibadah umat Budha (Vihara) hanya sekitar 10 meter yang terbatas oleh dinding. Jarak terdekat dari Vihara, adalah tempat ibadah umah Hindu. Ukurannya lebih kecil dari mushalla, yakni hanya 3x3 meter.

Di Pamekasan, sebenarnya jumlah penganut Hindu ini tidak terlalu banyak sebagaimana Islam dan Kristen, bahkan termasuk paling sedikit dibanding penganut agama lain.

Kantor Kementerian Agama setempat mencatat, penganut Hindu di Pamekasan hanya 18 orang, sedangkan penganut Budha mencapai sekitar 90 orang dari total jumlah penganut agama sebanyak 726.908 orang.

"Kebanyakan mereka merupakan pendatang. Orang Bali yang bertugas di Pamekasan ini," kata Kosala Mahinda menjelaskan.

Pembangunan Pura sendiri, kata Kosala, sebenarnya atas prakarsa Kapolwil Madura yang berasal dari Bali dan menganut Agama Hindu. "Jadi dia itu bertugas di Pamekasan menjadi Kapolwil dan menganut agama Hindu. Dia itu yang menyarankan kami membangun Pura di sini," katanya.


Simbol kerukunan

Kasi Seni Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisi, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan (Disporabud) Pamekasan, Halifaturrahman menyatakan, keberadaan tempat ibadah umat agama yang berbeda dalam satu lingkungan, sebagai di Vihara Avalokitesvara ini, sebenarnya merupakan simbol nilai-nilai kerukunan umat beragama di Pamekasan.

"Bangunan tempat ibadah di Vihara itu bukan musium, namun fakta yang terjadi di Pamekasan ini. Artinya kerukunan umat beragama bukan hanya sekedar wacana, namun sudah termanifestasi dalam kehidupan nyata sehari-hari," katanya.

Dari sebanyak 15 orang pekerja di Yayasan Vihara Avalokitesvara yang semuanya beragama Islam, tak satupun diantara mereka yang mengaku `risih` tinggal di lingkungan Vihara, meski dengan keyakinan yang berbeda. Seperti yang diakui Samud.

Pria berumur 40 tahun asal Desa Sokalelah, Kecamatan Kadur yang sudah bekerja sekitar 10 tahun lebih di Vihara sebagai tukang kebun ini mengaku, dirinya merasa nyaman dengan kehidupan disana. Bahkan ia mengaku bebas beribadah sesuai dengan keyakinan yang ia anut.

"Saya merasa hidup nyaman disini. Saya bebas untuk beribadah sesuai dengan keyakinan saya, walaupun semua keluarga majikan saya merupakan tokoh agama Budha disini," katanya.


Rekor Muri

Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) mencatat, Vihara Avalokistesvara sebagai kelenteng terunik, karena di dalamnya terdapat bangunan Pura dan Mushalla, dua tempat ibadah umat beragama yang berbeda yang penganutnya hidup rukun dan berdampingan.

Penghargaan diserahkan oleh Senior Manager Muri, Paulus Pangka, bersamaan dengan dua penghargaan Muri lainnya, yakni pementasan wayang kulit 10 negara dan pementasan tari Liang-Liong yang penarinya ditampilkan oleh ibu-ibu berumur di atas 60 tahun.

"Kita patut acungi jempol, bahwa kerukunan umat beragama masih terpelihari di negeri ini di tengah persoalan-persoalan keagamaan seperti terorisme dan pertengkaran antar umat beragama yang sering terjadi di berbagai wilayah Tanah Air," kata Paulus Pangka ketika itu.

Bahkan Paulus sempat menyarankan, agar bukan hanya Mushalla dan Pura nantinya yang dibangun di Vihara itu, namun juga Gereja, sehingga diharapkan dari Pulau Garam Madura inilah semangat kerukunan umat beragama menyebar ke seluruh penjuru Tanah Air di negeri ini.

Bekas Kraton Bangkalan Jadi Milik Pribadi Warga

Bekas Kraton Bangkalan Jadi Milik Pribadi Warga
Oleh: Abd Aziz

Bangkalan, 27/12 - Bekas Kraton Bangkalan, di Kampung Sak-Sak Tengah, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur, diklaim sebagai milik pribadi warga bernama Hansyen Woing.

Hansyen mengklaim sebagai pemilik sah bangunan kuno yang dulunya bekas Kraton Bangkalan itu berdasarkan bukti sertifikat yang ia kantongi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

"Bangunan itu sudah menjadi milik pribadi saya, dan saya telah mengantongi sertifikatnya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan yang dikeluarkan 2010 ini," kata Hansyen.



Pernyataan itu disampaikan Hasyim kepada sejumlah warga di Kelurahan Kraton yang sempat memprotes kepemilikan klaim kepemilikan bekas Karton Bangkalan tersebut.

Menurut dia, bekas Kraton Bangkalan di areal seluas 1 hektare lebih itu, merupakan warisan dari orang tuanya dan sudah diukur sejak 1925 lalu. Namun sertifikatnya baru rampung sekarang ini, ujarnya.

Dulu, bangunan itu ditempati sebagai asrama pejabat di Kabupaten Bangkalan. Namun karena ayahnya kasihan pada orang yang tidak punya rumah, akhirnya rumah itu disuruh tempatinya secara cuma-cuma.

Bangunan yang terletak di Kampung Sak-Sak itu memang terlihat sangat kuno dan tidak pernah direnovasi, serta terlihat kumuh karena kurang terurus. Akibatnya, kondisi bangunan sangat memprihatinkan.

Awal Desember 2010, beredar khabar warga keturunan China mengklaim sebagai pemilik bekas Kraton Bangkalan itu, berencana akan menjual bangunan dengan alasan khawatir ambruk karena tidak terawat.

