Memaksimalkan Penggratisan Jembatan Suramadu bagi Warga Madura

Memaksimalkan Penggratisan Jembatan Suramadu bagi Warga Madura
Bangkalan (Antaranews Jatim) - Tanggal 26 Oktober 2018 menjadi catatan tersendiri masyarakat di empat kabupaten di Pulau Madura, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Karena,  Presiden RI Joko Widodo saat itu menggratiskan penggunaan Jembatan Suramadu, penghubung Pulau Jawa-Madura.

Penggratisan jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini, seiring dengan perubahan fungsi, menjadi jalan umum tanpa tol, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2018.

"Pengoperasian Jembatan Surabaya Madura diubah menjadi jalan umum tanpa tol," bunyi Pasal 1 di Perpres itu.

Dengan berlakunya Perpres tersebut maka Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura dan ketentuan Pasal 12 huruf b sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ada beberapa hal yang dikemukakan presiden terkait kebijakan membebaskan tarif penyeberangan di Jembatan Suramadu itu. Antara lain, sebagai bentuk dari optimisme pemerintah pusat dalam mendorong roda perekonomian di Pulau Madura, sehingga dibuatlah kebijakan penggratisan Jembatan Suramadu atau berubah menjadi jalan umum yang bisa dilewati tanpa harus membayar.

Selain itu, pemerintah mendasari kebijakannya tersebut, pada tujuan sejarah pembangunan Jembatan Suramadu, yakni ingin memajukan perekonomian di Pulau Madura. Dengan penggratisan itu, diharapkan sebaran perluasan Kota Surabaya, sebagai pusat perekonomian masyarakat di Jawa Timur tidak hanya meluas ke Sidoarjo dan Gresik, akan tetapi juga ke Madura, yakni di Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya.

Tarif Rp15 ribu dan Rp30 ribu pulang-pergi bagi masyarakat yang bekerja di Surabaya dan tinggal di Bangkalan, bukan biaya yang ringan. Jika mereka harus pulang-pergi dari Bangkalan ke Surabaya selama 26 hari masa efektif kerja saja, maka dibutuhkan biaya Rp780.000 hanya untuk tarif tol bagi kendaraan pribadi roda empat.

"Paling tidak, dengan pembebasan tarif Jembatan Suramdu ini, akan mengurangi bebas biaya perjalanan, sehingga ketika Suramadu gratis, perluasan sebaran penduduk di wilayah utara Surabaya bisa segera terwujud, dan tentu pada akhirnya akan berdampak pada perkembangan ekonomo di Madura juga," kata Ketua DPRD Jatim Abdul Halim Iskandar.

Apa yang disampaikan Halim, barangkali merupakan cita ideal yang hendak dicapai ketika Suramadu telah digratiskan. Sebab, pada kenyataannya, sejak jembatan sepanjang 5.438 meter itu diresmikan pada tahun 2009, perekonomian kawasan sisi jembatan, khususnya di sisi Madura, belum tampak ada perubahan signifikan. Sebab, dari empat kabupaten yang ada, dua diantaranya tetap berstatus sebagai kabupaten tertinggal, yakni Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

Di antara empat kabupaten yang ada di Madura, justru dua kabupaten yang merupakan pintu Gerbang Suramadu, Bangkalan tercatat sebagai kabupaten tertinggal dengan indek pembanguna manusia (IPM) sangat rendah. Malah dua kabupaten terjauh, yakni Sumenep dan Pamekasan justru bebas dari status tertinggal.

Secara umum, angka kemiskinan di Madura masih jauh dibawah rata-rata angka kemiskinan di Jawa Timur yang berada dalam kisaran antara 4,6 persen. Rata-rata angka kemiskinan di pulau berpenduduk 4 juta jiwa ini berdasarkan data BPS antara 16 hingga 23 persen.

Perlu Sentimen Madura
Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menilai, penggratisan jembatan Suramadu oleh pemerintah pusat justru akan berdampak positif pada kemajuan dan kemakmuran masyarakat di empat kabupaten di wilayah itu.

Sebab, selain beban biaya transportasi berkurang, penggatisan Jembatan Suramadu yang telah diresmikan secara langsung oleh Presiden RI pada 26 Oktober 2018 itu, juga akan membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat Madura.

Bupati menilai, Madura yang terdiri dari empat kabupaten itu, yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, memiliki keunggulan masing-masing dalam banyak hal. Baik dari sisi potensi sumber daya alam, ekonomi maupun potensi seni budaya lainnya.

Potensi menonjol selama ini, kata dia, adalah memang di bidang pertanian dan perdagangan. Sedangkan sektor jasa dan pariwisata, belum tergarap secara maksimal, meskipun Madura memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan.

"Maka dari itu, dari berbagai kesempatan saya mengajak semua bupati di Madura ini, untuk terlebih dahulu membangun sentimen Madura. Jadi tidak ada yang saling menonjol dan yang perlu kita tonjolkan adalah Madura," kata Baddrut dalam sebuah diskusi bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan.

Sentimen "ber-Madura" yang ia maksud, bahwa Madura merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan masing-masing kabupaten di Pulau Garam itu, memiliki potensi yang saling melengkapi.

Ia mencontohkan seperti, batik tulis. Menurut dia, batik tulis terbaik di Madura adalah di batik tulis Pamekasan. Akan tetapi, kerajinan keris terbaik di Madura adalah di Kabupaten Sumenep, bahkan jenis karijinan tersebut kini sudah terkenal hingga di luar negeri.

Di Bangkalan, potensi menonjol yang bisa dikembangkan dan mampu mendorong perekonomian masyarakat adalah di bidang kuliner. Bangkalan memiliki makanan khas yang tidak dimiliki kabupaten lain, yakni bebek sinjai. Situs sejarah masa lalu di Bangkalan sampai saat ini masih lengkap, termasuk juga di Kabupaten Sumenep.

"Jika sentimen Madura ini mampu kita wujudkan, dan Madura menjadi satu kesatuan, maka saya yakin, kemakmuran dan kemajuan bersama di sektor ekonomi di Madura ini bisa terwujud dengan baik. Penggratisan Jembatan Suramadu ini merupakan momentum agar kita bisa membuktikan kepada pemerintah pusat," ujar Baddrut.

Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM) DrH Muh Syarif M.Si, mengakui, bahwa koordinasi dan konsolidari empat kepala daerah di Madura penting untuk dilakukan, untuk membangun komitmen bersama dalam menata masa depan Madura yang lebih baik dengan pola pembangunan terintegratif.

Penggratis tarif tol Jembatan Suramadu menurutnya merupakan awal yang baik untuk percepatan pengembangan ekonomi Madura. Bahkan, Syarif menyatakan, bahwa setelah Jembatan Suramadu digratiskan untuk seluruh jenis kendaraan, dua daerah tertinggal di Madura itu bisa segera diatasi.

Pengembangan UMKM
Penggratisan tarif penyeberangan Jembatan Suramadu, disambut baik oleh empat kepala daerah di Pulau Madura. Pengembangan potensi dan promosi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai positif dalam memajukan ekonomi masyarakat di wilayah itu.

Langkah awal yang dilalukan para pemimpin di empat kabupaten ini, dengan menggelar pameran UMKM bersama di Smesco Indonesia, selama dua hari pada 28-29 November 2018 atau dua hari setelah Presiden mengumumkan penggratisan tarif Jembatan Suramadu.

Kegiatan yang digelar dalam rangka membangun "sentimen" Madura juga mendapatkan apresiasi dari Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, karena merupakan terobosan baru dan dinilai sebagai langkah positif dalam memajukan perekonomian Madura.

Apalagi potensi UMKM yang tersebar di empat kabupaten di Pulau Madura berdasarkan paparan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam kala itu, sebanyak 52.200 UMKM dengan jumlah sebanyak 3.625 koperasi dan 7.080 perajin batik dari total jumlah pendudukan sebanyak sekitar 4 juta jiwa yang tersebar di 72 kecamatan, di 961 desa dan 29 kelurahan yang ada di empat kabupaten di wilayah itu.

"Saya memberikan apresiasi dan mengucapkan terimakasih atas dukungan yang luar biasa dari para Bupati se Madura, dalam membina dan mensupoort UMKM-nya agar bisa menambah daya saing sekaligus membuka akses pasar dengan mengggelaar acara ini," kata Menteri Puspayoga dalam sabutannya pada acara Ragam Kriyanusa Jawa Timur dalam Etnik Kontemporer di Era Revolusi Industri 4.0, Madura Menjemput Asa Menembus Batas, di gedung Smesco Indonesia, Jakarta, kala itu.

Baik Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, Bupati Bangkalan Abd Latif Amin Imron, Bupati Sumenep Busro Karim dan Pj Bupati Sampang Jonathan Judianto mengakui, bahwa pembinaan terhadap potensi lokal yang ada di Madura belum tergarap secara maksimal, terutama bidang promosi batik tulis.

Oleh karenanya, kegiatan pameran UKMM yang didalamnya juga memasarkan produk unggulan berupa batik tulis, merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan batik tulis Madura agar lebih dikenal luas masyarakat.

Bupati Baddrut Tamam dan tiga bupati lainnya di Madura juga mengakui, bahwa pembebasan tarif tol Suramadu akan bisa berdampak sigifikan, apabila bisa dikelalo dengan baik, melalui sistem manajemen pemasaran modern atau pemasaran digital.

"Hemat kami, sistem terintegratif antara Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, akan menjadi potensi luar biasa bagi pengembangan ekonomi di Madura ini. Caranya kita harus terlebih dahulu membangun `sentimen` Madura, bahwa Madura bukan hanya satu kabupaten tertentu, tapi terdiri dari empat kabupaten," kata Baddrut Tamam.

Baddrut dan Abd Latif Amin Imron meyakini kemajuan di Madura akan ditentukan oleh kekompakan empat kepala daerah di Pulau Garam ini. "Jika ini terwujud, maka dampak positif penggratisan Suramadu, akan lebih dahsyat lagi," ujarnya.

Jadi bukan hanya berkembang, tetapi diharapkan akan terjadi percepatan perkembangan bagi kemajuan ekonomi dan kemakmuran rakyat Madura. (Jatim.AntaraNews.Com, 14 Desember 2018)

Unsur Penting Komunikan dalam Komunikasi Politik

"Setiap orang dapat menjadi komunikator politik, hanya bobotnya yang membedakan antara tokoh dan orang kebanyakan".
           
Ada tiga kata kunci dalam komunikator politik ini, yakni politik, profesional, dan aktivitas.

Politikus
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politikus berarti ahli politik, ahli kenegaraan dan orang yang berkecimpung dalam bidang politik.

Kata "Politikus" ini merupakan kata tunggal dari kata jamak "politisi". Artinya adalah seseorang yang terlibat dalam politik, dan kadang juga termasuk para ahli politik. Politikus juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan (wikipedia).

Dalam sebuah negara, para politikus membentuk bagian eksekutif dari sebuah pemerintah dan kantor sang pemimpin negara serta bagian legislatif, dan pemerintah di tingkat regional dan lokal.

Dengan demikian, politikus adalah pada orang yang melakukan kegiatan politik. Sedangkan politik itu sendiri adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu. (Ramlan Surbakti).

Profesional
Profesional berarti bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya, dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. (KBBI).

Profesional adalah istilah bagi seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol dan peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau organisasi yang didirikan seusai dengan hukum di sebuah negara atau wilayah. (wikipedia).

Meskipun begitu, seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam suatu bidang juga disebut "profesional" dalam bidangnya meskipun bukan merupakan anggota sebuah entitas yang didirikan dengan sah. Sebagai contoh, dalam dunia olahraga terdapat olahragawan profesional yang merupakan kebalikan dari olahragawan amatir yang bukan berpartisipasi dalam sebuah turnamen/kompetisi demi uang.

Karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan melaksanakan tugas sesuai juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan juknis (Petunjuk Teknis) yang dibebankan kepada dia. Sangat wajar jika dia mengerjakan tugas di luar Juklak dan Juknis dan meminta upah atas pekerjaannya tersebut. Karena profesional adalah terkait dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian.

Ada tiga hal yang menjadi ciri seseorang profesional yang harus ada di dalam dirinya:, yakni 1). Skill, yang artinya orang tersebut harus benar-benar ahli di bidangnya., 2). Knowledge, yang artinya orang tersebut harus dapat menguasai, minimalnya berwawasan mengenai ilmu lain yang berkaitan dengan bidangnya. 3), Attitude, yang artinya bukan hanya pintar, akan tapi harus memiliki etika yang diterapkan didalam bidangnya.

Sedangkan ciri-ciri profesional dapat dilihat dari: pertama, Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang tinggi. Kedua, Memiliki kode etik. Ketiga, Memiliki tanggung jawab profesi serta integritas yang tinggi. keempat, Memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat. Kelima, Memiliki kemampuan yang baik dalam perencanaan program kerja dan Menjadi anggota organisasi dari profesinya.

Aktivitas
Dalam KBBI berarti keaktifan, kegiatan, dan kerja atau salah satu kegiatan kerja yang dilaksanakan dalam tiap bagian di dalam perusahaan.

Juga bisa berarti kegiatan atau keaktifan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang terjadi baik fisik maupun non fisik.

Aktivitas dalam komunikasi politik ini adalah layaknya aktivitas komunikasi pada umumnya, yakni untuk menunjang tercapainya tujuan kegiatan politik yang diinginkan.

Sebab, sesuai dengan pendapat McNair, komunikasi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:, 1), Menyampaikan informasi pada masyarakat tentang apa yang sedang terjadi dan berkembang di sekitar masyarakat. Media komunikasi politik berfungsi sebagai alat pengamatan dan monitoring untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat sekitar.

2), Memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat tentang arti dan makna dari fakta yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Media komunikasi politik memilki kewajiban untuk melihat suatu fakta secara objektif sehingga dapat menyajikannya kepada masyarakat dengan objektif pula. Dengan ini, diharapkan komunikasi politik bisa mendidik masyarakat berdasarkan kejadian dan realitas yang terjadi di masyarakat.

3), Menjadi sarana untuk menampung masalah politik yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya media komunikasi politik, masalah politik dapat dibahas secara gamblang dan media dapat membentuk opini publik. Media komunikasi politik juga berkewajiban menyampaikan hasil opini publik ke masyarakat itu sendiri.

4), Menjadi sarana publikasi bagi pemerintahan negara maupun lembaga lembaga yang bersifat politik.

5), Menjadi sarana advokasi bagi kebijakan politik. Komunikasi politik dapat membantu program dan kebijakan politik dapat disalurkan dan disampaikan di media massa.

6). Target dalam melakukan komunikasi politik adalah memilih media yang tepat untuk mendapatkan informasi yang bersifat politis. Tidak dipungkiri juga bahwa fungsi komunikasi politik yang seharusnya dijalankan media komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan penjabaran di atas.

Dengan demikian, maka politikus yang profesional dan didukung oleh aktivias yang memadai akan menjadi kunci sukses dalam membangun komunikasi politik, sesuai dengan keinginan atau tujuan politik itu sendiri.  (Tulisan ini dirangkum dari Kuliah Komunikasi Politik S1 Media dan Komunikasi Unair Surabaya)

Menggugah Komitmen Tokoh Agama Menuju Pilkada Damai

AbdAziz.InfoPelaksanaan pilkada serentak tanggal 27 Juni 2018 membutuhkan komitmen semua pihak, baik penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) pasangan calon bupati dan wakil bupati, tim pemenangan, partai politik pengusung, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya.

Hal ini karena pilkada adalah pesta rakyat, dan dalam pelaksanaannya melibatkan semua elemen masyarakat. Dengan demikian, sukses tidaknya pesta demokrasi lima tahunan yang digelar untuk memilih pasangan calon yang hendak menjadi pemimpin rakyat tersebut ditentukan oleh peran dan komitmen semua elemen masyarakat itu sendiri.

Kekompakan semua elemen masyarakat dalam berupaya mewujudkan pesta demokrasi yang aman, dan damai merupakan kunci sukses pelaksanaan pilkada yang sesuai harapan. Sebaliknya, riak-riak politik yang berpotensi memicu terjadinya konflik, kendatipun oleh sebagian kelompok kepentingan, maka berpotensi untuk menciptakan suasana tidak nyaman, termasuk timbulnya konflik sosial.

Kabupaten Sampang dan Kabupaten Pamekasan merupakan sebagian kabupaten di Jawa Timur yang akan menggelar pilkada serentak yakni pilkada bupati dan wakil bupati sekaligus pilkada gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur yang akan digelar 27 Juni 2018.

Dua dari empat kabupaten yang ada di Pulau Garam tersebut, memiliki catatan sendiri dalam sejarah pemilu di Indonesia selama ini, terutama konflik pemilu.

Pencoretan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati oleh institusi penyelenggara pemilu pada pilkada sebelumnya hingga mengakibatkan semua anggota KPU Pamekasan dipecat, sempat mewarnai proses pilkada di Kabupaten Pamekasan sebelumnya. Sedangkan di Kabupaten Sampang, pernah ditemukan adanya surat suara tercoblos tanpa ada proses pemungutan suara juga sempat terjadi, hingga KPU memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang di sejumlah tempat pemungutan suara (TPS).

Riak politik yang juga menyita perhatian semua pihak pada proses pilkada serentak 2018 ini adalah tantangan carok yang disampaikan "Lora" yakni putra kiai yang merupakan pendukung salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan kepada "lora" atau putra kiai lain yang berbeda dukungan.

Pesan tantangan "carok" atau perkelahian dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit melalui pesan rekaman itu disampaikan secara berantai melalui pengguna aplikasi messenger whatshApp masyarakat Pamekasan, dan menimbulkan reaksi emosional sebagian masyarakat Pamekasan. Belum lagi aksi saling hujat di jejaring sosial antarpendukung masing-masing pasangan calon yang menambah situasi semakin memanas.

Kapolda turun tangan
Situasi politik yang kian memanas seperti tantangan "carok" melalui rekaman pesan media sosial yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan itu, menjadi perhatian tersendiri Kapolda Jatim Irjend Polisi Machfud Arifin.

Bahkan Sabtu (23/6) orang nomor 1 di institusi Polda Jatim itu, turun langsung ke Pamekasan dan Sampang berkoordinasi dengan petugas keamanan setempat, perwakilan institusi penyelenggara pemilu, tokoh masyarakat dan tokoh agama dari dua kabupaten itu.