Bahkan, warga yang tinggal di bangunan itu, diminta segera mengosongkan rumah tersebut.

Khabar yang berkembang di masyarakat sekitar, tiang yang terbuat dari tembaga dalam bangunan ditawar senilai Rp90 juta. Jumlah tiang yang terbuat dari tembaga empat unit.

Tidak hanya itu, ada empat tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati konon telah ditawar dengan harga sangat menggiurkan, yakni Rp135 juta lebih.


Ditentang warga
Rencana Hansyen Woing menjual bangunan kuno yang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu ditentang sejumlah warga Kampung Sak-Sak Tengah, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, termasuk Lurah Kraton, Evi Aisya Andriyani.

Sebab menurut warga dan Lurah Kraton, bekas Kraton Bangkalan yang diklaim milik pribadi Hansyen Woing, merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan.

Bahkan warga meminta sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan ditinjau ulang.

Evi Aisya Andriyani menyatakan, pihaknya tidak menemukan data di kantor kelurahan, jika bekas Kraton Bangkalan itu merupakan milik perorangan, apalagi di dalam bangunannya banyak terdapat benda-benda kuno yang merupakan peninggalan Kraton Bangkalan.

"Di persil juga ngak ada, jika bangunan itu milik perseorangan. Berarti milik negara dan tidak boleh dijual. Namun, harus dilestarikan," kata Evi menegaskan.

Dia mengatakan, pihaknya akan secepatnya menginformasikan penjualan situs bangunan Kraton Bangkalan ini ke Pemkab melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Apalagi, Hansye Woing (Hansen) yang selama ini disebut-sebut sebagai pemilik hanyalah memiliki hak guna saja, bukan pemilik sah.


Laporkan BPN
Aksi protes warga dan Lurah Kraton atas klaim kepemilikan bekas Kraton Bangkalan itu juga datang dari Lurah Kraton, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan. Evi Aisya Andriyani juga mengancam akan melaporkan BPN dalam kasus penerbitan sertifikat bekas Kraton Bangkalan ke Polda Jatim.

"Kami akan laporkan kasus ini kepada Polda Jatim dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), karena dalam penerbitan sertifikat yang diatasnya merupakan bekas Kraton Bangkalan itu mencurigakan," kata Evi.

Evi menyatakan, dalam penerbitan sertifikat hak milik nomor 1834 seluas 10.650 meter persegi atas nama Hansyem Woing oleh BPN Bangkalan menyalahi prosedur karena beberapa syarat pemberian hak milik tidak terpenuhi.

"Syarat itu antara lain surat keterangan tanah dari Kepala Desa atau Lurah. Dalam hal ini, Lurah Kraton tidak pernah diminta keterangan apapun. Begitu juga dalam pengukuran tanah yang dimohon tanpa pemberitahuan Pada lurah atau RT/RW setempat," ungkapnya.

Di samping itu, sambung Evi, lurah tidak pernah menerima pengumuman tentang pendaftaran tanah yang dimohon oleh Hansyen Woing. Kemudian lurah tidak merasa ikut sebagai anggota panitia oleh pihak BPN.

"BPN juga tidak pernah memperhatikan atau tidak mengindahkan surat bupati tentang perubahan status tanah negara dan percaton desa, dengan tidak melakukan koordinasi terlebih dulu dengan Pemkab Bangkalan," ucapnya.

Bahkan ia menilai, BPN Bangkalan dalam melakukan tindakan keputusan tata usaha negara di bidang pertanahan pada sertifikat atas nama Hansyen, tidak hati-hati. Tidak memperhatikan asas umum pemerintah yang baik, antara lain kecermatan, ketelitian, asas keterbukaan, dan asas persamaan.

"Dengan ditemukan cacat administrasi pada penerbitan sertifikat itu, maka segera dilakukan pembatalan pada sertifikat tersebut. Jika tidak selama batas waktu tertentu, maka permasalahan ini kami selesaikan melalui badan peradilan," ucapnya.

Di samping itu, kata Evi, agar kasus tersebut tidak terulang lagi serta selaras dengan pelaksanaan otonomi daerah. Selanjutnya menciptakan tertib administrasi bidang pertanahan.

Namun BPN Kabupaten Bangkalan, membantah jika proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama Hansyen Woing, tidak prosedural.

Dalam keterangan pers kepada kepada sejumlah wartawan di Bangkalan Pelaksana Tugas (Plt) BPN Bangkalan Aris menyatakan, penerbitan sertifikat tanah tersebut sudah prosedural, tidak seperti yang disampaikan sebagian warga dan Lurah Kraton.

"Dalam pembuatan sertifikat atas kepemilikan bekas Kraton Bangkalan oleh Hansye Wongi itu, sudah sesuai dengan prosedur, tidak ada yang menyimpang," katanya menjelaskan.

Ia mengemukakan, pihaknya sudah melibatkan beberapa pihak dalam proses pembuatan sertifikat yang diatasnya ada bangunan kuno yang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu, termasuk koordinasi dengan Lurah Kraton, Kecamatan Kota, sebagai pejabat yang berwenang di kawasan tersebut.

"Kami sudah libatkan Lurah dalam proses pembuatan sertifikat. Namun, bukan lurah yang sekarang (Evi Aisya Andriyani), melainkan yang sebelumnya," ungkap mantan kepala BPN Sampang ini tanpa menyebutkan nama lurah yang menjabat saat itu.


Perhatian dewan
Klaim kepemilikan bekas Kraton Bangkalan oleh warga bernama Hansyen Woing (Hansen) tidak hanya menjadi perhatian warga dan Lurah Kraton, tapi juga kalangan anggota dewan.

DPRD Bangkalan, menyatakan akan memanggil Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) untuk mengklarifikasi bangunan kuno, bekas kraton yang kini diklaim sebagai milik pribadi warga, termasuk pihak BPN.

"Kami akan memanggil Disporabudpar Bangkalan untuk mencari tahu permasalahan terkait bangunan kuno yang merupakan bekas kraton Bangkalan tersebut yang kini diklaim sebagai milik pribadi warga," kata Ketua Komisi D DPRD Bangkalan, Mukaffi Cholil.

Menurut Mukaffi, di samping mencari tahu seputar informasi bangunan yang diduga sebagai bekas Kraton Bangkalan itu, pihaknya juga ingin meluruskan sebuah informasi yang beredar luas di masyarakat.

"Nanti, kalau sudah dipanggil, akan diketahui asal usul dari bangunan kuno yang terletak di kampung Sak-sak, Kelurahan Kraton, termasuk status dari bangunan itu sendiri apakah cagar budaya atau tidak," ucapnya.

Jika benar bangunan kuno adalah kraton dan milik negara, pemerintah setempat harus melakukan penyelamatan. Sebab, hal tersebut menyangkut aset yang dimiliki negara.

"Permasalahan ini harus diluruskan karena menyangkut aset negara. Merujuk pada pernyataan Lurah Kraton yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan sertifikat, itu menyalahi aturan yang ada. Apalagi status tanah HGB dan sudah mati masa berlaku," katanya.


Memang bekas Kratos
Mayoritas warga di Kampung Sak-Sak Tengah, Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, menyatakan, bekas bangunan kuno yang diklaim milik warga bernama Hansyen Woing tersebut memang dulunya merupakan bekas Kraton Bangkalan.

Termasuk pengakuan bibinya Hansen sendiri Lie Pik Nio dalam sebuah pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan Lurah Kraton, Bangkalan.

"Bangunan yang diklaim milik ponakan saya itu, memang merupakan bangunan bekas kraton Bangkalan," katanya menegaskan.

Ia menuturkan, dulunya bangunan kuno yang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu memang tempat punggawa Kraton.

Pertama kata "Pikri" sapaan akrab Lie Pik Nio, bangunan kuno tersebut milik Adipati Ariocakraningrat. Kemudian bangunan tersebut jatuh pada "Loa Tikyu" yang tidak lain merupakan kakek dari sang suami, Ong Gwan King.

"Namun, beberapa tahun ini ayah Hansyen sakit, kemudian saya disuruh tanda tangan lembaran-lembaran kosong bersama adik ipar, Ganol. Saya tidak tahu maksudnya, ternyata bangunan kraton itu sudah disertifikat atas nama Hansyen. Setelah tahu, saya tidak mengurus masalah ini lagi," ucapnya.

Menurut Pikri, pihaknya berani mengatakan kalau bangunan tersebut adalah kraton karena pernah menjual kaca yang berlambangkan Cakraningrat dan bertuliskan Adi Cakraningrat. Hal itu dilakukan karena kaca peninggalan kraton Bangkalan telah rusak.

"Saya minta sama mertuaku untuk menjual kaca yang ada dalam bangunan karena telah rusak. Sebenarnya di situ ada dua kaca, namun yang kondisinya masih bagus juga telah dijual oleh keluarga saya," paparnya.

Pikri menambahkan, di bangunan kuno juga terdapat sebuah kursi peninggalan dari kraton. Namun, kursi tersebut telah dijual oleh ayah Hansyen.

Kini, benda-benda peninggalan kraton Bangkalan yang ada dalam bangunan tersebut telah habis. Hanya tinggal bangunan kraton sendiri, itu pun kondisinya sudah rusak.

Sejumlah warga yang pernah menghuni bangunan kuno tersebut menyatakan, itu bekas Kraton berdasarkan ornamen yang ada di dalam bangunan tersebut.

Bahkan, di setiap bagian atas daun pintu terdapat lambang Cakraningrat seperti yang disampaikan Ipda Imron, salah seorang personel Polres Bangkalan yang juga pernah menghuni bangunan kuno tersebut.

"Dulu di sana banyak lukisan dan gambar-gambar kuno yang merupakan peninggalan zaman kerajaan. Tapi karena catnya diganti, maka semuanya habis," kata Imron menjelaskan.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Bangkalan, Saad Ashari.

"Tapi kalau saat ini bangunan kuno yang dulunya memang merupakan bekas Kraton Bangkalan itu sudah menjadi milik pribadi warga berdasarkan bukti sertifikat, kami tidak bisa berbuat banyak lagi," katanya.

Gadis Pulau Itu Dipulangkan Paksa Setelah Sakit

Oleh: Abd Aziz

Hidup serba berkecukupan merupakan dambaan hidup semua orang, sebab kemiskinan yang terus mendera pada akhirnya membuka peluang bagi seseorang untuk melakukan perbuatan yang menyimpang, bahkan menjadi 'kufur'.

"Kadza al-fakru an-yakuna kufron (kemiskinan bisa menyebabkan kekafiran)". Demikian salah satu ajaran dalam agama yang kerap disampaikan para ulama saat membahas hal-hal yang berkaitan dengan kemiskinan.

Prinsip ingin hidup berkecukupan dan tidak hanya bergantung kepada kedua orangtua dan bahkan ingin membantu keluarga hudup lebih baik, mendorong, Mariana, gadis berusia 18 tahun warga asal Dusun Mandar, Desa Sapeken, Kecamatan Pulau Sapeken Kabupaten Sumenep, Madura, bekerja ke Jakarta menjadi pembantu rumah tangga.