Kapolda datang ke Pamekasan didampingi Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Arif Rahman. Kedua pejabat di dua institusi berbeda tersebut, langsung menggelar pertemuan terbatas dengan pejabat Polres Pamekasan, dan para kapolres se-Madura (Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan), perwakilan institusi penyelenggara pemilu, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Pamekasan, tokoh masyarakat dan perwakilan tokoh ulama Pamekasan.

Kapolda meminta dukungan ulama dan semua elemen masyarakat terkait penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Timur yang akan digelar 27 Juni 2018. Sebab, menurut Kapolda, dukungan semua elemen masyarakat dan para ulama sangat berarti dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak di Jawa Timur ini yang aman, damai dan kondusif.

Kapolda tiba di Pamekasan sekitar pukul 09.00 WIB, dan hingga pukul 10.30 WIB pertemuan terbatas antara Kapolda dengan pejabat Polres Pamekasan, perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh ulama masih berlangsung.

Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah dan Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Pamekasan, serta Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Infantri Nuryanto juga hadir dalam pertemuan terbatas dengan Kapolda Irjend Machfud Arifin di aula Mapolres Pamekasan itu.

Setelah melakukan pertemuan terbatas itu, Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Arif Rahman mengunjungi gudang penyimpanan logistik KPU Pamekasan dan melihat secara langsung kesiapan logistik pilkada serentak yang akan digelar 27 Juni 2018.

Kapolda datang ke gudang penyimpanan logistik KPU Pamekasan didampingi Pangdam V Brawijaya Surabaya Mayjen TNI Arif Rahman, Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wiboyo dan Komandan Kodim 0826 Pamekasan Letkol Infantri Nuryanto, serta sejumlah perwira Polres Pamekasan.

Selanjutnya, Kapolda dan Pangdam V Brawijaya menuju Kabupaten Sampang dan menggelar pertemuan institusi penyelenggara pemilu, Panwaslu dan Forpimda Pemkab Sampang, serta perwakilan ulama Sampang.

Sebagaimana di Pamekasan, di Sampang Kapolda juga menekankan pentingnya peran tokoh informal, yakni ulama berperan aktif mensukseskan pelaksanaan pilkada.

Kapolda Jatim ini juga meminta agar Polres Sampang mempertebal pengamanan saat pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Komitmen tokoh agama dan masyarakat untuk membantu menyukseskan pelaksaan pilkada tanpa konflik, menurut Kapolda sangat penting, disamping tingginya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi itu.

Ia juga berharap ada kekuatan masyarakat yang menghendaki perdamaian. Alasan itu disebabkan karena pesta demokrasi adalah pesta kegembiraan rakyat dalam memilih pemimpin. Yang juga perlu diantisipasi pascpencoblosan dan perhitungan suara di Sampang yakni beredarnya informasi yang tidak akurat soal kemenangan pasangan calon. Untuk itu, masyarakat harus menunggu hasil perhitungan langsung dari KPU setempat.

Peran ulama
Perhatian khusus Kapolda Jatim pada ulama di Madura dalam upaya ikut menciptakan situasi politik yang aman, damai dan kondusif, memang sangat wajar, karena tokoh informal ini memiliki peran penting dalam ikut mengarahkan tatanan sosial masyarakat di Pulau Madura.

Hasil penelitian akademisi Abdur Rozaki menyebutkan, selain ulama atau kiai, tokoh informal berpengaruh di Madura adalah blater. Kiai dan blater merupakan dua elite lokal dalam kehidupan sosial politik masyarakat Madura dan merupakan elite utama. Pengaruh kiai cukup beragam tergantung pada asal usul keturu?nan, kedalaman ilmu agama yang dimiliki, kepribadian, kesetiaan menyantuni umat, dan faktor pendukung lainnya.

Sedangkan pengaruh blater banyak ditentukan oleh kekuatan/ ketangkasan adu fisik, keberanian, kepribadian, kemenangannya dalam setiap menyelesaikan sengketa dan konflik sosial, serta faktor pendukung lainnya.

Ulama dan blater hidup di "dunia" berbeda, keduanya memiliki sumber kekuasaan dan pengaruh berbeda, namun keduanya bisa membangun relasi.

Dalam dalam buku berjudul "Menabur Kharisma Menuai Kuasa: Kiprah Kiai dan Blater sebagai Rezim kembar di Madura" yang diterbitkan pertama kali tahun 2004 oleh Pustaka Marwa, penulis buku menjelaskan, bahwa dalam hal perebutan kekuasaan politik lokal di Madura, kedua kelompok berbeda ini bisa bekerja sama saling menguntungkan dalam rangka mendukung upaya meraih kuasa bagi calon yang hendak didukungnya.

Relasi kiai-blater di Madura ini terjadi, karena dari sudut pandang sosial, blater dapat muncul dari strata dan kelompok sosial mana pun di dalam masyarakat Madura. Apakah itu di dalam lingkungan dengan latar belakang sosial keagamaan yang ketat, atau lingkungan sosial blater.

Maka, menurut hasil penelitian itu, tidak jarang ditemukan pula, seseorang yang sebelumnya pernah menjadi santri di pondok pesantren dalam perjalanan hidupnya berubah menjadi seorang blater.

Blater yang memiliki latar belakang santri, umumnya pandai mengaji dan membaca kitab kuning. Bagi masyarakat Madura sendiri bukanlah sesuatu yang aneh bila seorang blater pandai mengaji dan membaca kitab kuning karena dalam tradisi masyarakat Madura, pendidikan agama diajarkan secara kuat melalui "langgar" (mushalla), surau, masjid dan lembaga pesantren yang bertebaran di hampir setiap kampung dan desa.

Konteks ini pula yang membuat blater dengan latar belakang santri memiliki jaringan kultural dan tradisi menghormati sosok kiai.

Peneliti dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nazahtut Thullab (STAI Nata) Sampang, Madura, Jawa Timur Dr Moh Wardi menilai, relasi kiai dan blater di Madura itu tercipta, karena blater umumnya mampu menyenangkan hati kiai dengan berbagai cara yang mereka lakukan, tanpa sepengetahuan yang sang kiai, kendatipun yang dilakukan sang blater menentang nilai-nilai keagamaan.

Dalam catatan sejarah politik di Madura, menurut dia, pemenang dalam kontestasi politik adalah mereka yang umumnya didukung oleh dua kelompok berpengaruh tersebut, yakni kiai dan blater.

Pemerhati masalah-masalah sosial keagamaan ini lebih lanjut menilai, upaya pimpinan institusi Polri di Jawa Timur melakukan pendekatan khusus kepada ulama dalam upaya menciptakan situasi politik yang aman, dan damai saat pilkada serentak 27 Juni 2018 merupakan upaya yang tepat.

Namun demikian, pendekatan secara informal terhadap kelompok blater harus juga dilakukan, mengingat kedua (kiai dan blater) memang merupakan rezin kembar berpengaruh yang mewarnai bahkan bisa menentukan situasi politik lokal di Madura. (Jatim.Antaranews.Com, 24 Juni 2018)

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif

Menekan Gizi Buruk-Katai dengan Program Terintegratif
AbdAziz.Info - Bayi di bawah umur lima tahun (balita) bernama Agus (3,5) yang menderita gizi buruk dari Desa Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, belum lama ini, akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan asupan gizi.

Tepat hari Selasa, 27 Februari 2017, Agus mengembuskan nafas terakhir di ICU lantai 2 di Rumah sakit Syarifah Ambami Rato Ebuh, Bangkalan. Ia meninggal dunia, setelah sempat dirawat selama dua hari di rumah sakit umum daerah milik Pemkab Bangkalan tersebut.

Hasil analisis dokter menyebutkan, penyakit yang diderita balita Agus, karena yang bersangkutan kekurangan asupan gizi alias menderita gizi buruk. Bayangkan, anak berumur 3,5 tahun tersebut hanya memiliki berat badan 9 kilogram. Padahal dengan umur 3,5 tahun seperti itu, seharusnya berat badan ideal sang balita antara 12,5 hingga 15,30 kilogram.

Kasus gizi buruk yang menimpa anak dari pasangan Naimah dan Ahmad ini merupakan satu dari ribuan anak yang menderita kasus gizi buruk di wilayah itu.

Berdasarkan data yang dirilis Dinkes Jawa Timur belum lama ini menyebutkan, Kabupaten Bangkalan termasuk enam kabupaten di Jawa Timur dengan angka gizi buruk tinggi.

Jumlah penderita gizi buruk di kabupaten paling barat di Pulau Garam Madura itu, tercatat sebanyak 3.247 balita, Kabupaten Probolinggo sebanyak 4.657 balita, Lamongan 4.403 balita, Sumenep sebanyak 3.319 balita, Sampang sebanyak 3.537 balita, dan Jember sebanyak 8.035 balita.

Banyaknya warga yang menderita kasus gizi buruk ini, berbanding lurus dengan kasus kekerdilan atau stunting.

Sebab, berdasarkan rilis dari Kepala Biro Humas Pemprov Jatim Benny Sampir Wanto belum lama ini menyebutkan, bahwa di daerah Jawa timur masih terdapat enam daerah dengan balita paling parah mengalami gizi buruk kronis, yaitu Sumenep, Sampang, Probolinggo, Lamongan, Jember, dan Bangkalan.

Jawa Timur dengan angka katai tinggi atau prevalensi lebih 40 persen hingga 44 persen. Lima daerah yang masih dalam data Pemprov Jatim dengan kasus katai tinggi itu adalah Kabupaten Jember, Sumenep, dan Bangkalan. Perinciannya, persentase katai di Kabupaten Jember sebesar 39,2 persen, Sumenep 32,5 persen dan Bangkalan sebesar 32,1 persen.

Dua daerah lain, yakni Kabupaten Probolinggo dan Lamongan dengan perincian, Probolinggo sebesar 25,5 persen dan Lamongan 25,2 persen.

Kurangnya Pengetahuan
Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Bangkalan Muzakki menjelaskan, kasus gizi buruk yang menimpa sejumlah balita di kabupaten itu, umumnya bukan karena faktor kemiskinan, akan tetapi juga disebabkan karena kurangnya kesadaran orang tua akan asupan gizi.

Di sebagian masyarakat, khusus di perdesaan, kebutuhan gizi balita, terutama saat bayi di dalam kandungan kurang diperhatikan, sehingga tidak sedikit bayi lahir sudah dalam keadaan kurang sehat.

Padahal kebutuhan asupan gizi, bukan saat setelah lahir saja, akan tetapi juga saat dalam kandungan.

Dinkes Bangkalan, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya dan program untuk mengatasi permasalah tersebut. Salah satunya melalui kegiatan pos pelaayanan terpadu ke pelosok-pelosok desa yang digelar secara rutin setiap seminggu sekali.

Dinkes juga membentuk kader posyandu di masing-masing desa yang tersebar di 281 desa/kelurahan di 18 kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Tujuannya untuk memberikan penyadaran akan pentingnya asupan gizi dan menjaga pola hidup sehat sebagai ibu-ibu hamil dan balita di wilayah itu.

Upaya Pemerintah
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengumumkan hendak meningkatkan program gizi seimbang serta menyiapkan total anggaran sekitar Rp60 triliun untuk 12 kementerian/lembaga yang terlibat penanganan katai dan gizi buruk.

Hal ini dimaksudkan, karena kasus kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan. Dimulai pada masa awal kehamilan. Gejala katai baru tampak setelah anak berusia dua tahun.

Apalagi, kasus katai akan berdampak pada tingkat kecerdasan anak yang biasanya mengalami penurunan, kerentanan terhadap penyakit, dan penurunan produktivitas.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Puan Maharani, kerangka penanganan katai terbagi menjadi dua, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Kedua hal ini membutuhkan kerja sama pemerintah pusat dengan peran pemda dalam bentuk edukasi dan sosialisasi, makanan tambahan, suplemen, imunisasi, infrastruktur air bersih, infrastruktur sanitasi, dan bantuan keluarga miskin.

Program ini diharapkan bisa terwujud secara integratif pula di berbagai daerah di Indonesia, terutama di berbagai kabupaten dengan status kabupaten tertinggal yang jumlah penderita gizi buruk dan kekurangan gizi masih tinggi, termasuk kasus katai atau balita yang mengalami kekerdilan.