Perlukah Gedung Baru Untuk DPRD Pamekasan?

Perlukah Gedung Baru Untuk DPRD Pamekasan?
Oleh: Abd Aziz

"Saya tidak setuju dengan rencana Pemkab dan sebagian anggota DPRD Pamekasan yang ingin membangun kantor dewan yang baru. Masyarakat masih banyak menderita, pengangguran masih menumpuk dan kemiskinan masih mendera masyarakat kita."

Pernyataan itu disampaikan anggota dewan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menanggapi usulan sebagian pimpinan DPRD dan Pemkab Pamekasan yang ingin membangun gedung baru, karena kantor dewan yang saat ini ditempati dinilai tidak layak dan lokasinya tidak strategis, karena berdempetan dengan kantor Pemkab.


Iskandar menilai gedung dewan yang ditempati saat ini masih sangat layak. Keinginan membangun gedung DPRD baru, bukan merupakan keinginan mayoritas anggota dewan, namun hanya segelintir orang saja.

"Secara pribadi atau secara kelembagaan kami tidak setuju. Lebih baik dana untuk pembangunan gedung dewan itu disalurkan bagi masyarakat miskin di Pamekasan," ucapnya menegaskan.

Menurut dia, dana sebesar Rp25 miliar untuk rencana pembangunan gedung DPRD, sebaiknya dialihkan untuk membangun sarana prasarana, peningkatan produktivitas pertanian, agroindustri, dan UKM. Juga untuk peningkatan akses dan kesempatan bagi pencari kerja produktif, baik di luar atau dalam negeri.

"Misalnya ke Batam, Hong Kong, Asia Pasifik, yang tentunya bagi mereka yang memiliki kompetensi sesuai dengan pendidikan kejuruan yang ada," paparnya.

Selain itu, anggaran Rp25 miliar juga bisa dialokasikan untuk subsidi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Kabupaten Pamekasan memang masih menghadapi banyak persoalan sosial, seperti kemiskinan, kesehatan dan bidang pendidikan.

Mantan aktivis Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jatim itu memaparkan, jumlah penganggur atau pencari kerja di Kabupaten Pamekasan pada 2010 ini bertambah 2.000 orang. Itu artinya memperbesar angka pengangguran di daerah dari tahun 2009 lalu yang hanya 16.000 orang menjadi 18.000 orang.

Yang lebih memprihatinkan, mayoritas penganggur adalah berusia produktif dan orang terdidik, bahkan banyak diantaranya yang bergelar sarjana.

Sementara perusahaan yang ada di Pamekasan berdaya serap rendah, dengan upah dibawah standar UMK, sehingga masyarakat lebih banyak berburu menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Pendududk miskin di Pamekasan, sambung Iskandar, tercatat sebanyak 234.019 jiwa dari total 851.690 penduduk, atau sekitar 35,76 persen.

Angka itu masih jauh di atas angka kemiskinan rata-rata Provinsi Jawa Timur yang hanya 16,68 persen.

Sementara di bidang kesehatan, di Pamekasan masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan layanan kesehatan secara layak.

Di Kabupaten Pamekasan dari bulan Januari hingga kini tercatat 10 penderita gizi buruk, jumlah yang tergolong banyak, bahkan satu penderita di antaranya balita asal Kecamatan Proppo meninggal dunia.

Di bidang pendidikan, sampai saat ini masih ada lembaga pendidikan negeri di Pamekasan yang belum memiliki gedung tersendiri, yakni SMP Negeri 4 Pamekasan. Padahal sekolah itu telah berdiri sejak 25 tahun lalu.

Belum lagi persoalan sengketa lahan pendidikan yang perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah.

"Haruskah kita menutup mata dengan kondisi seperti ini, dengan membangun gedung dewan yang baru yang biayanya mencapai Rp25 miliar. Kenapa tidak diprioritaskan pada penanganan persoalan sosial dulu," tegas Iskandar.

Rencana pembangunan kantor baru DPRD Pamekasan, juga menuai protes dari aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) wilayah tersebut.

"Seharusnya dewan mendahulukan kepentingan rakyat di Pamekasan seperti, bantuan untuk lembaga pendidikan yang membutuhkan perbaikan," kata Ketua Aliansi LSM Pamekasan Heru Budi Prayitno.

Heru mengatakan, kantor dewan yang merupakan tempat berkumpulnya para wakil rakyat memang harus bagus, dan representatif. Namun karena masih banyak kebutuhan lain yang perlu didahulukan, maka ia menyarankan sebaiknya pembangunan gedung dewan ditangguhkan.

"Gedung dewan yang ada saat ini, saya kira masih kokoh, tidak seperti kondisi pendidikan yang memprihatinkan, bahkan ada sekolah yang tidak memiliki gedung," katanya menambahkan.

Seharusnya, sambung dia, yang diperhatikan lebih dahulu adalah persoalan sosial yang terjadi di masyarakat.

"Itu yang semestinya didahulukan, jangan berebut membangun kantor dewan," katanya.

Apalagi, sambung Heru, keinginan membangun gedung DPRD yang baru tersebut hanya atas usulan sebagian kecil pimpinan dewan, bukan merupakan kesepakatan mayoritas.

Sebelumnya, wakil Ketua DPRD Pamekasan Muhdlar Abdullah menyatakan, pembangunan gedung baru tersebut dilakukan karena gedung yang ditempati saat ini sangat sempit dan lokasinya berdampingan dengan Kantor Pemkab.

Kepada wartawan di Pamekasan, politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini menyatakan, usulan membangun gedung baru tersebut telah disetujui Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dan rencananya akan dimulai pada 2011 secara bertahap.