Kabupaten Bangkalan, tentu masuk dari sasaran program ini, apalagi, Bangkalan masuk dari enam kabupaten di Jawa Timur dengan angka katai tinggi, selain Jember, Probolinggi dan Kabupaten Sampang.

Program Terintegratif
Menurut Kepala Dinkes Pemkab Bangkalan Muzakki, pihaknya telah mencenangkan program terintegratif dalam bentuk percepatan perbaikan gizi melalui "Gerakan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)".

program ini, menekankan akan pentingnya kebutuhan asupan gizi bagi bayi, dan pentingnya memberikan air susu ibu (ASI).

Selain itu, pihaknya juga memberikan perhatian serius pada ibu hamil hingga melahirkan sampai usia bayi mencapai dua tahun.

Hal itu dilakukan, karena saat itu adalah masa pertumbuhan otak bersifat permanen, dan apabila seorang anak mengalami gangguan gizi di masa tersebut bersifat permanen dan tidak dapat pulih walaupun kebutuhan gizi di masa selanjutnya terpenuhi.

Khusus untuk melaksanakan program ini, Dinkes Bangkalan membentuk tim khusus dan pembinaan khusus kepada para bidan yang bertugas di masing-masing desa, baik di posyandu maupun polindes.

Ia menjelaskan, saat ini balita di Kabupaten Bangkalan yang terdata mengalami gizi buruk dan kekurangan gizi sesuai laporan dari masing-masing puskesmas sebanyak 240 orang.

Jumlah ini menurun, mengingat sebelumnya pernah mencapai 392 kasus dan penyebabnya, tidak hanya dari sisi kekurangan gizi saja, akan tetapi melibatkan banyak faktor.

Antara lain faktor kemiskinan, pola asuh anak yang salah, serta faktor pengetahuan orang tua dalam merawat anak. Faktor kemiskinan yang menyebabkan balita mengalami kekurangan gizi dan gizi buruk mencapi 31,6 persen, faktor pengetahuan ibu 29,4 persen, faktor pola asuhan yang salah, yaitu 18, 4 persen.

Faktor lainnya seperti berat badan lahir rendah sebanyak 4,4 persen faktor sakit, yakni 16,2 persen, dan untuk faktor lain tersebut, selain dari sisi kesehatan, kini pemkab telah membuat program pendukung, seperti bantuan untuk keluarga miskin, dan program keluarga harapan (PKH).

Kepala Dinkes Bangkalan yakin, dengan adanya program terintegratif yang didukung oleh dinas-dinas lain tersebut, pihaknya yakin, kasus gizi buruk dan katai di Kabupaten Bangkalan dalam waktu dekat bisa segera teratasi. (Jatim.Antaranews.Com, 31 Maret 2018)

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax

Menuju Pilkada Pamekasan Damai Tanpa Hoax
AbdAziz.Info - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur pada 27 Juni 2018.

Pesta demokrasi lima tahunan untuk memilih bupati dan wakil bupati, serta gubernur dan wakil gubernur itu serentak akan digelar 171 kabupaten/kota di 17 provinsi di Indonesia dengan perincian, sebanyak 115 kabupaten, dan 39 kota.

Di Jawa Timur, ada 19 pilkada serentak di 18 kabupaten dan kota serta Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. Tiga di antaranya berada di Pulau Madura, yakni di Kabupaten Pamekasan, Sampang dan Kabupaten Bangkalan.

Masing-masing institusi penyelenggara pemilu di Pulau Madura, termasuk di Kabupaten Pamekasan, telah melakukan berbagai persiapan sejak awal 2018, agar pelaksaan pilkada bisa berlangsung aman, dan damai, serta tanpa adanya gangguan yang berarti.

Demikian halnya dengan instansi terkait, seperti aparat kepolisian dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan. Polres Pamekasan mempersiapkan sedikitnya 3.182 personel gabungan guna mengamankan tahapan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Pamekasan.

Mereka itu terdiri dari 650 anggota polri dan 100 personel Brimob. Kemudian, 300 personel TNI, serta 200 personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Pemkab Pamekasan, dan 1.932 personel Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Ribuan personel ini dipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pilkada mulai dari tahap pelaksanaan, yakni sejak penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, hingga pelaksanaan pemungutan suara dan pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan terpilih.

Tidak hanya itu, masing-masing calon juga mendapatkan pengawalan khusus dari Polres Pamekasan dengan jumlah personel masing-masing sebanyak empat orang. Sehingga jumlah total petugas yang diterjunkan guna melakukan pengamanan khusus pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut sebanyak delapan orang.

Menurut Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo, para personel gabungan itu, mulai melakukan tugas pengamanan sejak 5 Januari hingga 30 Juni 2018. Mereka diterjunkan pada setiap ada kegiatan tahapan pilkada, seperti saat pendaftaran, kampanye, sampai pemungutan suara akan dikawal ketat.

Meski pemungutan suara baru akan digelar 27 Juni 2018, persiapan pengamanan harus dilakukan sejak sekarang. Dengan demikian, SDM serta sarana dipersiapkan secara matang.

Sejumlah lokasi seperti kantor KPU, Panwaslu, dan kantor partai politik menjadi target pengamanan. Pola pengamanan yang diterapkan polisi tidak statis. Aparat kepolisian selalu bergerak ke lokasi-lokasi yang dikhawatirkan terjadi gangguan. Dengan demikian, seluruh lokasi bisa terjangkau operasi pengamanan dengan sandi "Mantap Praja Semeru 2018" itu.

Sasaran operasi itu adalah segala bentuk potensi gangguan. Kemudian, ambang gangguan dan gangguan nyata. Pola pengamanan tidak hanya menerapkan pengamanan terbuka yang biasa dilakukan oleh petugas berpakaian dinas, akan tetapi juga oleh petugas berpakaian preman, atau yang disebut dengan pola pengamanan tertutup.

Antisipasi Hoax
Upaya polisi untuk menciptakan situasi kondusif menjelang dan saat pilkada berlangsung, tidak hanya dilakukan dengan menerjunkan petugas keamanan di sejumlah titik rawan, akan tetapi juga melalui media cyber.

Memasuki 2018, Polres Pamekasan juga mulai menggencarkan patroli di dunia maya, sebagai bentuk antisipasi. Sebab menurut pandangan potensi, pada era informasi yang ditandai dengan kemajuan dunia informasi melalui internet seperti sekarang ini, gangguan keamanan bukan hanya di dunia nyata, akan tetapi juga di dunia maya, atau melalui internet.

Kehadiran media baru, seperti media sosial berupa facebook, twitter dan whatshapp juga sering menjadi media untuk menyebarkan berita bohong (hoax) yang berpotensi memicu terjadinya situasi yang tidak kondusif.

Oleh karena itu, maka patroli di dunia maya atau yang diistilahkan dengan "cyber patrol" juga dilakukan oleh jajaran Polres Pamekasan.

Patroli cyber pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun ini terbilang baru. Melalui unit khusus, kepolisian melacak potensi pelanggaran kampanye melalui penyebaran ujaran kebencian, berita bohong dan penyebaran isu berbau SARA.

Menurut Kasat Reskrim Polres Pamekasan AKP Hari Siswo tim "cyber crime" telah terbentuk dan siap melaksanakan tugas dan yang paling urgen ketika dimulainya masa kampanye, dan oleh karenanya, polisi perlu melakukan pemantauan berita hoax tersebut.

Pengawasan di dunia maya akan dilakukan selama 24 jam setiap hari. Selain memiliki personel khusus untuk melakukan pengawasan dan patroli penuh di dunia maya, Polres Pamekasan juga menggandeng Polda Jatim. Pengawasan terhadap potensi penyebaran ujaran kebencian, berita bohong, hingga penyebaran isu berbau SARA menjadi prioritas utama.

Gerakan Serentak
Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah menyatakan, patroli media siber yang dilakukan Polres Pamekasan dalam rangka mendeteksi dan menekan terjadinya berita bohong di media sosial merupakan salah satu upaya bersama yang dilakukan.

Selain untuk kepolisian, institusi penyelenggaran pemilu di Pamekasan juga menggalakkan gerakan "Anti Hoax" dan menggandeng sejumlah pihak, seperti media, kelompok organisasi masyarakat dan organisasi profesi wartawan.

Salah satunya seperti yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan pada 9 Februari 2018, bersamaan dengan Hari Pers Nasional (HPN) 2018.

Peran tokoh informal, seperti tokoh masyarakat dan ulama di Pamekasan, menurut dia, juga penting dalam menangkal penyebaran berita hoax di masyarakat, termasuk informasi bernuansa SARA yang memojokkan kelompok atau golongan tertentu.

KPU bahkan mendorong agar masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan hendaknya menyampaikan kampanye yang mendidik, semisal berupa program yang hendak dilakukan apabila mereka terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan.

Secara simbolis, KPU Pamekasan memang telah menggelar deklarasi kampanye damai, anti-hoax, anti politik uang dan kampanye bernuansa Sara.

Deklarasi tersebut, bahkan dihadiri langsung oleh masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Pamekasan, yakni Badrut Tamam - Raja`e (Berbaur) dan pasangan calon bupati Kholilurrahman - Fathor Rohman (Kholifah).

Hanya saja, deklarasi formal tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan langkah nyata, sehingga dukungan tokoh sangat penting untuk mensukseskan program tersebut. Apalagi para provokator atau pembuat konten berita hoax di sejumlah media sosial umumnya menggunakan akun anonim atau bukan identitas diri yang sebenarnya.

Namun demikian, Ketua KPU Pamekasan Moh Hamzah yakin, jika gerakan anti-hoax itu serentak dilakukan oleh semua elemen masyarakat, maka Pilkada Pamekasan damai tanpa hoax, dan hujat-menghujat akan berlangsung sesuai dengan harapan.

Apalagi, gerakan menuju Pilkada Pamekasan damai ini tidak hanya dilakukan dalam bentuk gerakan lahir, akan tetapi juga gerakan batin.

Seperti yang digelar gabungan TNI dan Polri bersama ulama dan para santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan dengan istighatsah bersama.

Selain untuk mendoakan keselamatan bangsa dan keberlangsungan pilkada serentak 2018 yang aman dan damai, juga sebagai bentuk kampanye kepala publik mengenai kekompakan antara TNI-Polri, ulama dan santri.

Para ulama dan satri yang hadir dalam istighatsah ini juga berkomitmen untuk ikut mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di Pamekasan secara khusus dan di Jawa Timur secara umum, agar kondusif.

Kebersamaan dan kekompakan kedua institusi itu dinilai Dandim 0826 Pamekasan Letkol Inf Nuryanto sangat penting, mengingat keduanya merupakan institusi yang memang memiliki tugas khusus dalam bidang keamanan.

Jika kedua institusi tidak kompak, maka pengawasan dan kendali keamanan tidak mungkin bisa dilakukan secara optimal.

Istighatsah gabungan antara TNI-Polri, ulama dan santri di Pesantren Al-Hamidy Ponjuk, Pamekasan ini, merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, kedua institusi ini juga telah menggelar istighatsah bersama dengan di Kodim 0826 Pamekasan, namun tidak melibatkan ulama dan para santri, serta masyarakat umum.

Di Kabupaten Pamekasan ada dua pasang calon bupati dan wakil bupati yang bersaing memperebutkan dukungan massa untuk pilkada yang akan digelar 27 Juni 2018. Mereka adalah Barut Tamam-Raja`e (Berbaur) bernomor urut 1, dan Kholilurrahman-Fathor Rohman (Kholifah) nomor urut 2.

Berbaur diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Gerindra. Kholifah diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golkar, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Demokrat.  (Jatim.Antaranews, 28 Maret 2018)

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini

Yang Tersisa dari Hukum Pancung TKI Zaini
AbdAziz.Info - "Semoga apa yang menimpa saya, tidak terjadi pada anak-anak Indonesia lainnya. Saya berdoa, semoga kedepannya ada kehidupan yang lebih baik pada saya. ...terima kasih Pak Presiden,....terima kasih Pemerintah Indonesia. Bangkalan, 20 Maret 2018. ... Yang sangat berduka... Mustofa Kurniawan".

Kalimat ini ungkapan hati Mustofa Kurniawan (18), anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Mochammad Zaini Misrin (53) asal Desa Kebun, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur yang dihukum pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 waktu setempat.