"Sebab kalau dana dari APBD kami tidak mampu. Jadi pembangunannya secara bertahap saja," ujar Muhdlar Abdullah.

Rencananya, gedung DPRD baru yang akan dibangun pada 2011 itu di areal seluas 1 hektare di Desa Panempan, sekitar 1 kilometer dari Kota Pamekasan.

"Jika gedung baru DPRD Pamekasan ini dipaksakan dibangun dengan kondisi masyarakat yang sedang karut-marut seperti ini, maka itu sama halnya memperlihatkan kemewahan di atas penderitaan warga," kata Heru Budi Prayitno.

SMA I Pamekasan Raih Tiga Juara Dunia

Oleh: Abd Aziz

Pamekasan, 22/12 (ANTARA) - Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Pamekasan, Madura, Jawa Timur, mampu mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat dunia, dengan tiga juara yang telah diraih selama ini.

Juara pertama diraih oleh siswa bernama Andy Octavian Latief dalam ajang Olimpiade Fisika Internasional ke-37 di Singapura 2006. Juara kedua oleh Mohammad Shohebul Maromi dalam lomba fisika internasionaldi Kroasia yang digelar pada 15 hingga 17 Juli 2010


Terakhir oleh Alyssa Diva Mustika dalam ajang "The Fourth International Young Mathematics" di India yang berlangsung 2-5 Desember 2010.

Noda Hitam di Jubah Putih Gerbang Salam

Noda Hitam di Jubah Putih Gerbang Salam
Oleh: Abdul Aziz

Siang itu, suasana di Kota Pamekasan, Madura, Jawa Timur, nampak berbeda dari hari-hari biasanya. Arus lalu lintas terpantau sangat ramai, dan di sepanjang ruas jalan raya baik dipenuhi konvoi kendaraan bermotor jenis roda dua.

Mereka itu adalah para pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dan yang sederajat yang sedang merayakan kelulusan ujian nasional.

Ekspresi kegembiraan nampak di wajah mereka. Corat-coret seragam sekolah, serta saling membubuhkan tanda tangan di seragam sekolah yang mereka gunakan merupakan salah bentuk luapan kegembiraan, para siswa yang telah mengikuti pelaksanaan ujian nasional ini.


Konvoi kelulusan ini tidak hanya dilakukan oleh pelajar putri, namun juga para pelajar putri. Diantara mereka bahkan ada yang terlibat berboncengan dengan berdiri, sambil berjoget. Sebagian ada yang melepas jilbabnya bahkan ada yang sampai telanjang dada.

Peserta konvoi lain di lokasi berbeda tidak kalah serunya, karena mereka menggunting rok segaram sekolah teman-teman pelajar putri secara beramai-ramai.

"Hore.....selamat tinggal masa SMA,,! teriak salah seorang siswa dengan suara nyaring sambil berjingkrak-jingkrak kegirangan.

Dari ratusan peserta konvoi pelajar yang sedang merayakan kelulusan ujian nasional ini, satu diantara sempat menjadi perhatian serius kalangan wartawan yang sedang mengabadikan gambar perayaan kelulusan pelajar SMA ketika itu, yakni adanya sepeda motor berplat merah yang digunakan dalam konvoi kelulusan siswa.

Konvoi keluluhan siswa SMA dan yang sederajat di Kabupaten Pamekasan ini tidak hanya di jalur lalu lintas di dalam kota, tetapi juga di hampir semua jalur lalu lintas di wilayah itu.

Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa sebagian para pelajar dari berbagai lembaga pendidikan ini juga ada yang merayakan kelulusan dengan cara berciuman bersama di sebuah lokasi hutan mangrove di tepi pantai di Pamekasan.


Sayangkan konvoi
Aksi konvoi yang dilakukan siswa Pamekasan dalam merayakan kelulusan siswa ini dinilai sangat berlebihan.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Khairul Kalam menyatakan, tidak seharusnya itu terjadi di Pamekasan, karena kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang telah menerapkan syariat Islam melaui gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam).

"Rasanya sangat tidak pantas jika aksi sobek rok dan aksi telanjang dada masih terjadi. Pamekasan ini kan kota Gerbang Salam," kata Khairul Kalam.

Tidak hanya Wakil Ketua, aksi konvoi kelulusan yang dinilai berlebihan dan melampai batas etika moral agama itu juga menjadi perhatian serius komisi D DPRD Pamekasan yang membidangi pendidikan dan kesejahteraan rakyat.

"Kami sangat prihatin dan akan mengagendakan hal ini dalam waktu dekat dengan memanggil pihak Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset," kata Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Makmun.

Makmun menyatakan, adanya siswa yang melakukan konvoi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor pelat merah (motor dinas) untuk kepentingan hura-hura seperti konvoi, merupakan salah satu bentuk pelanggaran.

"Kami sangat menyesalkan kenapa orang tuanya membiarkan kendaraan dinasnya digunakan untuk berkonvoi," katanya.

Padahal, sambung dia, jauh sebelum pengumuman UN, Pemkab Pamekasan telah menyampaikan imbauan kepada para orang tua melalui instansi terkait agar memperhatikan putra-putrinya dalam merayakan kelulusan.

Politisi dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Pamekasan ini juga menyayangkan sikap Dinas Pendidikan (Disdik) dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan yang tidak mematuhi kesepakatan bersama dengan dewan.

Padahal menurut Makmun antara Disdik dan Kemenag Pamekasan telah bersepakat akan menyampaikan pengumuman kelulusan melalui surat kepala orang tuanya masing-masing.

"Ketika itu disepakati agar pengumuman kelulusan disampaikan langsung dengan memanggil orang tuanya bersama siswa yang bersangkutan ke sekolah," katanya.

Sehingga, sambung dia, dengan cara seperti itu, maka siswa SMA dan sederajat dalam merayakan kelulusan akan terpantau.

"Saya yakin kalau penyampaian pengumuman kepada kedua belah pihak ini (orang tua dan siswa) tidak akan terjadi konvoi dan aksi corat-coret baju yang menurut etika agama ini berlebihan," kata Makmun menjelaskan.

Selain melanggar nilai moral agama, kata dia, aksi konvoi kelulusan yang berlebihan di Kabupaten Pamekasan tersebut, juga telah mencoreng nama baik Pamekasan sebagai kota pendidikan.


Kearifan Lokal
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Pamekasan, Basyair menyatakan, konvoi kelulusan siswa yang diwarnai dengan aksi gunting rok, dan telanjang dada menuai protes dari berbagai kalangan karena melanggar "kearifan lokal" yang dianut masyarakat di daerah tersebut.

"Aksi siswa ini menjadi sorotan karena Pamekasan sendiri merupakan kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Islam (Gerbang Salam)," kata Basyair.

Ia menjelaskan, sebenarnya cara berpakaian dengan membuka jilbab hingga terlibat di sebagian leher dan dadanya itu tidak seberapa dibanding dengan cara berpakaian siswa dan masyarakat di daerah lain semisal di Surabaya.

"Di sana kan sudah biasa berpakaian hanya dengan kaos singlet saja. Itu tidak diprotes, karena disana alamnya berbeda. Nah di Pamekasan menjadi gaduh karena kota Gerbang Salam. Jadi yang dilakukan siswi itu melanggar kearifan lokal yang ada disini," katanya menjelaskan.

Kendatipun demikian sambung Basyair, kedepan, kejadian aksi melebihi batas, semisal konvoi, aksi corat-coret baju dan membuka jilbab, hendaknya bisa diantisipasi dan menjadi perhatian semua pihak. Baik, kata dia oleh pihak sekolah, ataupun para orang tua siswa.

Basyair yang juga Kepala rintisan sekolah bertaraf internasional SMA Negeri I Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, khusus di lembaganya ia telah melakukan upaya antisipatif dengan cara memberikan pengumuman langsung kepada orang tua siswa melalui surat.

"Saat memberikan pengumuman itu kami meminta kepada orang tua siswa ini agar menjaga putra-putrinya untuk tidak konvoi dan melakukan perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral agama dan hukum," kata Basyair.

Hasilnya, sambung dia, cara seperti itu memang sangat efektif, apalagi jauh hari sebelum pengumuman para guru di lembaga menyampaikan kepada siswa, akan menakan ijazah mereka jika ketahuan seragam sekolahnya dicorat-coret.


Bupati Minta maaf
Aksi konvoi sobek rok dan telanjang yang dilakukan pelajar SMA saat pengumuman kelulusan ujian nasional ini menjadi noda berbekas bagi pimpinan daerah di wilayah itu. Bahkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman empat hari setelah kejadian, meminta maaf kepada masyarakat Pamekasan terkait adanya aksi konvoi tersebut.

"Saya atas nama pribadi dan juga pemerintah kabupaten minta maaf kepada masyarakat dan saya terus terang sangat kecewa dengan adanya konvoi kelulusan yang sudah diluar batas kewajaran itu," kata Bupati Kholilurrahman, dalam jumpa pers di pendopo pemkab setempat.

Menurut bupati, aksi konvoi yang dilakukan siswa SMA saat pelaksanaan pelulusan ujian nasional tanggal 16 Mei lalu sudah melebihi batas kewajaran. Apalagi sampai membuka jilbab, telanjang dada dan menyobek rok seragam sekolah yang digunakan.

Kondisi semacan itu, kata dia, sangat bertentangan dengan ikon Pamekasan sebagai kabupaten yang mencanangkan program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam). "Saya terus terang sangat kecewa," katanya.

Oleh sebab itu, sambung bupati, pihaknya meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan agar memerintah para kepala sekolah di wilayah itu untuk melacak identitas oknum siswi yang telah melakukan perbuatan melebihi batas tersebut.

Bupati, ketika itu meminta, agar yang bersangkutan meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat. "Jika tidak, maka saya minta ijazahnya ditahan," katanya.

Selain meminta maaf, bupati juga menyampaikan apresiasi kepada kalangan legislatif yang juga ikut berperan aktif memanggil Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Pamekasan terkait persoalan tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Djuhaini merupakan salah satu anggota dewan yang sempat menyaksikan secara langsung konvoi kelulusan siswa SMA dan yang sederajat di Kabupaten Pamekasan tersebut.

Bahkan anggota dewan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini sempat memontret aksi telanjang dada itu yang menurutnya melebihi batas kewajaran moral agama.

Menurut Djuhaini, aksi telanjang dada yang dilakukan siswa tersebut bukan berarti bugil akan tetapi hanya terlihat kaos dalam si siswi tersebut dan membuka jilbabnya.

"Tapi kalau ukuran disini sebagai kota yang menerapkan syariat Islam, itu sudah melebihi batas," ucap Juhaini.

Tidak hanya itu saja, yang juga membuat masyarakat marah, karena selain membuka jilbab dan sebagian kancing baju seragam, mereka juga bermesraan diatas motor, layaknya sudah menjadi suami-istri yang menurut ukuran agama tersebut merupakan bentuk pelanggaran.

Sulaisi Abduurazak dari Central of Religion and Political Studies menilai, sebenarnya sorotan tajam tentang aksi konvoi kelulusan siswa SMA di Pamekasan tersebut merupakan konsekwensi logis dari pencanangan gerakan yang dilakukan pemkab di wilayah itu sebagai kota Gerbang Salam.

"Kalau Pamekasan tidak mendeklarasikan diri sebagai kabupaten yang menerapkan syariat Islam, saya kira sorotan berbagai kalangan tidak akan separah itu," katanya menjelaskan.

Mantan Ketua Umum HMI Cabang Pamekasan ini lebih lanjut menyatakan, kabupaten Pamekasan ibarat kain putih yang apabila terkena noda sedikit saja akan mudah terlihat oleh masyarakat.

"Perumpamaannya dalam kasus konvoi kelulusan siswa kemarin itu adalah ibarat noda hitam di jubah putih Pamekasan yang kini tengah menerapkan gerakan pembangunan masyarakat Islami (Gerbang Salam)," kata Sulaisi menjelaskan.

Rumitnya Penyelesaian Sengketa Lahan SDN Tebul Pamekasan

Oleh: Abd. Aziz

Pamekasan - Pagi itu, para siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) II Desa Tebul Timur, Kecamatan Pegantenan, Pamekasan Madura, Jawa Timur, tak bisa lagi belajar di ruang kelas, sebagaimana biasanya.

Mereka hanya terlihat bergerombol, sambil sesekali berbincang dengan sesama teman-temannya di luar halaman sekolah. Para siswa dari kelas I hingga kelas VI ini sudah tidak bisa masuk ruang kelas, setelah pemilik lahan, Zakki, melakukan penyegelan di sekolah, tempat mereka menuntut ilmu.



Para siswa ini tidak mengerti persoalan yang sebenarnya terjadi, hingga seorang warga bisa melakukan aksi penyegela dan para guru mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Ketika Kandang Ayam Harus Menjadi Tempat Hunian

Ketika Kandang Ayam Harus Menjadi Tempat Hunian
Oleh Abdul Aziz

Memiliki rumah besar, dengan halaman luas lengkap dengan berbagai peralatan kebutuhan hidup sehari-hari, merupakan impian semua orang, apalagi dengan mobil mewah, namun tidak demikian dengan pasangan suami istri Mohammad Tamim (35) dan Muslihah (32).

Jangankan rumah besar dengan halaman luas, rumah kecilpun mereka tidak punya, sehingga dengan terpaksa menjadikan bekas kandang ayam sebagai tempat tinggal mereka, bersama tiga orang anaknya yang masih kecil.


"Kondisi seperti ini kok bisa luput dari pendataan saat ada bantuan rumah tidak layak huni baru-baru ini," kata Bupati Pamekasan Kholilurrahman saat melihat secara langsung kondisi rumah tempat tinggal Tamim dan keluarganya itu di Dusun Tenjang, Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, Sabtu (22/5).

Di rumah tidak layak huni berukuran sekitar 3x4 meter inilah Tamim bersama istri dan tiga orang anaknya, Milda (5), Ulfia Narafifah (9) dan Luluk Agustinah (10) tinggal. Tidak hanya itu saja, sepupunya Agus Yulianto dan istrinya Husnol, yang juga tidak memiliki rumah juga tinggal di rumah ini.

Rumah berukuran sangat kecil ini juga dijadikan tempat memasak. Panci, kompor dan baju menyatu menjadi satu.

"Ya beginilah kehidupan kami sehari-hari," kata Muslihah kepada Bupati Kholilurrahman, dengan wajah tertunduk lesu yang waktu itu bertandang ke rumahnya.

Sebelum menghuni rumah yang merupakan bekas kandang ayam milik warga di dusun Tenjang itu, Tamim bersama istrinya Muslihah dan anak-anaknya hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, demikian juga dengan Agus dan Husnol.

Tidak jarang mereka tidur di trotoar jalan dan seringkali diusir petugas.

"Setelah ada bekas kandang ayam yang kami tempati sekarang ini, kehidupan kami agak lebih tenang," kata suaminya, Tamim.

Luput bantuan

Meski keluarga Mohammad Tamim dan Muslihah ini merupakan keluarga yang sangat miskin, namun selama ini ia luput dari pendataan bantuan rumah tidak layak huni yang dicanangkan pemerintah pada 2008 .

Tidak hanya itu, bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) saja, hanya menerima empat kali dan hal itu pun sering tidak ia tebus dengan alasan sering tidak punya uang saat jatah raskin itu didistribusikan.

"Soalnya saat pendataan dulu, mereka belum tinggal di kampung ini masih berpindah-pindah. Setelah ada tempat bekas kandang ayam ini, Pak Tamim dan keluarganya menetap dan menjadi warga Desa Branta," kata Kepala Desa Branta Pesisir, Misbahul Laila.

Tamim dan Agus, hanya sebagian dari keluarga miskin dan memiliki rumah tidak layak huni yang ada di Desa Branta Pesisir Kecamatan Tlanakan.

Menurut Sekretaris Desa Branta Pesisir, Amirozi, di Desa Branta itu sekitar 70 persen penduduknya hidup dibawah garis kemiskinan. Dari jumlah itu, sekitar 25 persen diantaranya penduduknya tinggal di rumah yang tidak layak huni.

"Yang 25 persen penduduk ini tempat tinggalnya tidak memenuhi standart hidup sehat dan hidup layak," kata Amrozi.

Bantu rumah

Kondisi keluarga Tamim dan Muslihah yang tinggal di bekas kandang ayam ini mengundang keprihatinan Pemkab Pamekasan.

Bahkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman yang saat itu datang langsung ke rumahnya meninjau kondisi kelurga Tamim, memastikan pemkab akan memberi bantuan rumah tinggal bagi mereka.

"Kami akan mempersiapkan dana sebesar Rp20 juta, dan pelaksanaan bantuan secara teknis nantinya akan dilakukan oleh oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU)," kata Kholilurrahman, sesaat setelah berkunjung ke rumah tinggal Mohammad Tamim.

Menurut Kholil, bekas kandang ayam yang ditempati pasangan keluarga Mohammad Tamim dan Muslihah sangat tidak layak huni, kumuh dan tidak memenuhi standart hidup sehat. Apalagi rumah bekas kandang ayam seluas 3x4 meter itu ditempati dua kepala keluar, yakni Mohammad Tamim-Muslimah dan Agus Sugianto-Hosnol.

Agus dan Hosnol ini masih memiliki hubungan famili dengan Mohammad Tamim, yang juga sama-sama tidak memiliki rumah, sehingga bekas kandang ayam yang berukuran 4x3 meter ini dihuni tujuh orang, termasuk tiga anak Mohammad Tamim yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

Selain sangat tidak layak huni, lokasi rumah tinggal pasangan suami istri Tamim-Muslimah ini sangat kumuh. Selain bau tidak sedap dari pengeringan ikan, lingkungan di sekitar rumahnya juga kotor karena di belakang rumahnya menjadi tempat pembuangan sampah.

Menurut Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pamekasan, Herman Priyanto, kelurga Tamim dan Agus yang kini tinggal di bekas kandang ayam itu hanyalah sebagian dari warga Pamekasan yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan selama ini, total warga Pamekasan yang hidup dibawah garis kemiskinan mencapai 234.019 jiwa dari total 851.690 orang penduduk yang ada di Kabupaten Pamekasan.

"Sekitar 35,76 persen penduduk di Kabupaten Pamekasan ini masuk dalam kategori kemiskinan," kata Herman Priyanto.

Di tingkat Provinsi Jawa Timur saja, kata Kepala Disnakertrans Herman Priyanto, jumlah penduduk yang berada di bawah garis Kemiskinan mencapai 6,02 juta atau 16,68 persen.

Dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2008 yang berjumlah 6,651 juta atau 18,51 persen, jumlah penduduk miskin turun sebesar 628,69 ribu jiwa.

"Ini berarti bahwa jumlah penduduk miskin Pamekasan berada jauh di atas angka rata-rata kemiskinan di Jawa Timur," kata Herman Priyanto.

Menurut Herman, di Kabupaten Pamekasan terdapat 13 kecamatan, terdiri dari 189 desa/kelurahan. Dari 13 kecamatan yang ada itu, angka kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kecamatan Proppo, yakni sebanyak 37.645 jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 80.089 jiwa atau sekitar 47 persen dari total jumlah penduduk di wilayah itu.

"Jadi melebihi dari persentase rata-rata kemiskinan yang ada di Kabupaten Pamekasan," terang Herman.

Sementara, sambung dia, untuk tingkat desa, angka kemiskinan terbanyak di Desa Branta Pesisir, Kecamatan Tlanakan, yakni mencapai 70 persen dari total jumlah penduduk yang tinggal di desa itu.

"Sesuai data, di Desa Branta Pesisir ini angka kemiskinannya memang tertinggi dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Pamekasan," pungkas Herman Priyanto.

Batik Tulis Pamekasan Berkibar dari Desa Klampar

Oleh Abdul Aziz

Sambil bersandar ke tiang bale-bale yang ada di halaman rumahnya, Indah (24) warga Kampung Banyumas, Desa Klampar, Kecamatan Proppo, Pamekasan, Madura ini dengan tekun menuliskan "mangkrengan" sebuah alat tulis dalam membatik ke sebuah kain putih.

Perempuan lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan ini sudah menjadikan batik nafkah hidup sehari-hari. "Sudah sejak kelas 3 SD saya sudah belajar membatik. Jadi meski sudah sarjana seperti ini kegiatan membatik tetap saya lakukan," tuturnya.

Pemilik nama lengkap Indah Ainiyah ini hanyalah satu dari 690 perempuan di Desa Kamplar yang kesehariannya memang membatik, guna memenuhi pesanan pembeli yang datang dari berbagai daerah ke desa yang berjarak sekitar 10 kilometer dari kota Pamekasan.

RSBI, Antara Peningkatan Mutu dan Kastanisasi

Oleh Abd Aziz

Pada mulanya pengembangan Rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) dan Sekolah Berwawasan Internasional (SBI) adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Kami menginginkan SDM generasi bangsa ini bisa bersaing dengan SDM bangsa-bangsa lain di dunia yang telah maju. Makanya pemerintah membentuk RSBI, itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan," kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh.


Pernyataan Mendiknas ini disampaikan saat mengisi seminar bertema "Pembangunan dan Pendidikan di Madura" di Islamic Centre Pamekasan yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se Madura, belum lama ini.

Menurut Mendinas ketika itu, sebenarnya kualitas pendidikan di Indonesia telah menunjukkan adanya peningkatan. Ini terbukti dengan adanya siswa Indonesia yang sudah mampu bersaing dengan siswa lain di luar negeri, dalam berbagai bidang keilmuan.

Kesenian Tradisional Macapat Terancam Punah

Oleh Abd Aziz

"Ingsun amamiti anebut asma Yang Sukmo. Rahman mura ing dunya kabhe, Rahim ase ing akherat. Ing sakihi kang amaca 'Laila ha Illallah Muhammadun Rasulullah".

Kidung berbahasa Jawa yang dibacakan pujangga Suwamah, warga Desa Larangan Tokol, Kecamatan Larangan, ini mengawali tembang dalam sebuah hajatan yang digelar warga setempat di desa itu.

Kakek yang sudah berusia 70 tahun ini terlihat sangat serius membacakan kata demi kata dalam sebuah kitab bertuliskan huruf Arab berbahasa Jawa halus ini.