Sejak mendengar kabar bahwa ayahnya Zaini Misrin telah dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi atas tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya di Arab Saudi, Mustofa mengaku sangat terpukul. Keinginan untuk berkumpul kembali dengan ayahnya, hanya tinggal harapan, hingga akhirnya ia berinisiatif untuk mengirim surat kepada Presiden RI agar anak-anak TKI lainnya tidak mengalami hal serupa seperti dirinya.

Duka mendalam Mustofa, remaja yang baru lulus di salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bangkalan itu, tentu sangat beralasan. Apalagi ia pernah bertemu langsung dengan ayahnya di Arab Saudi, saat proses persidangan masih berlangsung. Kala itu, Zaini meyakinkan kepada putranya bahwa ia akan kembali lagi ke Bangkalan, Madura, berkumpul bersama keluarga di sana.

Kepada Mustofa, Zaini mengaku, bahwa dirinya tidak melakukan perbuatan sebagaimana tuduhan yang disampaikan oleh keluarga majikannya itu. Ayahnya sangat yakin, bahwa dirinya akan bebas dari jerat hukum, namun fakta yang terjadi justru sebaliknya.

Sehari sebelum hukuman pancung digelar, Zaini bahkan sempat menelpon dirinya selama sekitar 1 hingga 2 menit, dan waktu ia menuturkan, tidak bisa berbicara lama, karena khawatir diketahui petugas.

Namun, keesokan harinya, yakni pada 19 Maret 2018, keluarganya mendapat kabar dari pemerintah bahwa ayahnya, Mochammad Zaini Misrin, telah dieksekusi. Mustofa bahkan bahkan mendapatkan kiriman foto dari pamannya yang juga berada di Arab Saudi bergambar makam ayahnya.

Zaini Misrin, TKI asal Bangkalan, Madura, yang bekerja sebagai sopir di Arab Saudi ditangkap oleh Polisi setempat pada 13 Juli 2004 atas tuduhan membunuh majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy.

TKI Zaini Misrin ini, bukan satu-satunya TKI yang bekerja di negara Arab yang mendapatkan hukuman mati. setelah Zaini, masih ada dua WNI lainnya di Arab Saudi, yakni Tuty Tursilawati dan Eti binti Toyib asal Jawa Barat yang menunggu eksekusi mati setelah pada 2010, keduanya divonis bersalah karena kasus serupa.

Sementara, pelaksanaan hukuman mati terhadap TKI di negara ini, telah beberapa kali terjadi. Pada 2015, Siti Zainab, WNI asal Bangkalan, Madura, juga dihukum mati karena kasus pembunuhan pada tahun 1999. Dalam pekan yang sama, Karni binti Medi Tarsim dieksekusi di dekat Madinah.

Upaya Pemerintah
Sebelum eksekusi dilakukan, Presiden Joko Widodo sempat mengirim surat kepada Raja Salman sebanyak dua kali untuk meninjau kembali kasus pidana Zaini.

Kemenlu RI juga berupaya mengajukan permohonan peninjauan kembali karena ada bukti baru dan permohonan itu dikirimkan ke Mahkamah pada 6 Maret 2018. Namun, upaya pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan TKI yang divonis hukuman pancung tersebut, tidak diindahkan.

Lembaga Migrant Care di Indonesia menyebutkan, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang mengeksekusi mati TKI Zaini tanpa memberitakukan terlebih dahulu kepada pihak keluarga, sebenarnya sangat tidak fair, bahkan tergolong bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Disamping itu, kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menutup upaya peninjauan ulang sebagaimana diajukan pemerintah Indonesia, adalah sama halnya dengan mengabaikan fakta hukum baru.

Apalagi, kepada pihak Kepada KJRI Jeddah, Zaini pernah mengaku bahwa dirinya dipaksa untuk mengakui perbuatan pembunuhan terhadap majikan karena mendapat tekanan dari polisi Saudi Arabia dan penerjemah.

Hal inilah yang menurut pihak Migrant Care sebagai bentuk pelanggaran HAM, apalagi Zaini Misrin juga tidak mendapatkan penerjemah yang netral dan imparsial selama proses persidangan berlangsung.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengungkapkan, hingga kini masih ada sekitar 20 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi yang akan menjalani eksekusi mati.

Angka tersebut, berdasarkan data Kemenaker tahun 2011-2018. Berdasarkan data tersebut, terdapat 102 TKI yang awalnya divonis hukuman mati, namun, sekitar 79 TKI telah berhasil dibebaskan oleh pemerintah Indonesia.

HAK Negara
Aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Moh Hosnan menilai, secara kelembagaan, pihaknya mengecam eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi itu.

Hal ini, karena eksekusi mati tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, utamanya hak hidup. Hukum yang berlaku di dunia internasional, menurut dia, memang harus dihargai sebagai bentuk kebijakan tersendiri dalam sebuah negara.

Namun demikian, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas atas tindakan tersebut, apalagi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia, terlebih, negara itu, mengabaikan fakta-fakta temuan baru yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali atas vonis hukuman mati yang menimpa TKI Zaini.

Kedepan, pemerintah Indonesia harus membuat langkah-langkah konkret guna melindungi warga negaranya yang saat ini sedang bekerja di luar negeri.

Hosnan menilai, tidak cukup hanya sekedar nota protes, akan tetapi dengan cara yang lebih konkret.

Hanya saja, menurut mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan tersebut, Indonesia sendiri masih menerapkan hukuman mati dalam kebijakan pidananya, sehingga disatu sisi pemerintah Indonesia juga perlu melakukan evaluasi atas ketentuan kasus pemidanaan di Tanah Air sendiri.

Hosnan menilai, kasus hukuman mati bukan solusi yang tepat, karena dengan cara seperti itu, maka negara tidak memiliki peran efektif dalam kemanusiaan, dan sama halnya memberikan solusi yang tidak solutif.

Kasus hukuman mati yang menimpa TKI Indonesia selama ini, menurut dia hanya menyisakan luka yang mendalam bahkan menimbulkan persoalan kemanusiaan baru, terutama bagi anak keturunan, serta keluarga TKI yang ditinggalkannya. (Jatim.Antaranews.Com, 25 Maret 2018)


Baca Juga Tulisan Lainnya tentang TKI Madura: